Fraksi Partai Demokrat Soroti Tantangan Pembangunan Aceh dalam Pendapat Akhir atas Pertanggungjawaban APBA 2024

Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menilai bahwa pelaksanaan pembangunan di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Banda Aceh – Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh dinamika, baik dalam konteks politik maupun pembangunan. Pemilihan umum nasional dan daerah yang baru saja kita lalui menjadi titik penentu arah masa depan bangsa, sekaligus menjadi masa transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang baru di tingkat nasional dan daerah, termasuk Aceh.

Namun demikian, Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menilai bahwa pelaksanaan pembangunan di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan ekonomi, rendahnya daya serap anggaran, dan mutu pelayanan publik yang belum optimal.

Hal ini disampaikan oleh Romi Syah Putra, S.E, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Kamis, pada (31/7/2025) saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2024, di Gedung DPR Aceh.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2024 bukan semata-mata bentuk administratif, namun menjadi cerminan efektivitas pemerintahan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat Aceh,” tegas Romi Syah Putra.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPR Aceh serta Pemerintah Aceh yang telah menyampaikan pendapat dan jawaban atas Rancangan Qanun tersebut.

Setelah mencermati dan mendalami substansi pokok yang disampaikan, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.

Beberapa poin sikap dan rekomendasi Fraksi Partai Demokrat antara lain:

1. Penguatan Pendapatan Asli Aceh dan Dana Otsus

Fraksi Demokrat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Aceh secara sistematis serta perjuangan untuk mempermanenkan Dana Otonomi Khusus menjadi 2,5% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, sesuai Pasal 183A UU Pemerintahan Aceh.

2. Fokus pada Sektor Pendidikan

Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan, khususnya untuk peningkatan kualitas guru, pelatihan, sertifikasi, dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin, terutama dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

3. Penguatan Keuangan Syariah untuk Ekonomi Rakyat

Fraksi Demokrat mendorong agar keberadaan bank syariah di Aceh lebih fokus pada pembiayaan produktif bagi sektor UMKM, petani, dan nelayan, bukan sekadar menggantikan sistem konvensional tanpa inovasi nyata.

4. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Dengan angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi (12,33% per Maret 2025), Pemerintah Aceh diminta untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan program bantuan usaha mikro, fasilitasi modal, pelatihan keterampilan, serta penyediaan rumah layak huni.

5. Pemerataan Pembangunan Daerah

Fraksi Demokrat menekankan pentingnya keadilan dalam pembangunan, terutama untuk wilayah pedalaman dan pesisir. Anggaran 2025 harus lebih berpihak pada sektor riil seperti pertanian, perikanan, perkebunan rakyat, dan peternakan.

6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penurunan Stunting

Dengan angka stunting mencapai 28,6% (SSGI 2024), Aceh termasuk lima besar tertinggi di Indonesia. Fraksi Demokrat mendorong peningkatan alokasi dan pengawasan anggaran penanggulangan stunting melalui sinergi lintas sektor.

Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh berharap bahwa hasil pembahasan Rancangan Qanun ini menjadi pijakan untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan APBA ke depan, serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat.[]