Belum genap dua tahun memimpin, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga telah meninggalkan jejak kebijakan yang menuai pertanyaan serius. Dari surat resmi yang menyatakan pemerintah kabupaten menyerah menghadapi bencana, pintu yang dibuka lebar bagi investor tambang emas di jantung kawasan kopi Gayo, hingga infrastruktur vital yang dibiarkan rusak.
TINJAUAN.ID | Akhir November 2025, banjir bandang dan tanah longsor melumpuhkan belasan kecamatan di Aceh Tengah. Puluhan ribu warga mengungsi, puluhan lainnya tewas atau hilang. Di puncak krisis itulah Haili Yoga menandatangani surat resmi bertanggal 27 November 2025 yang menyatakan pemerintah kabupaten tak lagi sanggup menangani tanggap darurat secara mandiri, sebuah pengakuan ketidakberdayaan dari kepala daerah yang seharusnya menjadi penanggung jawab tertinggi penanganan krisis di wilayahnya.
Reaksi datang cepat dan keras. Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara terbuka menegur sikap itu, menegaskan bencana bukan alasan bagi kepala daerah untuk melepas tanggung jawab. Haili Yoga bukan satu-satunya bupati yang mengirim surat serupa, namun posisinya sebagai pemimpin salah satu kabupaten terdampak terparah membuat suratnya paling disorot secara nasional, sampai memaksa Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turun tangan menanggapi.
Kritik paling tajam justru datang dari warganya sendiri. Aktivis lokal yang dikutip media Lintas Gayo mempertanyakan mengapa kebijakan mendasar seperti jaminan pangan bagi pengungsi tidak kunjung dikeluarkan di masa paling kritis, sembari menuding gaya kepemimpinan Haili Yoga lebih mengedepankan konten media sosial ketimbang kebijakan nyata yang menyelamatkan rakyat. Desakan mundur pun bergulir dari sejumlah elemen masyarakat.
Tambang: Investor Emas Saat Daerah Belum Pulih
Ironi berikutnya muncul tak lama setelah bencana. Alih-alih memfokuskan energi pemerintahan pada pemulihan, pada 8 Mei 2026 Haili Yoga justru memimpin langsung audiensi dengan calon investor tambang emas untuk membahas rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi, di kawasan yang sebagian besar merupakan lahan perkebunan kopi rakyat.
Langkah ini memicu reaksi keras dari Masyarakat Gayo Jakarta (GMJ), yang menilai bupati tidak berempati karena sibuk menemui investor tambang saat daerah belum sepenuhnya pulih dari bencana. Ketua GMJ bahkan menyebut, jika pertambangan itu benar-benar terealisasi, sejarah akan mencatat Haili Yoga sebagai pemimpin yang menghancurkan tanah Gayo bagi generasi mendatang. Pernyataan keras yang mencerminkan betapa dalamnya kegelisahan warga terhadap arah kebijakan sang bupati.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Warga Kecamatan Pegasing menolak rencana eksplorasi emas di kawasan Arul Badak karena lokasi itu adalah lahan pertanian kopi, sumber penghidupan utama masyarakat setempat, dan mengingatkan agar pemerintah tidak mudah percaya pada janji manis investor.
Petani kopi arabika Gayo di kawasan lain juga telah lama menyuarakan kecemasan atas potensi sedimentasi dan pencemaran akibat tambang emas skala besar yang sudah mengantongi izin sejak 2022.
Kebun Kopi: Kontradiksi di Jantung Kebijakan
Kopi Gayo adalah identitas sekaligus tulang punggung ekonomi Aceh Tengah, nyaris seluruh kebun kopi di kabupaten ini adalah milik pribadi petani, menghidupi rantai ekonomi mulai dari pemetik hingga pedagang. Di forum lain, Haili Yoga tampak memahami betul nilai strategis sektor ini. Ia mengajukan usulan revitalisasi tanaman kopi dan bantuan alat pertanian kepada Menteri Pertanian pada November 2025.
Namun ini menjadi letak kontradiksi yang paling mencolok dalam kepemimpinannya. Pemerintah kabupaten yang di satu forum memuji kopi Gayo sebagai kebanggaan nasional, di forum lain justru membuka pintu bagi tambang emas skala besar di kawasan perkebunan yang sama.
Bagi warga yang menggantungkan hidup pada kopi, ini bukan sekadar inkonsistensi kebijakan. Ini adalah pertaruhan atas mata pencarian mereka demi kepentingan investasi yang belum tentu memberi manfaat setimpal bagi rakyat kecil.
Jembatan Enang-Enang: Simbol Lambannya Advokasi untuk Warga
Jika ada satu isu yang paling menggambarkan jarak antara pencitraan dan substansi, itu adalah nasib Jembatan Enang-Enang. Jembatan dan jalan nasional di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, adalah urat nadi yang menghubungkan dataran tinggi Gayo — termasuk Aceh Tengah — dengan Bireuen dan wilayah pesisir Aceh lainnya.
Akses ini lumpuh total hampir tujuh bulan setelah rusak parah diterjang banjir akhir Desember 2025, dan baru kembali difungsikan secara terbatas dengan sistem buka-tutup pada Juli 2026.
Selama masa lumpuh itu, warga di kawasan Kampung Menderek dan sekitarnya, yang sehari-hari bergantung pada akses tersebut untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, terpaksa berinisiatif merehabilitasi jalan dan jembatan itu secara swadaya tanpa kepastian resmi kapan perbaikan permanen akan dilakukan.
Kolom opini di Lintas Gayo bahkan menyindir keras situasi ini, mempertanyakan mengapa jalan dan jembatan yang sudah ada sejak era kolonial itu terus dibiarkan rusak tanpa pernyataan resmi yang jelas dari pemerintah, sementara warga sendiri yang harus turun tangan membangunnya.
Memang perlu dicatat secara jujur, kewenangan teknis atas Jembatan Enang-Enang berada di tangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian PU, bukan langsung di bawah Pemkab Aceh Tengah, karena statusnya sebagai jalan nasional. Namun justru di titik inilah kritik terhadap Haili Yoga paling relevan.
Sebagai kepala daerah yang wilayahnya paling terdampak oleh terputusnya akses itu, seberapa kuat dan seberapa cepat suara serta tekanan politiknya disampaikan ke pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan?
Publik lebih banyak melihat Bupati tampil menyusuri jembatan tali darurat untuk kunjungan simbolis ke kampung terisolir, sebuah gestur yang menyentuh secara visual, namun tidak menjawab pertanyaan mendasar warga. Kapan akses permanen mereka benar-benar pulih. Advokasi keras dan berkelanjutan ke Jakarta untuk mempercepat pembangunan permanen jauh lebih jarang terdengar dibanding foto dan narasi kehadiran simbolis di lapangan.
Pola yang terlihat dari rangkaian peristiwa tersebut tampak konsisten. Haili Yoga tampak larut dalam respons simbolis yang cepat dan terekam kamera, namun lamban dan minim ketegasan pada keputusan struktural yang benar-benar menentukan nasib jangka panjang warga.
Hal itu bisa disaksikan dari soal jaminan pangan saat bencana, keberpihakan pada kebun kopi rakyat di tengah godaan investasi tambang, maupun tekanan politik untuk mempercepat pemulihan akses vital seperti Enang-Enang.
Pertanyaan yang dilontarkan dalam judul artikel ini: apakah kebijakan Haili Yoga merugikan Aceh Tengah? tetap terbuka untuk dijawab publik sendiri berdasarkan bukti-bukti di atas. Yang pasti, warga Tanoh Gayo kini mengawasi lebih ketat setiap langkah kebijakan bupatinya, terlebih setelah apa yang mereka alami di saat bencana.[]
Discussion about this post