Masih di Tenda Saat Lebaran, Warga Aceh Tamiang Keluhkan Penyaluran DTH

ACEH TAMIANG — Memasuki hari ketiga Lebaran atau 3 Syawal 1447 Hijriah, warga korban banjir di Dusun Lestari II, Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, masih bertahan di tenda pengungsian.

Di tengah suasana Idul Fitri, mereka menghadapi keterbatasan fasilitas serta ketidakpastian bantuan dan hunian. Sejumlah warga mengeluhkan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) yang dinilai tidak merata.

Kisruh terjadi saat penyaluran bantuan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (23/3/2026). Bantuan yang dijadwalkan cair pukul 10.00 WIB baru dibagikan sekitar pukul 15.00 WIB.

“Awalnya dijanjikan pagi, tapi menjelang asar baru dibagi. Itu pun tidak sesuai, banyak yang tidak dapat,” kata Reza Suchrita, warga setempat, Selasa (24/3/2026).

Menurut Reza, persoalan utama terletak pada data penerima yang dinilai tidak akurat. Dari sekitar 100 kepala keluarga terdampak, hanya sekitar 40 keluarga yang menerima bantuan.

“Data yang digunakan tidak sesuai. Tidak semua yang tinggal di tenda mendapat bantuan,” ujarnya.

Kondisi tersebut memicu protes warga. Sejumlah warga yang merasa berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Mereka meminta dilakukan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran.

“Warga menolak tenda dibongkar sebelum ada kejelasan karena banyak yang belum dapat bantuan,” kata dia.

Selain persoalan bantuan, warga juga menyoroti kebijakan relokasi sementara yang dinilai tidak solutif. Pada hari pertama Lebaran, warga sempat diminta mengosongkan tenda saat kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang.

Saat itu, warga ditawari pindah ke gedung olahraga (GOR) dengan kompensasi Rp500.000 selama satu pekan. Namun, setelah itu tidak ada kejelasan lanjutan terkait hunian tetap.

“Seolah-olah hanya dipindahkan supaya tidak terlihat. Tapi setelah itu kami tetap tidak punya kepastian,” ujar Reza.

Hingga kini, warga masih bertahan di tenda dengan fasilitas terbatas. Bantuan logistik mulai berkurang seiring berakhirnya masa tanggap darurat. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengaku tidak lagi menerima bantuan sembako secara rutin.

Untuk kebutuhan air bersih, warga bergantung pada bantuan relawan, termasuk dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyediakan alat penjernih air.

Sementara jaringan PDAM di sekitar lokasi belum dapat dimanfaatkan.

Banjir yang melanda Aceh Tamiang beberapa bulan lalu menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah sebelumnya menjanjikan percepatan pemulihan melalui penyaluran bantuan dan penyediaan hunian sementara.

Namun hingga Lebaran, sebagian warga masih bertahan di pengungsian tanpa kepastian bantuan maupun tempat tinggal.

Kondisi di lapangan ini sejalan dengan kritik Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana yang menilai klaim pemerintah terkait pemulihan bencana di Aceh tidak sesuai fakta.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyebut masih banyak warga terdampak yang belum kembali ke rumah dan tetap tinggal di pengungsian.

“Klaim warga tidak lagi di pengungsian tidak sesuai fakta. Banyak korban belum mendapat hunian sementara dan masih bertahan di tenda,” kata Alfian dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Koalisi juga menyoroti kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang saat Idul Fitri. Mereka menduga ada pemaksaan terhadap warga untuk keluar dari tenda agar terlihat kondisi telah pulih.

“Alih-alih mempercepat pembangunan hunian sementara, warga justru diminta keluar dari pengungsian saat fasilitas belum merata,” ujarnya.

Selain itu, koalisi menilai Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum bekerja optimal karena keterbatasan kewenangan lintas kementerian.

Di lapangan, fasilitas umum juga disebut belum pulih sepenuhnya. Sejumlah sekolah masih rusak akibat banjir dan longsor, sehingga siswa terpaksa belajar di tenda maupun bangunan yang rusak.

Koalisi pun mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis Sumatra sebagai bencana nasional guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Dampaknya sangat luas, mulai dari rumah warga, mata pencaharian, hingga fasilitas umum,” kata Alfian.

Sementara itu, warga berharap pemerintah segera memperbaiki data penerima bantuan dan memastikan penyaluran DTH dilakukan secara merata agar kondisi serupa tidak terus berulang.[]