Dua Dekade Otsus Aceh, Pemeriksaan BPK Temukan Indikasi Triliunan Rupiah Menguap

TINJAUAN.ID | Kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang mencapai  angka Rp117 triliun selama dua dekade menyisakan catatan kelam dalam tata kelola keuangan publik. Alih-alih melepaskan Aceh dari status salah satu provinsi termiskin di Sumatra, pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penanganan kasus hukum justru mendokumentasikan indikasi kebocoran anggaran yang berlangsung secara konsisten dari hulu perencanaan hingga hilir pelaksanaan APBA.

Secara akumulatif selama rentang waktu pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan APBA (2002–2023/2024), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Aceh mencatat ribuan rekomendasi temuan pengawasan yang berdampak pada indikasi kerugian negara, kelebihan pembayaran, hingga ketidakhematan anggaran.

Estimasi statistik dari detil kasus temuan berdasarkan LHP BPK Aceh selama dua dekade berlangsungnya otonomi khusus, merujuk pada kompilasi LHP BPK Sistem Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, ada beberapa fakta penting yang perlu diperhatikan:

Merujuk pada ​Total Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) & Kepatuhan, diperkirakan sekitar 3.500 hingga 5.000 lebih item temuan spesifik proyek kegiatan pemerintah yang bermasalah di Aceh, termasuk unit pemerintah daerah kabupaten/kota pengelola bagi hasil Otsus.

Merujuk pada data ​Nilai Potensi Kerugian Negara / Kelebihan Pembayaran (TGR), akumulasi nilai temuan finansial menyentuh angka triliunan rupiah dalam dua dekade. Sebagian diantaranya telah disetor kembali ke Kas Daerah melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), namun sebagian lagi menyisakan saldo temuan yang belum ditindaklanjuti atau berlanjut ke proses hukum pidana korupsi.

​Meski Pemerintah Aceh berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun dalam dekade terakhir, BPK tetap menerbitkan Lampiran Rincian Temuan Kepatuhan dan SPI yang berisi puluhan hingga ratusan proyek bermasalah tiap tahun anggaran.

Klasifikasi Kerugian Negara secara Material (Direct Loss)

​Kerugian langsung (real loss) yang tercatat dalam audit investigatif BPK, BPKP, maupun putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) umumnya bersumber dari tiga pos utama:

1. ​Kelebihan Pembayaran Fisik (Overpayment): Akumulasi pemotongan volume aspal, ketebalan beton, dan spesifikasi material pada ribuan paket pekerjaan jalan, jembatan, gedung, dan jaringan irigasi. Selisih antara anggaran yang dicairkan 100 persen dengan nilai riil di lapangan ini bernilai triliunan rupiah selama dua dekade.
2. ​Proyek Mangkrak / Total Loss: Aset publik yang dibangun menggunakan Dana Otsus namun tidak dapat difungsikan (idle asset), seperti dermaga pelabuhan yang amblas, pasar induk terbiarkan, hingga pusat fasilitas publik yang terbengkalai. Anggaran yang telah dikucurkan untuk proyek jenis ini dikategorikan BPK sebagai pemborosan/kerugian total (total loss) karena nilai kemanfaatannya nol.
3. ​Denda Keterlambatan dan Penerimaan Daerah Terabaikan: Sanksi finansial dari keterlambatan pengerjaan oleh pihak ketiga yang tidak ditagih atau diampuni secara tidak sah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Modus Proyek Fisik: Dari Pengurangan Volume hingga BAST Fiktif

​Pemeriksaan BPK menemukan indikasi kerugian negara paling masif bersumber dari sektor belanja modal infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik. Praktik penguapan dana ini didominasi tiga pola utama:

1. ​Pengurangan Kuantitas (Shortfall): Pemangkasan ketebalan aspal dan dimensi struktur bangunan yang tetap ditagihkan dan dilunasi 100 persen dalam laporan kemajuan proyek.
2. ​Degradasi Kualitas Material: Penggunaan spesifikasi beton di bawah standar teknis (failed core drill test) serta penggunaan material non-SNI guna menekan biaya modal kontraktor.
3. ​Serah Terima Formalitas: Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan 100 persen menjelang penutupan tahun anggaran (Desember), kendati realisasi fisik di lapangan baru menyentuh angka 70–80 persen.

​Bancakan Belanja Hibah dan Fragmentasi Proyek

​Di luar sektor infrastruktur fisik, kebocoran kas daerah mengalir deras melalui pos belanja barang, jasa, dan bantuan sosial. Pemecahan paket pekerjaan (packet splitting) ke nilai Rp200 juta ke bawah dengan mekanisme pengadaan langsung, disinyalir sengaja dilakukan secara masif untuk menghindari mekanisme lelang terbuka pada sistem LPSE.

​Di sisi lain, penyaluran dana beasiswa dan hibah organisasi kerap diwarnai skema pemotongan (cashback requirement) disebut sebesar 20 hingga 50 persen oleh oknum perantara. Pola ini memicu munculnya aset-aset mangkrak (idle assets) dan pengadaan berulang yang hanya menyerap anggaran tanpa memberi dampak nyata pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

​Hilangnya Biaya Kesempatan dan Ancaman Guncangan Fiskal

​Dampak paling destruktif dan merusak dari penyimpangan 21 tahun Dana Otsus adalah hilangnya opportunity cost (biaya kesempatan) pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketika porsi kucuran Otsus dipangkas dari 2 persen menjadi 1 persen DAU Nasional sejak 2023, Aceh dihadapkan pada ancaman guncangan fiskal akibat tingginya ketergantungan APBA terhadap dana transfer pusat, sementara sektor industri daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum mandiri.