Redaksi menghimpum informasi, data, serta merangkum catatan atas kerja keras Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memulihkan layanan pendidikan pasca bencana hidrometeorologi di Aceh.
TINJAUAN.ID | Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 meninggalkan luka yang tidak kecil bagi dunia pendidikan. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan di Aceh terdampak, mengganggu proses belajar sekitar 395.442 peserta didik* dan aktivitas 37.456 guru serta tenaga kependidikan.
Dari sisi kerusakan prasarana, 23,6 persen sekolah tergolong tidak rusak, 24,0% rusak ringan, 44,3 persen rusak sedang, 6,0 persen rusak berat, dan 2,1 persen memerlukan relokasi total. Artinya, meski dampaknya meluas dan tersebar, mayoritas kerusakan berada pada kategori ringan hingga sedang. Hal ini memungkinkan pemulihan berjalan lebih cepat.
Di balik angka kerusakan yang besar itu, tersimpan kisah lain, sebuah kisah tentang kecepatan, kolaborasi, dan komitmen memulihkan hak anak-anak Aceh atas pendidikan secepat mungkin.
Proses Belajar-Mengajar Tak Boleh Berhenti
Capaian paling membanggakan dari proses pemulihan ini adalah bahwa tepat sejak jadwal masuk sekolah, 100 persen sekolah terdampak di Aceh telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari 3.120 sekolah yang terdampak, mayoritas dari 3.056 sekolah sudah kembali belajar di bangunan sekolah asal mereka.
Sisanya difasilitasi melalui kelas darurat, tenda pembelajaran, maupun menumpang di sekolah terdekat, sembari menunggu proses revitalisasi maupun relokasi rampung.
“Proses belajar-mengajar sudah 100 persen berjalan, namun sebagian ada siswa yang masih belajar di tenda darurat karena sekolah yang rusak sedang kita perbaiki dan bangun kembali,” ujar Murtahamuddin, Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang kami temui di kantornya, Senin, 27 Juli 2026 di Banda Aceh.
Ini bukan pencapaian kecil. Di tengah kondisi pasca bencana yang serba terbatas, memastikan tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak belajarnya adalah bukti nyata sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Aceh, dan seluruh elemen di lapangan.
Murthalamuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengaku selama proses rehab-rekon, intens membangun komunikasi strategis dengan Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti agar proses rehab-rekon sekolah pascabencana dapat berjalan dengan baik. Ia mengatakan, “kami intens berhubungan dengan menteri selama proses pendataan menuju rehab-rekon.”
Aceh bahkan menerima dana revitalisasi sekolah sekitar Rp1,94 Triliun, sumber dana dari APBN melalui Kemendikdasmen, guna pemulihan pascabencana. Hal ini tak terlepas dari kinerja positif Dinas Pendidikan Aceh yang dinakhodai Murthalamuddin. Capaian ini tak terlepas dari instruksi langsung Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang mendorong percepatan pemulihan pascabencana.
Perhatian dari pemerintah pusat tampak jelas dari langkah sigap yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Ia hadir langsung memantau lokasi sekolah yang tertimpa bencana di saat-saat awal bencana menerpa Aceh.
Setelah data kerusakan sekolah dan tenaga pendidik yang terdampak berhasil dihimpun, Kemendikdasmen di bawah arahan Abdul Mu’ti langsung menyediakan porsi anggaran yang memadai untuk proses perbaikan sekolah dan kebutuhan pemulihan bencana lain. Tak kurang dari Rp1,94 Triliun dianggarkan oleh Kemendikdasmen untuk revitalisasi sekolah terdampak bencana. Dengan demikian, proses pemulihan bencana di sektor pendidikan dapat berangsur pulih.
Revitalisasi Bergerak Cepat dan Masif
Proses pemulihan fisik sekolah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Data menunjukkan 67,3 persen dari seluruh sekolah terdampak di Aceh (2.099 dari 3.120 sekolah) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi, dan 100 persen dari sekolah yang sudah PKS tersebut telah menerima penyaluran dana tahap pertama (70 persen), senilai lebih dari Rp1,46 triliun.
Penyaluran tahap kedua (30 persen) pun sudah mulai bergulir untuk 26 persen sekolah yang progres fisiknya memenuhi syarat. Sebagian besar proses ini—sekitar 91 persen—dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah itu sendiri, mencerminkan tumbuhnya kepercayaan dan kapasitas komunitas sekolah dalam mengelola pemulihan mereka sendiri.
Untuk sekolah dengan kategori kerusakan terberat, pemerintah menghadirkan solusi istimewa: kolaborasi strategis dengan TNI Angkatan Darat, yang turut membangun kembali 267 sekolah rusak berat dan yang memerlukan relokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kolaborasi lintas sektor semacam ini menunjukkan bagaimana pemulihan pendidikan menjadi gerakan bersama, bukan tanggung jawab satu lembaga saja.
Data monitoring terbaru turut mengonfirmasi geliat pembangunan di lapangan. Dari 2.173 paket kegiatan revitalisasi yang tercatat di Aceh dengan total pagu senilai Rp2,08 triliun, rata-rata progres fisik keseluruhan telah mencapai 31,6 persen dan terus bergerak naik setiap pekan. Sebarannya menunjukkan tren yang menggembirakan:
Dengan kata lain, lebih dari 30 persen paket pekerjaan sudah melewati separuh jalan menuju penyelesaian, sebuah capaian yang solid mengingat kompleksitas rehabilitasi pasca bencana. Kabupaten Simeulue dan Pidie Jaya bahkan mencatatkan rata-rata progres fisik tertinggi, masing-masing di atas 53–55 persen, ini menjadi contoh daerah yang bergerak paling cepat dalam pemulihan bencana.
Dukungan Menyeluruh Dinas Pendidikan Aceh
Pemulihan pendidikan Aceh tidak berhenti pada perbaikan gedung semata. Pemerintah turut menghadirkan dukungan komprehensif berupa puluhan ribu school kit dan buku pembelajaran untuk memastikan proses belajar tetap berkualitas. Ruang kelas darurat dan tenda sebagai solusi cepat sebelum revitalisasi permanen selesai. Dukungan psikososial bagi siswa dan guru yang mengalami trauma pasca bencana. Tunjangan khusus bagi guru terdampak sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para pendidik yang tetap mengajar di tengah keterbatasan.
Total dukungan darurat dan revitalisasi yang telah disalurkan mencerminkan komitmen anggaran yang serius, dengan realisasi tahun 2025–2026 mencapai lebih dari Rp3 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara keseluruhan.
Yang membedakan proses pemulihan ini bukan hanya kecepatan, tetapi juga transparansi dan keterukuran. Melalui format monitoring rutin yang dilaporkan berjenjang hingga ke tingkat Gubernur Aceh, setiap paket pekerjaan—dari kabupaten hingga status penyaluran dana—dapat dipantau secara akurat. Sistem pelaporan yang rapi ini menjadi pondasi penting agar proses rehabilitasi dapat terus dievaluasi dan dipercepat.
Tantangan memang masih ada, terutama terkait ketersediaan lahan untuk relokasi sekolah dan perbaikan akses jalan di wilayah terdampak longsor. Namun, koordinasi aktif yang terus dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan pemangku kepentingan terkait menunjukkan bahwa persoalan ini ditangani secara sistematis dan terkordinasi dengan baik.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Aceh, TNI, dan masyarakat sekolah telah membuktikan bahwa dari puing-puing bencana, harapan tetap bisa dibangun kembali. Capaian prestasi Dinas Pendidikan Aceh dalam pemulihan sektor pendidikan pascabencana hidrometeorologi menjadikan dinas pendidikan salah satu institusi yang terdepan dalam hal kinerja yang mendorong proses pemulihan pascabencana, khususnya di bidang pendidikan.[JS]
Discussion about this post