BANDA ACEH – Peneliti Continental Research Center (CRC) Haekal Afifa, melontarkan kritik keras terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, atas kebijakan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026.
Menurut Haekal, pemotongan lebih dari Rp100 miliar dari total Rp1,5 triliun anggaran TPP bukan sekadar angka dalam dokumen fiskal, melainkan keputusan politik yang berdampak langsung terhadap denyut ekonomi masyarakat Aceh.
“Ketua DPRA tidak bisa lepas tangan dan terkesan mencari kambing hitam. Dalam fungsi penganggaran, pimpinan lembaga adalah aktor kunci. Tidak mungkin pemotongan sebesar itu terjadi tanpa persetujuan dan pengawalan dari pimpinan,” tegas Haekal dalam siaran pers, Kamis (5/3/2026).
Pendiri Museum Tengku Hasan di Tiro ini juga menilai kebijakan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini menggantungkan sebagian daya beli mereka pada TPP.
Lebih jauh, Haekal menekankan bahwa TPP bukan hanya soal kesejahteraan ASN, tetapi memiliki efek domino terhadap ekonomi rakyat kecil.
“TPP adalah perputaran ekonomi paling riil di masyarakat. Uang itu dibelanjakan di pasar-pasar, warung, toko kelontong, usaha kecil, hingga sektor jasa. Setiap rupiah yang diterima ASN berputar kembali di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Haekal mengingatkan bahwa di tengah kondisi pascabencana dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, perputaran uang menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Dalam situasi bencana dan perlambatan ekonomi, yang dibutuhkan adalah menjaga daya beli dan memastikan uang tetap berputar di masyarakat. Ketika TPP dipotong, yang terdampak bukan hanya ASN, tetapi pedagang di pasar, UMKM, dan ekonomi akar rumput,” ujar penerjemah buku-buku Hasan Tiro ini.
Ia juga mempertanyakan transparansi proses pembahasan di Badan Anggaran DPRA yang selama ini tertutup dari akses publik. Menurutnya, keputusan strategis seperti pemotongan TPP tidak boleh diputuskan dalam ruang-ruang tertutup tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.
“Jika Rp100 miliar dialihkan, publik berhak tahu ke mana dana itu dipindahkan. Untuk program apa? Siapa penerimanya? Apa urgensinya lebih tinggi dibanding menjaga daya beli puluhan ribu keluarga ASN?” tegas Haekal.
Haekal menilai, jika Ketua DPRA tidak segera memberikan penjelasan terbuka, maka wajar publik menduga adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi anggaran secara transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat luas.
“Pimpinan legislatif seharusnya menjadi penjaga keseimbangan dan keberpihakan pada masyarakat, bukan justru mengambil kebijakan yang melemahkan daya beli dan memperlambat perputaran ekonomi di daerah, terlebih di tengah pemulihan bencana saat ini,” pungkasnya.[]
Discussion about this post