Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
No Result
View All Result
Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
Home News Daerah

Pemerintahan Mualem-Dek Fadh Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air, Fokus Cegah Banjir dan Dukung Ketahanan Pangan

TINJAUAN ID by TINJAUAN ID
August 26, 2026
Reading Time: 2 mins read
0
Dinas Pengairan Aceh Dukung Penguatan HIMPESDA, Dorong Kolaborasi Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan

Banda Aceh – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh yang tangguh, maju, dan berkelanjutan.

Melalui Dinas Pengairan Aceh, Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan berbagai program strategis untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, mengurangi risiko banjir dan abrasi, serta memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian.

Kepala Dinas Pengairan Aceh, Erwin Ferdinansyah, S.T., M.T., pada Rabu, 26 Agustus 2026, mengatakan pembangunan infrastruktur pengairan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan Aceh.

“Dinas Pengairan Aceh terus bergerak menghadirkan program-program strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Aceh,” ujar Erwin.

Pada 2026, terdapat 19 kegiatan pembangunan dan penanganan infrastruktur sumber daya air yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan tersebut meliputi tiga kegiatan di Kabupaten Pidie Jaya, enam kegiatan di Kabupaten Bireuen, satu kegiatan di Kota Lhokseumawe, tiga kegiatan di Kabupaten Aceh Timur, satu kegiatan di Kota Langsa, satu kegiatan di Kabupaten Bener Meriah, satu kegiatan di Kabupaten Aceh Tengah, serta tiga kegiatan di Kabupaten Aceh Selatan.

Program yang dilaksanakan mencakup pembangunan dan rehabilitasi tanggul sungai, normalisasi sungai, pengamanan pantai, serta rehabilitasi jaringan irigasi, bendung irigasi dan embung.

Menurut Erwin, pembangunan infrastruktur tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi langkah pemerintah dalam mengantisipasi berbagai ancaman bencana hidrometeorologi yang dapat berdampak terhadap masyarakat.

“Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu. Infrastruktur sungai, pantai dan irigasi harus mampu berfungsi secara optimal untuk mengurangi risiko bencana sekaligus mendukung aktivitas masyarakat,” katanya.

Pembangunan dan rehabilitasi tanggul serta normalisasi sungai diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi sungai dalam mengalirkan debit air. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi genangan dan banjir, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Sementara itu, kegiatan pengamanan pantai ditujukan untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi serta kerusakan akibat dinamika gelombang dan faktor lingkungan.

Di sektor pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi, bendung irigasi dan pembangunan embung menjadi bagian penting untuk meningkatkan keandalan pasokan air ke lahan pertanian.

Erwin menyebut ketersediaan air yang cukup dan jaringan irigasi yang berfungsi baik merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian serta mendukung program ketahanan pangan Aceh.

“Dengan jaringan irigasi dan infrastruktur sumber daya air yang andal, kita ingin memastikan kebutuhan air untuk pertanian dapat terpenuhi. Ini menjadi salah satu dukungan penting bagi peningkatan produksi dan ketahanan pangan Aceh,” ujarnya.

Penguatan infrastruktur sumber daya air tersebut sejalan dengan komitmen Mualem-Dek Fadh untuk menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Infrastruktur pengairan yang baik dinilai tidak hanya berperan dalam mengurangi risiko bencana, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Erwin menambahkan, pelaksanaan program pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang serta koordinasi dengan berbagai pihak. Dinas Pengairan Aceh akan terus memastikan setiap kegiatan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.

“Harapan kita seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam pengendalian banjir, perlindungan kawasan pesisir maupun penyediaan air untuk pertanian,” katanya.

Melalui berbagai program tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan infrastruktur sumber daya air semakin andal dalam menghadapi tantangan ke depan. Di saat yang sama, ketersediaan air bagi pertanian diharapkan semakin terjamin sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.[]

Tags: Dinas Pengairan AcehErwin FerdinansyahPemerintah Acehsumber daya air
ShareTweetSendShare

Related Posts

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi
Daerah

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi

August 27, 2026
GEMURA Aceh Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Daerah

GEMURA Aceh Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

August 26, 2026
Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Terseret Kasus Hubungan Sesama Jenis, TR. Farhan Hidayat: Proses Hukum Harus Berjalan
Daerah

Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Terseret Kasus Hubungan Sesama Jenis, TR. Farhan Hidayat: Proses Hukum Harus Berjalan

August 26, 2026
Emping Melinjo Beureueh, Pidie Terancam Bahan Baku, Pengrajin Berharap Dukungan Pascabanjir
Daerah

Emping Melinjo Beureueh, Pidie Terancam Bahan Baku, Pengrajin Berharap Dukungan Pascabanjir

August 26, 2026
Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik
Daerah

Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik

August 26, 2026
Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum
Daerah

Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum

August 26, 2026
Next Post
Pimpin Rapat Koordinasi Bersama SKPA, Wagub Dek Fadh: Transparansi adalah Kunci

Pimpin Rapat Koordinasi Bersama SKPA, Wagub Dek Fadh: Transparansi adalah Kunci

Wagub Aceh Dekfadh dan Pimpinan DPRA Bahas Percepatan Qanun APBA dan Stabilitas Sosial

Wagub Aceh Dekfadh dan Pimpinan DPRA Bahas Percepatan Qanun APBA dan Stabilitas Sosial

Discussion about this post

Recommended Stories

Kak Ana Apresiasi Produk Kerajinan Dekranasda Aceh Timur, Mulai dari Anyaman Pandan hingga Songket

Kak Ana Apresiasi Produk Kerajinan Dekranasda Aceh Timur, Mulai dari Anyaman Pandan hingga Songket

September 14, 2025
Banda Aceh Perlu Sistem, Bukan Sekadar Janji Populis Sedot Tinja Gratis

Banda Aceh Perlu Sistem, Bukan Sekadar Janji Populis Sedot Tinja Gratis

September 22, 2025
Dengarkan Aspirasi Tokoh Lintas Agama, Presiden Prabowo Komit Perjuangkan RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle Kabinet Kelima, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik

April 27, 2026
  • Dataset
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • TINJAUAN.ID
  • Pedoman Media Siber
Email: redaksi@tinjauan.id

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!

No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Sejarah
  • Editorial
  • Pojok Ekraf

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!