Sebagian besar anggaran pemulihan pascabencana Aceh 2026 memang ditempatkan pada kementerian/lembaga di Jakarta. Tetapi sentralisasi bukan masalah utamanya. Uji publik yang sesungguhnya adalah apakah setiap rupiah bisa dilacak dari rencana induk hingga rumah yang benar-benar berdiri.
TINJAUAN.ID | Pemerintah menyebut paket pemulihan Aceh pascabencana 2026 bernilai sekitar Rp25,65 triliun. Sekitar Rp24 triliun di antaranya dikelola oleh 23 kementerian/lembaga, sisanya Rp1,652 triliun mengalir lewat tambahan Transfer ke Daerah. Angka itu lantas beredar dengan bingkai 92 persen anggaran dikuasai pusat, narasi yang terdengar dramatis, tapi menurut penelusuran dokumen resmi, bukan itu persoalan intinya.
Persoalan yang lebih mendasar adalah rantai akuntabilitas yang belum utuh: dari rencana, dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), kontrak, pencairan, hingga hasil fisik di lapangan. Sentralisasi pelaksanaan melalui 23 kementerian/lembaga memang by design. Diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 dan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Pertanyaannya, apakah desain itu menghasilkan satu daftar proyek, satu ukuran kemajuan, dan satu pihak yang bisa dimintai jawaban ketika pekerjaan molor.
Lubang Anggaran Rp5,5 Triliun yang Belum Punya Nama
Per 4 September 2026, baru sekitar Rp18 triliun dari porsi yang dikelola pusat yang disebut telah teridentifikasi dalam DIPA, dokumen dasar bagi satuan kerja untuk mencairkan dan menjalankan anggaran.
Sisanya, sekitar Rp5,5 triliun untuk 1.161 kegiatan, belum masuk DIPA sama sekali dan baru diharapkan terakomodasi lewat APBN Perubahan. Pernyataan ini datang dari pejabat Pemerintah Aceh, dan hingga riset ini ditutup, daftar rinci 1.161 kegiatan tersebut belum ditemukan dipublikasikan di mana pun.
Yang penting digarisbawahi, DIPA adalah bukti kesiapan administratif, bukan bukti uang sudah dibelanjakan atau proyek sudah rampung. Sehingga menyebut Rp18 triliun sebagai “realisasi” adalah kekeliruan yang mudah terjadi tapi menyesatkan. Untuk memastikan uang benar-benar bergerak, publik butuh data kontrak, SP2D (bukti pencairan), dan progres fisik, bukan sekadar status di DIPA.
Ada pula selisih kecil namun mengganggu antarversi angka. Rekonsiliasi dokumen rencana Aceh menghasilkan total Rp25,866 triliun untuk 2026, sekitar Rp216 miliar lebih tinggi dari angka Rp25,65 triliun yang diumumkan 8 September. Begitu pula bila Rp18 triliun yang sudah masuk DIPA dijumlah dengan Rp5,5 triliun yang belum, hasilnya Rp23,5 triliun — masih sekitar Rp715 miliar di bawah rincian resmi Rp24,215 triliun.
Selisih-selisih ini bukan berarti ada yang menghilangkan uang; tetapi tanpa satu tabel rekonsiliasi terbuka dari Satgas atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh, setiap pihak bisa mengutip angka yang sebenarnya benar secara sempit, namun menyesatkan bila dibaca sebagai gambaran utuh.
Skala persoalan sebenarnya lebih besar dari angka Rp25,65 triliun untuk tahun ini. Total kebutuhan pemulihan Aceh diperkirakan mencapai Rp153,24 triliun, jauh melampaui alokasi pusat tiga tahun (2026–2028) yang hanya Rp58,973 triliun.
Untuk kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah saja, dokumen Pemerintah Aceh mencatat kebutuhan Rp82,525 triliun berbanding dana yang tersedia Rp34,208 triliun. Menyisakan kesenjangan Rp48,317 triliun yang, sejauh ini, belum punya sumber pembiayaan yang jelas.
Dari Triliunan Rupiah ke 649 Unit Rumah
Ukuran paling konkret dari semua angka di atas ada di lapangan: rumah yang sudah berdiri untuk korban bencana. Per 5 September 2026, dari kebutuhan 34.777 unit hunian tetap, baru 649 unit yang benar-benar selesai atau sekitar 1,87 persen.
Sebanyak 1.785 unit lain masih dalam pengerjaan, sehingga total yang selesai plus dalam proses baru mencapai 2.434 unit atau 7 persen dari kebutuhan.
Fakta yang lebih mengejutkan: dari 649 unit yang sudah rampung, mayoritas — sekitar 67,8 persen atau 440 unit — berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, bukan dari paket-paket besar pemerintah pusat. Sisanya berasal dari Kemenko Polkam, BNPB, dan Kadin.
Ini bukan berarti anggaran negara tidak bekerja — sebagian paket pemerintah kemungkinan masih berada di fase desain, pembebasan lahan, atau pengadaan — tetapi menunjukkan bahwa besarnya angka anggaran di atas kertas belum otomatis berbanding lurus dengan rumah yang sudah diserahterimakan.
Masalah data dasar turut memperumit gambaran. Basis jumlah rumah terdampak berubah tiga kali: dari 78.628 rumah/KK pada pendataan awal, menjadi 244.364 pada dokumen R3P hasil verifikasi, lalu 373.703 pada usulan penanganan terbaru setelah pemutakhiran.
Perubahan ini tidak otomatis berarti manipulasi data — bisa jadi murni hasil verifikasi dan perluasan cakupan — tetapi menandakan bahwa setiap kali angka rumah dikutip, definisi, waktu pengambilan data, dan status verifikasinya harus disertakan.
Jumlah kabupaten/kota terdampak pun berbeda-beda antardokumen: ada yang menyebut 17, 18, hingga 19 wilayah.
Siapa yang Bisa Dimintai Jawaban?
Secara struktur, tanggung jawab kebijakan berada di tangan Presiden lewat Tim Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, wajib lapor setiap dua bulan.
Pelaksanaan harian dikoordinasikan Satgas yang diketuai Menteri Dalam Negeri, namun Satgas sendiri tidak memegang satu kantong anggaran terpusat.
Titik paling operasional justru ada di masing-masing kementerian/lembaga dan satuan kerjanya: merekalah yang menerbitkan DIPA, menandatangani kontrak, mencairkan dana, dan bertanggung jawab atas output.
Konsentrasi anggaran pun, jika dilihat, terkesan timpang ke satu kementerian. Untuk periode 2026–2028, Kementerian Pekerjaan Umum menguasai Rp22,084 triliun atau 56,6 persen dari total anggaran kewenangan pusat langsung, dan mendominasi hingga 79,7 persen dari anggaran urusan daerah yang dibiayai pusat.
Di sisi daerah, Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota memegang tambahan TKD, menyiapkan lahan dan perizinan, serta memvalidasi data penerima manfaat, sehingga rendahnya penyerapan anggaran di level daerah tidak bisa serta-merta dilempar tanggung jawabnya ke pusat.
Data terakhir yang tersedia menunjukkan penyerapan TKD baru 17,11 persen di tingkat provinsi dan 11,91 persen di kabupaten/kota per awal Agustus 2026.
Yang hilang dari seluruh ekosistem ini adalah satu titik pertanggungjawaban tunggal yang menyatukan seluruh tahap: rencana, DIPA, kontrak, pencairan, dan hasil fisik, lengkap dengan lokasi dan penerima manfaatnya.
Selama daftar paket terpadu semacam itu belum tersedia untuk publik, setiap pihak — pusat maupun daerah — bisa saja mengutip angka yang secara teknis benar, tetapi menyesatkan bila dibaca sebagai jawaban atas pertanyaan paling mendasar warga terdampak: kapan rumah saya selesai, dan siapa yang bertanggung jawab jika terlambat.
*Catatan redaksi: Data dalam analisis ini bersumber dari Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kewenangan Aceh 2026–2028, publikasi resmi Kemenko PMK dan Kementerian Keuangan, serta pemberitaan AJNN, ANTARA, dan Detik. Cut-off data per 8 September 2026; perkembangan APBN Perubahan, revisi DIPA, dan realisasi setelah tanggal tersebut dapat mengubah sejumlah angka di atas.
Discussion about this post