BANDA ACEH – Kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada 4 Agustus 2026 di Jakarta memunculkan perhatian publik. Pertemuan yang awalnya bertujuan membahas program pemulihan Aceh sektor pertanian tersebut justru membuka fakta soal lambatnya penyaluran anggaran pertanian di Aceh.
Momen pertemuan itu diunggah melalui akun TikTok resmi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam video tersebut, Mentan Amran menyoroti keterlambatan pencairan anggaran di daerah, padahal dana dari pemerintah pusat telah disalurkan.
Dalam pertemuan itu, Amran mempertanyakan secara langsung kepada Gubernur Aceh kenapa ada anggaran turun terlambat dicairkan?
“Kenapa ditahan uangnya? Masyarakat tanyanya ke kita, padahal uangnya sudah dikirim. Gimana itu, Pak?” tanya Amran.
Menurut Amran, keterlambatan penyaluran tersebut berdampak pada pelaksanaan program strategis di daerah, termasuk perbaikan sawah dan jaringan irigasi.
Fakta lain yang diungkap, pemerintah pusat menyebut telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk tiga provinsi dimana Aceh memperoleh porsi terbesar, ditambah sekitar 1.700 unit alat dan mesin pertanian (alsintan). Bahkan dalam informasi lain disebutkan total bantuan Kementan ke Aceh mencapai Rp2,5 Triliun. Fakta ini kemudian diklarifikasi dan dibenarkan oleh Pemerintah Aceh sendiri.
Ketua Rekin Aceh, Munandar, menilai ada persoalan serius dalam sinkronisasi data antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Ia mempertanyakan siapa yang menyiapkan agenda pertemuan tersebut, serta mendug apakah ada upaya menjebak Gubernur secara politik.
“Jangan sampai kunjungan kerja Gubernur terkesan tidak berbasis data. Sinkronisasi data sangat penting dilakukan sebelum melakukan sebuah audiensi strategis.” tegasnya.
Rekin Aceh meminta Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi program pertanian, termasuk penyusunan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk tahun anggaran berikutnya, sebagaimana diminta Mentan, agar bantuan pusat benar-benar sampai ke petani.
Tanggapan Pemerintah Aceh
Sementara itu, Pemerintah Aceh menyatakan tanggapan positif pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memberi masukan dan saran untuk pemulihan sawah dan kebun pascabencana.
“Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, pada Selasa, 5 Agustus 2026.
Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa substansi yang disampaikan Menteri Pertanian mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian adalah benar.
“Namun, perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” kata Nurlis.
Dengan demikian, Nurlis menambahkan, dukungan tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer dana ke kas Pemerintah Aceh, melainkan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani.
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), kata Nurlis, menyampaikan informasi mengenai akumulasi alokasi anggaran dukungan program pemulihan sektor pertanian sekitar Rp 2,5 triliun dari Kementan. “Informasi ini juga dirilis di website Kementan,” kata Nurlis.
Menurut Nurlis, alokasi anggaran tersebut bukanlah transferan dalam bentuk dana ke kas Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. “Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),” kata Nurlis.
Nurlis mengatakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengapresiasi dan berterimakasih kepada Menteri Amran dan jajaran atas berbagai upaya dan dukungan terhadap pemulihan pasca bencana pada sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.
“Gubernur Mualem menyampaikan langsung kepada Pak Menteri ketika berkunjung ke kediaman beliau Amran di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026.”
Menurut data terbaru yang disampaikan Pelaksana Tugas Kadistanbun Aceh, Azanuddin Kurnia, lahan sawah terdampak bencana 57.485 hektare. Kategori rusak ringan 27.437 hektar, rusak sedang 13.651 hektare dan rusak berat 16.276 hektare, dan sawah hilang 120 hektare.
Saat ini yang sudah dan sedang berjalan untuk optimasi lahan dan rehabilitasi baik rusak ringan maupun rusak sedang 40.852 hektare. “Kegiatannya dilaksanakan Kementan, Distanbun Aceh bersama dinas kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana,” kata Nurlis.[]
Discussion about this post