Teungku Malik Mahmud menyerukan Partai Aceh melakukan konsolidasi, regenerasi, pengawalan perdamaian Helsinki dan peralihan dari politik kekuasaan menuju politik pembangunan.
Penang – Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan seluruh jajaran Partai Aceh untuk memperkuat persatuan, menjaga disiplin organisasi, mempercepat regenerasi serta memastikan kekuasaan politik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.
Pesan politik tersebut disampaikan Tengku Malik Mahmud secara daring dari Penang, Malaysia, pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Aceh 2026 di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat malam, 18 September 2026.
Tengku Malik Mahmud saat ini masih berada di Penang untuk menjalani terapi dan proses pemulihan kesehatan. Dalam pesannya, ia menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir secara langsung bersama seluruh jajaran Partai Aceh.
“Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, perhatian, pikiran dan doa saya tetap bersama seluruh keluarga besar Partai Aceh dalam Rapat Pimpinan yang penting ini,” ujarnya.
Dalam pidato politiknya, Ketua Majelis Tuha Peut menegaskan bahwa Rapim tidak boleh dipandang sekadar sebagai agenda rutin organisasi, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan, tujuan dan arah perjuangan Partai Aceh.
“Rapim ini jangan kita maknai hanya sebagai pertemuan organisasi. Rapim harus menjadi tempat kita melakukan muhasabah politik. Melihat kembali dari mana kita berasal, untuk apa Partai Aceh didirikan, di mana posisi kita hari ini, dan ke mana perjuangan ini akan kita bawa,” tegasnya.
Menurut Tengku Malik Mahmud, Partai Aceh lahir dari perjalanan sejarah yang panjang, pengorbanan masyarakat dan transformasi perjuangan setelah perdamaian Helsinki. Karena itu, Partai Aceh tidak boleh dipandang semata-mata sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan.
“Partai Aceh bukan sekadar kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan. Partai Aceh memikul tanggung jawab sejarah untuk menjaga perdamaian dan memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh melalui jalan demokrasi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kekuasaan dan jabatan hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya harus tetap kesejahteraan, keadilan, martabat dan masa depan rakyat Aceh.
Tengku Malik Mahmud secara khusus meminta seluruh kader dan pejabat publik yang berasal dari Partai Aceh untuk menjadikan kepercayaan rakyat sebagai tanggung jawab yang harus dibayar dengan kerja nyata.
Keberhasilan politik, menurutnya, tidak cukup diukur dari jumlah jabatan yang diperoleh Partai Aceh, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan, masa depan generasi muda, kesejahteraan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, investasi hingga manfaat sumber daya alam bagi masyarakat.
“Jangan sampai Partai Aceh hanya terlihat ketika pemilu datang. Partai harus hadir ketika rakyat membutuhkan kita,” pesannya.
Ia juga memberikan peringatan kepada kader yang menduduki jabatan publik agar tidak menjauh dari masyarakat setelah memperoleh kekuasaan. “Semakin tinggi jabatan Saudara, semakin dekat Saudara harus berada dengan rakyat,” katanya.
Menurutnya, Partai Aceh tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kelompok. “Kalau partai menjauh dari rakyat, suatu hari rakyat juga akan menjauh dari partai.”
Ketua Majelis Tuha Peut juga memberikan perhatian serius terhadap konsolidasi internal Partai Aceh.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi politik. Namun, perbedaan tidak boleh berkembang menjadi permusuhan dan konflik yang merusak kehormatan organisasi serta kepercayaan masyarakat.
Tengku Malik Mahmud meminta setiap persoalan internal diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan musyawarah.
“Musyawarah bukan tanda kelemahan. Musyawarah adalah cara kita menjaga persaudaraan sekaligus menjaga organisasi,” ujarnya sembari menegaskan bahwa musyawarah harus berjalan beriringan dengan disiplin.
Keputusan yang telah diambil melalui mekanisme organisasi yang sah harus dihormati seluruh kader. Seruan tersebut sejalan dengan agenda Rapim 2026 yang memang difokuskan pada konsolidasi internal dan evaluasi kinerja Partai Aceh.
Dalam salah satu bagian penting pidatonya, Tengku Malik Mahmud menyerukan regenerasi Partai Aceh. Ia mengatakan generasi yang mengalami langsung masa konflik semakin bertambah usia, sementara generasi muda Aceh tumbuh dalam situasi yang berbeda.
Generasi baru, menurutnya, harus memahami sejarah Aceh, tetapi tidak boleh dibebani untuk hidup dalam konflik masa lalu.
“Kita harus mewariskan nilai perjuangan, bukan mewariskan konflik,” tegas Tengku Malik Mahmud.
Karena itu, ia meminta Partai Aceh membuka ruang yang nyata bagi generasi muda, perempuan, akademisi, profesional, pengusaha muda dan berbagai unsur masyarakat. Kaderisasi harus didasarkan pada kemampuan, integritas, loyalitas terhadap organisasi dan pengabdian kepada masyarakat.
Tengku Malik Mahmud juga menegaskan bahwa perdamaian Helsinki dan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tetap menjadi bagian penting dari amanah politik Partai Aceh.
Perdamaian tidak berhenti pada penandatanganan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, tetapi merupakan proses panjang yang harus terus dijaga.
Persoalan yang masih memerlukan penyelesaian, katanya, harus diperjuangkan melalui komunikasi politik, mekanisme hukum, dialog dan negosiasi yang bermartabat. “Kita tidak membutuhkan politik kemarahan. Kita membutuhkan politik yang cerdas, terukur, bermartabat dan menghasilkan.”
“Tegas tidak berarti kasar. Diplomasi tidak berarti menyerah. Dan menjaga hubungan baik dengan Pemerintah Pusat tidak berarti melupakan kepentingan Aceh.”
Ketua Majelis Tuha Peut selanjutnya meminta Partai Aceh semakin mengarahkan perjuangan politik kepada agenda pembangunan dan kesejahteraan.
Aceh memiliki sumber daya dan posisi strategis yang besar, termasuk sektor energi, minyak dan gas, pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, Sabang dan kawasan industri.
Namun, kekayaan sumber daya alam harus berjalan bersama pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, investasi produktif dan penciptaan lapangan pekerjaan.
Partai Aceh harus mulai mengukur keberhasilan bukan hanya dari siapa yang memperoleh jabatan, tetapi dari berapa banyak pekerjaan yang diciptakan, investasi produktif yang masuk, pengusaha Aceh yang tumbuh, dan generasi muda Aceh yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
“Politik harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan rakyat,” tegasnya.
Enam Peunutoh untuk Partai Aceh
Menutup pidato politiknya, Malik Mahmud menyampaikan enam peunutoh atau pesan utama kepada seluruh jajaran Partai Aceh.
Yaitu, menjaga persatuan; menghormati mekanisme organisasi, musyawarah dan disiplin partai. Kemudian memastikan pejabat publik bekerja untuk rakyat dan menjaga integritas, membuka ruang nyata bagi generasi muda dan perempuan.
Lalu menjaga perdamaian serta terus memperjuangkan pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA melalui jalur politik, hukum dan diplomasi, serta menjadikan pembangunan ekonomi, pendidikan, investasi produktif dan lapangan kerja sebagai ukuran keberhasilan politik.
Ia kemudian mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan sejarah dan pengorbanan yang telah mengantarkan Aceh menuju perdamaian. “Jangan sia-siakan perdamaian dengan perpecahan. Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat dengan kepentingan pribadi. Dan jangan sia-siakan kekuasaan tanpa meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya.”
Tengku Malik Mahmud menutup pidatonya dengan menegaskan arah transformasi perjuangan Partai Aceh. “Sejarah telah membawa kita dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik. Sekarang tugas kita adalah membawa perjuangan politik itu menuju kesejahteraan rakyat Aceh.”[]
Discussion about this post