Pidie — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) menjajaki kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pidie dalam upaya memperkuat sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah di bidang pendidikan politik, wawasan kebangsaan, penguatan masyarakat, serta pencegahan dan resolusi konflik.
Penjajakan kerja sama menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih sistematis antara FISIP USK dan Kesbangpol Kabupaten Pidie, khususnya dalam merespons berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang di tengah masyarakat.
Kerja sama yang dijajaki tidak hanya diarahkan pada kegiatan akademik, tetapi juga pada pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah.
FISIP USK dan pemerintah Pidie nantinya diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berbasis data, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada penguatan perdamaian serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Selanjutnya, “Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi berbasis ilmu pengetahuan kepada pemerintah daerah. Melalui kerja sama ini, FISIP USK ingin memperkuat kontribusi akademik dalam membaca dinamika sosial, politik dan konflik di masyarakat,” ujar Dr. Hamdani, M.Syam, M.A, Dekan FISIP USK, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Dr. Hamdani, Kabupaten Pidie memiliki dinamika sosial yang penting untuk menjadi ruang pembelajaran dan penelitian, terutama berkaitan dengan pembangunan perdamaian, ketahanan sosial, partisipasi masyarakat, demokrasi lokal, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Sementara itu, H. Isnaini, ST, M.Si Kaban Kesbangpol Kabupaten Pidie, menyampaikan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menangani berbagai persoalan sosial-politik secara lebih komprehensif.
“Kesbangpol membutuhkan dukungan akademik dan hasil kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kebijakan. Kolaborasi dengan FISIP USK diharapkan dapat memberikan perspektif ilmiah sekaligus solusi yang relevan dengan kondisi masyarakat Pidie,” ujarnya.
Diskusi dalam penjajakan, sejumlah bidang potensial yang nantinya dirumuskan untuk dikembangkan antara lain: Mengimplementasikan Tridharma perguruan Tinggi, penelitian dan kajian sosial-politik terkait dinamika masyarakat; pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, generasi muda, dan organisasi kemasyarakatan; pencegahan dan resolusi konflik berbasis masyarakat; penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan komunitas lokal; pemetaan potensi konflik dan potensi perdamaian di tingkat lokal; dan Pengembangan data dan kajian kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah;
Mendorong Kolaborasi Berkelanjutan
Penjajakan kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama nantinya, tetapi dapat diwujudkan dalam program-program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
FISIP USK dapat mengambil peran sebagai mitra akademik dalam menyediakan kajian, metodologi penelitian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan program berbasis masyarakat. Sementara Kesbangpol Pidie memiliki posisi strategis dalam menyediakan perspektif pemerintahan daerah, data lapangan, serta menghubungkan program dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi tersebut juga dapat menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa FISIP USK melalui keterlibatan dalam penelitian lapangan, praktik sosial, pengabdian masyarakat, serta kegiatan pemetaan sosial dan konflik.
Memperkuat Perdamaian dan Ketahanan Sosial
Dalam konteks Aceh pascakonflik, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dinilai memiliki arti penting. Perdamaian tidak hanya membutuhkan stabilitas politik, tetapi juga membutuhkan penguatan hubungan sosial, kepercayaan masyarakat, partisipasi warga, dan kemampuan lembaga lokal dalam mencegah potensi konflik.
Karena itu, kerja sama FISIP USK dan Kesbangpol Pidie diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial dan perdamaian berkelanjutan di tingkat lokal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kaban Kesbangpol Pidie, drh Dedi Sumardi (Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekososbud dan Agama, Desi Diana Riski, S.STP, M.Si (Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas), Zubaidah, S.Ag (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik), sedangkan dari FISIP USK, Dr. Hamdani, M. Syam, M.A, (Dekan FISIP USK), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A, (Wakil Dekan KAK). Tim Kerjasama, Afrizal, M.I.P, Feradiyana, S.H. Nurul Kamaly, M.A.P dan Irza Maulana S.E.










Discussion about this post