Banda Aceh – Pendiri Kelompok Kajian Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik MFF Syndicate, M. Fauzan Febriansyah, mengucapkan selamat kepada Mawardi Nur atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Menurutnya, kepemimpinan baru BPMA dihadapkan pada momentum penting ketika prospek industri migas Aceh kembali menguat seiring perkembangan eksplorasi di Wilayah Kerja (WK) Andaman.
Fauzan menilai, potensi sumber daya gas di WK Andaman telah menempatkan Aceh pada posisi strategis dalam peta energi nasional. Karena itu, tantangan BPMA ke depan tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan hulu migas, tetapi juga mengarahkan agar potensi tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Penemuan sumber daya gas di WK Andaman membuka peluang besar bagi Aceh. Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari besarnya cadangan atau nilai investasi yang masuk. Yang lebih penting adalah bagaimana potensi tersebut mampu melahirkan industri baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Fauzan dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, kepemimpinan baru BPMA perlu menempatkan hilirisasi gas sebagai agenda prioritas. Selama ini, daerah penghasil sumber daya alam kerap memperoleh manfaat yang terbatas apabila hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Aceh memiliki kesempatan untuk memanfaatkan gas sebagai fondasi pengembangan industri petrokimia, pupuk, pembangkit listrik, serta berbagai sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Hilirisasi harus menjadi orientasi pembangunan energi Aceh. Gas bumi tidak boleh berhenti sebagai komoditas ekspor, tetapi harus menjadi penggerak industrialisasi daerah sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas,” ujarnya.
Selain hilirisasi, Fauzan juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) Aceh agar mampu mengambil peran lebih besar dalam industri migas.
Ia menilai, bonus demografi Aceh harus dipersiapkan melalui pendidikan vokasi, sertifikasi profesi, program magang, serta kolaborasi antara BPMA, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pelaku industri.
“Jangan sampai ketika investasi migas meningkat, tenaga kerja berkualitas justru didominasi dari luar Aceh. Putra-putri Aceh harus dipersiapkan sejak sekarang agar menjadi bagian penting dalam rantai nilai industri energi,” katanya.
Di samping itu, MFF Syndicate juga mendorong BPMA memperkuat keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri migas melalui peningkatan local content, sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan investasi.
Menurut Fauzan, kepercayaan investor akan tumbuh apabila diikuti oleh kepastian regulasi, tata kelola kelembagaan yang profesional, serta komunikasi publik yang terbuka.
“BPMA memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, dan masyarakat Aceh. Karena itu, tata kelola yang baik akan menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi sekaligus memastikan manfaat sektor migas dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fauzan berharap kepemimpinan baru BPMA mampu membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam menyusun arah pembangunan energi Aceh yang berkelanjutan.
“Momentum berkembangnya WK Andaman harus dimanfaatkan sebagai pijakan untuk membangun ekosistem industri berbasis gas di Aceh. Jika dikelola dengan visi jangka panjang, sektor migas tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi penggerak industrialisasi, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda Aceh,” tutup Fauzan.[]
Discussion about this post