JAKARTA – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar peristiwa politik biasa. Di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar. Mulai dari egitimasi kekuasaan, kepastian hukum, etika politik, dan pertanggungjawaban pejabat publik dalam sistem demokrasi.
Peristiwa ini sekaligus membuka kembali perdebatan tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana persyaratan konstitusional dipenuhi, dan sejauh mana seorang pejabat negara harus mempertanggungjawabkan jabatan yang diembannya kepada masyarakat.
Pada Rabu, 11 November 2026, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan empat mata dengan Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut membahas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Menariknya, Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, proses politik ini belum otomatis berarti jabatan Wakil Presiden telah resmi kosong. Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu, 11 November 2026, menyatakan belum menerima ataupun melihat surat pengunduran diri tersebut.
Dengan demikian, penyampaian niat mundur, penyerahan surat kepada Presiden, dan penyelesaian proses konstitusional merupakan tahapan yang tampak berbeda.
Lantas, mengapa Gibran sampai mengambil langkah politik tersebut? Apakah ini semata-mata keputusan pribadi, konsekuensi persoalan hukum, atau bagian dari dinamika politik yang lebih besar?
Persoalan Ijazah dan Krisis Legitimasi
Persoalan dokumen pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membayangi perjalanan politik Gibran sejak pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Kontroversi ini tidak lagi sebatas perdebatan di media sosial atau tuduhan dari kelompok politik yang berseberangan. Persoalan tersebut telah memasuki ranah hukum dan mendapatkan perhatian lembaga peradilan.
Dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persoalan administratif pencalonannya.
Sementara itu, dalam pertimbangan perkara di Mahkamah Konstitusi, hakim Arsul Sani memberikan penjelasan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
“Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket … sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu,” terang Arsul Sani.
Pernyataan tersebut penting karena menyentuh substansi persyaratan pendidikan bagi calon pejabat publik. Persyaratan pendidikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari ketentuan hukum yang harus dipenuhi setiap calon pemimpin negara.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga memberikan penjelasan mengenai konsekuensi putusan MA tersebut.
Yusril mengakui bahwa pemerintah bersikap pasif dalam menyikapi polemik ijazah Gibran. Yusril mengatakan, “pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini, kecuali ada arahan-arahan lain. Sampai hari ini, kami bersikap pasif semua.”
Meski demikian, Yusril mengaku telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo mengenai konsekuensi hukum dari putusan MK dan MA.
Menurut Yusril, putusan MA yang menyatakan surat keterangan sebagai objek sengketa batal dan tidak sah merupakan konsekuensi hukum serius. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki kesempatan mengajukan peninjauan kembali melalui mekanisme biasa karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Yusril bahkan memberikan penekanan mengenai pembuktian dokumen yang telah dipersoalkan di pengadilan.
“Untuk membuktikan itu kan waktu sidang. Kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” jelas Yusril.
Pernyataan Yusril menarik karena ia tidak hanya berbicara sebagai pejabat pemerintah, tetapi juga sebagai ahli hukum yang memahami konsekuensi putusan pengadilan.
Hal ini memungkinkan munculnya persoalan yang lebih besar. Jika dokumen yang menjadi bagian dari proses pemenuhan persyaratan pencalonan kemudian dipersoalkan melalui putusan pengadilan, bagaimana negara memberikan kepastian mengenai validitas proses pencalonan tersebut?
Harus ditegaskan bahwa putusan-putusan tersebut tidak otomatis membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, persoalan hukum dan administratif yang muncul tetap menyisakan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan.
Ketika persoalan dokumen pendidikan berkembang menjadi perdebatan hukum dan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pejabat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme seleksi kepemimpinan nasional.
Tekanan Parlemen dan Bayang-Bayang Pemakzulan
Persoalan Gibran semakin serius ketika memasuki wilayah politik kelembagaan. Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pengusul berasal dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini telah melampaui kritik dari satu kelompok politik tertentu. Ia berkembang menjadi agenda yang melibatkan berbagai kekuatan di parlemen.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Hak Menyatakan Pendapat memiliki posisi penting karena dapat menjadi bagian dari mekanisme konstitusional yang mengarah pada proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Tentu, pengajuan hak tersebut tidak otomatis berarti pemakzulan akan terjadi. Ada tahapan, persyaratan, dan mekanisme yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Namun, secara politik, munculnya dukungan dari 120 anggota DPR merupakan tekanan serius terhadap posisi Gibran.
Pandangan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus pakar hukum tata negara, menarik untuk diperhatikan dalam konteks ini.
Dalam podcast Terus Terang, Mahfud MD pada 10 November 2026, Mahfud menilai bahwa keputusan Gibran untuk mundur lebih baik daripada harus melalui proses pemakzulan yang panjang.
“Menurut saya itu dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment. Impeachment itu tujuannya agar dia mundur, ini tanpa impeachment mundur lebih bagus,” ujar Mahfud MD.
Pandangan Mahfud MD tersebut memberikan perspektif konstitusional yang berbeda. Ia melihat pengunduran diri sebagai jalan yang dapat menghindari proses politik berkepanjangan, selama persoalan pemberhentian jabatan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah.
Mahfud juga mengingatkan bahwa pengunduran diri tidak serta-merta menghapus persoalan hukum lain yang mungkin masih harus diselesaikan.
“Pokoknya, kalau mundur itu jauh lebih bagus daripada buang-buang waktu,” lanjut Mahfud.
Salah satu perdebatan yang berkembang adalah apakah Gibran sebaiknya mengundurkan diri secara sukarela atau menunggu proses pemakzulan di DPR dan MPR.
Mahfud MD memberikan penjelasan menarik mengenai perbedaan keduanya. Menurutnya, pengunduran diri maupun pemberhentian tidak serta-merta menghasilkan perbedaan hak dan fasilitas bagi mantan Presiden atau Wakil Presiden.
“Tidak ada UU yang begitu, yang menentukan kalau berhenti karena diberhentikan lalu tidak dapat fasilitas, kalau mundur dapat fasilitas,” paparnya.
Ia bahkan mengingatkan pengalaman sejarah ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998 dan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui proses politik pada 2001.
Menurut Mahfud, perdebatan mengenai mundur atau dimundurkan tidak seharusnya mengaburkan persoalan utama, yaitu penyelesaian jabatan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Namun, terdapat satu hal yang perlu dibedakan. Pengunduran diri dari jabatan tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila memang ditemukan unsur tindak pidana.
Dengan kata lain, berhenti dari jabatan dan mempertanggungjawabkan persoalan hukum merupakan dua urusan yang berbeda.
Yusril dan Mekanisme Konstitusional Penggantian Wapres
Jika pengunduran diri Gibran diproses secara resmi, persoalan berikutnya adalah bagaimana mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dalam hal ini, Yusril Ihza Mahendra telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme konstitusional yang harus ditempuh.
Menurut Yusril, apabila Presiden tidak menolak pengunduran diri tersebut, harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah itu, MPR dapat menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” Yusril menjelaskan.
Ia juga menegaskan bahwa MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari setelah menerima surat dari Presiden. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Mahfud MD juga memberikan penjelasan senada. Menurutnya, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti berada pada Presiden.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu,” jelas Mahfud.
Mahfud menambahkan bahwa Presiden dapat mendengarkan masukan dari pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil. Namun, kewenangan konstitusional tetap berada di tangan Presiden.
Situasi ini tentu membuka ruang dinamika baru dalam konfigurasi politik nasional. Partai-partai koalisi, kekuatan politik di parlemen, serta kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran diprediksi akan menentukan sikap kembali menanggapi dinamika ini.[]
Discussion about this post