JAKARTA — Ilmuwan dan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani, menilai peradaban Barat melalui kebijakan luar negeri negara-negara tersebut, telah ikut menciptakan kemunduran geopolitik mereka sendiri melalui serangkaian intervensi militer, kebijakan luar negeri, serta kegagalan membaca perubahan keseimbangan kekuatan dunia.
Pandangan tersebut disampaikan Mahbubani dalam artikel yang diterbitkan The Institute of Art and Ideas (IAI) pada 8 September 2026 dengan judul “The West has engineered its own downfall”. Mahbubani merupakan Distinguished Fellow pada Asia Research Institute, National University of Singapore, dan pernah menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurut Mahbubani, salah satu persoalan utama Barat adalah kecenderungan melihat dirinya sebagai pusat moral dan politik dunia. Ia menilai persepsi tersebut semakin berjarak dengan pandangan masyarakat di luar Barat.
Mahbubani menggambarkan kesenjangan itu sebagai perbedaan antara sekitar 12 persen penduduk dunia yang hidup di negara-negara Barat dan 88 persen lainnya yang berada di luar kawasan tersebut.
“Dari perspektif Barat, negara-negara Barat cenderung melihat dirinya sebagai kekuatan yang membawa kemajuan dan memperbaiki dunia. Namun, dari perspektif banyak masyarakat non-Barat, intervensi militer dan kebijakan luar negeri Barat justru dipandang sebagai sumber kekerasan dan ketidakstabilan,” kata Mahbubani.
Kritik terhadap Intervensi Militer
Mahbubani mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai konflik yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin.
Ia merujuk data Costs of War Project dari Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, yang memperkirakan sedikitnya 940.000 orang tewas secara langsung akibat kekerasan dalam perang pasca-11 September 2001 hingga 2023. Selain itu, sekitar 3,6 juta hingga 3,8 juta orang diperkirakan meninggal secara tidak langsung akibat faktor seperti penyakit dan kekurangan gizi.
Mahbubani menilai banyak konflik tersebut melibatkan atau diprakarsai negara-negara Barat. Ia mempertanyakan minimnya evaluasi dan pertanggungjawaban politik atas konsekuensi jangka panjang dari berbagai intervensi tersebut.
Afghanistan menjadi salah satu contoh yang dikemukakannya. Mahbubani mengakui bahwa intervensi awal di Afghanistan setelah serangan 11 September 2001 memiliki dasar hukum internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1386.
Namun, ia mengkritik keputusan untuk mempertahankan keterlibatan militer selama sekitar dua dekade tanpa strategi keluar yang efektif. Setelah 20 tahun, Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.
Menurut Mahbubani, perang tersebut juga menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar. Ia menyebut lebih dari 100.000 warga sipil Afghanistan tewas atau terluka selama periode tersebut.
Perang Irak dan Krisis Legitimasi
Mahbubani juga menyoroti invasi Irak pada 2003. Berbeda dengan Afghanistan, ia menilai perang Irak tidak memiliki dasar hukum internasional yang memadai.
Ia mengutip sikap mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang pernah menyatakan bahwa invasi Irak merupakan tindakan ilegal. Menurut Mahbubani, “perang tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih besar mengenai penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik.”
Kritik Mahbubani tidak berhenti pada perang Irak dan Afghanistan. Dalam artikelnya, ia juga mengaitkan kemunduran legitimasi Barat dengan intervensi di Libya, persoalan Gaza, serta kebijakan terhadap Rusia dan Ukraina.
Ia berpendapat bahwa berbagai keputusan tersebut telah mengikis kepercayaan sebagian besar negara dan masyarakat di luar Barat terhadap kepemimpinan Barat.
Dunia bergerak Menuju Tatanan Multipolar
Bagi Mahbubani, persoalan yang dihadapi peradaban Barat bukan semata-mata kegagalan dalam satu atau dua kebijakan luar negeri. Ia melihatnya sebagai bagian dari perubahan struktural dalam tatanan internasional.
Menurut pandangannya, kebangkitan Asia tidak semestinya hanya dipahami sebagai munculnya kekuatan baru. China dan India, misalnya, merupakan peradaban yang secara historis telah memiliki bobot ekonomi dan politik besar sebelum dominasi Barat dalam dua abad terakhir.
Dalam tulisan lainnya pada 2026, Mahbubani menyebut perubahan tersebut sebagai “re-emerging civilisations”, atau kembalinya peradaban-peradaban besar ke posisi yang lebih menentukan dalam politik global. Ia juga menilai modernisasi tidak identik dengan westernisasi.
Karena itu, ia memperingatkan, “upaya mempertahankan dominasi Barat dengan cara-cara lama justru berpotensi mempercepat pergeseran kekuasaan global.”
Bagi Mahbubani, tantangan terbesar Barat adalah menerima kenyataan bahwa dunia telah berubah. Barat, menurut dia, masih dapat memainkan peran penting dalam tatanan global, tetapi bukan lagi sebagai satu-satunya pusat kekuasaan yang menentukan arah dunia.
Ia mendorong Barat untuk melakukan introspeksi, mengakui perubahan distribusi kekuatan global, dan membangun hubungan internasional berdasarkan kerja sama serta multilateralime, bukan dominasi.
Dengan demikian, tesis Mahbubani bukan semata bahwa Barat sedang mengalami kemunduran, melainkan bahwa sebagian kemunduran tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan yang dibuat Barat sendiri.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi peringatan bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan yang semakin plural dan multipolar—sebuah perubahan yang menurut Mahbubani tidak dapat dihentikan hanya dengan mempertahankan pola dominasi masa lalu.
Gaza dan Merosotnya Kredibilitas Moral Barat
Mahbubani menilai tidak ada satu peristiwa pun yang lebih merusak kredibilitas moral Barat dibandingkan perang di Gaza.
Menurut dia, perkembangan teknologi telepon seluler membuat penderitaan warga sipil Palestina dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat dunia. Jutaan warga Palestina di Gaza, kata Mahbubani, telah mengalami penderitaan yang terlihat oleh mata publik internasional.
“88 persen penduduk dunia yang hidup di luar Barat juga telah mendengar keheningan keras Barat mengenai Gaza,” tulis Mahbubani.
Ia kemudian mengutip novelis India Pankaj Mishra, penulis The World After Gaza, yang pada Januari 2025 mengatakan bahwa Gaza telah merusak institusi Amerika, institusi Barat, serta institusi internasional dalam skala yang belum pernah terjadi dalam perang maupun konflik sebelumnya.
Mahbubani juga mengutip pernyataan novelis India pemenang Booker Prize, Arundhati Roy, yang lebih tajam menggambarkan dampak perang Gaza. Menurut Roy, yang terkubur di bawah reruntuhan Gaza bukan hanya tubuh warga Palestina, tetapi juga “bangkai demokrasi liberal Barat”.
Biaya Geopolitik dan Kekecewaan di Dalam Negeri
Mahbubani selanjutnya menghubungkan kegagalan kebijakan geopolitik eksternal Barat dengan berbagai persoalan sosial yang muncul di dalam negeri.
Menurut dia, banyak masyarakat Barat tidak melihat hubungan antara kegagalan intervensi geopolitik di luar negeri dengan meningkatnya keputusasaan atau persoalan sosial di dalam negeri. Padahal, menurut Mahbubani, keduanya memiliki keterkaitan.
Ia berpendapat bahwa uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk intervensi eksternal yang dianggap tidak perlu seharusnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Untuk memperkuat argumennya, Mahbubani mengutip ekonom dan penerima Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz terkait perang Irak. Stiglitz pernah memperkirakan bahwa dengan seperenam biaya perang Irak, Amerika Serikat dapat memperkuat sistem jaminan sosialnya untuk lebih dari setengah abad tanpa harus memangkas manfaat ataupun menaikkan kontribusi.
China dan Risiko Barat Mengisolasi Diri
Persoalan lain, menurut Mahbubani, juga tampak dalam hubungan Barat dengan China.
Meskipun terdapat perbedaan yang semakin besar antara Amerika Serikat dan Eropa, keduanya memiliki kekhawatiran yang sama terhadap kebangkitan China. Mahbubani memperkirakan negara-negara Barat akan terus berupaya, dalam berbagai bentuk, untuk membatasi dan mengisolasi China.
Namun, menurut dia, strategi tersebut menghadapi persoalan besar karena negara-negara lain di dunia kemungkinan tidak akan mengikuti langkah Barat.
Negara-negara di luar Barat, kata Mahbubani, akan tetap berhubungan dan melakukan perdagangan dengan China.
“Jadi, alih-alih mengisolasi China, Barat justru akan mengisolasi dirinya sendiri dari dunia,” tulisnya.
Barat dan “Penipuan Diri”
Pada akhirnya, Mahbubani menilai penolakan Barat untuk mengakui bahwa mereka telah kehilangan dukungan atau pengaruh terhadap sebagian besar dunia merupakan bentuk “penipuan diri” dalam skala besar.
Menurut dia, Barat masih ingin mempertahankan keyakinan bahwa dirinya merupakan peradaban paling berbudi luhur di muka bumi. Namun, semakin lama keyakinan tersebut dipertahankan tanpa introspeksi, semakin besar pula kemungkinan Barat dipandang sebagai peradaban yang kesepian, narsistik, terlalu berfokus pada dirinya sendiri, dan tidak memahami bagaimana mayoritas umat manusia memandangnya.
Mahbubani memperingatkan, “apabila kesenjangan antara Barat dan negara-negara lainnya tidak segera diatasi secara efektif, dunia berpotensi memasuki situasi yang semakin penuh persoalan.”
Bagi Mahbubani, persoalan utamanya bukan sekadar apakah Barat akan kehilangan dominasi geopolitiknya. Yang lebih penting adalah apakah Barat mampu beradaptasi dengan dunia yang telah berubah. Dunia yang tidak lagi memiliki satu pusat kekuasaan dan semakin ditentukan oleh negara-negara di luar Barat.[]
Discussion about this post