Jakarta – Pengamat sosial politik Fachry Ali menyerukan agar elite Nahdlatul Ulama (NU) segera merumuskan agenda politik yang berdiri sendiri, alih-alih terus bergantung pada kepentingan kekuatan politik di luar organisasi.
Pandangan ini disampaikan akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu dalam program Menjadi Indonesia yang tayang di NU Online, Jumat (17/7/2026) seperti dirilis NU Online.
Menurut Fachry, “kekuatan sosial NU yang begitu besar selama ini belum berhasil diterjemahkan menjadi visi politik yang murni memperjuangkan kepentingan warga Nahdliyin.”
Ia menilai tokoh-tokoh NU kerap tampil sebagai pendukung figur atau kandidat politik tertentu, alih-alih menjadi aktor yang secara mandiri menyuarakan agenda umat.
Karena itu, ia mendorong para elite NU memiliki keberanian merumuskan arah politik sendiri, bukan sekadar menjadi kepanjangan tangan kekuatan luar.
Fachry menegaskan, “kemandirian politik yang dimaksud bukan berarti NU harus bertransformasi menjadi partai politik.”
Baginya, kemandirian lebih pada kemampuan organisasi menentukan orientasi, sikap, dan kepentingannya sendiri.
“Bentuk kemandirian tersebut misalnya dalam penguatan pesantren dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, perlindungan kelompok rentan, hingga perbaikan kehidupan berbangsa, tanpa didikte pihak luar,” terang Fachry.
Faksionalisme Jadi Ancaman Legitimasi NU
Dalam kesempatan yang sama, Fachry juga menyoroti persoalan faksionalisme di internal NU yang menurutnya harus segera diakhiri, dan tidak cukup hanya diredam menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35.
Ia memperingatkan, “jika persoalan ini tidak diselesaikan secara mendasar, Pengurus Besar NU (PBNU) berisiko kehilangan legitimasi dan kewibawaan di mata warga Nahdliyin.”
Ia mencontohkan, para kiai di daerah yang memiliki basis pesantren, jamaah, dan lembaga pendidikan sendiri berpotensi memilih bergerak mandiri apabila struktur pusat dianggap tak lagi mampu mewakili kepentingan mereka.
Kondisi semacam itu ia sebut sebagai “anarkisme lokal”, yakni ketika kekuatan NU di daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa mengindahkan arahan PBNU.
Oleh karena itu, Fachry berharap Muktamar Ke-35 mendatang dapat menjadi momentum untuk menyatukan seluruh kelompok dan melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan NU secara utuh, bukan representasi faksi atau kekuatan politik tertentu.
Fachry menegaskan, “basis sosial besar yang dimiliki NU semestinya menjadi modal perjuangan kepentingan umat, bukan sekadar alat tawar-menawar politik dengan kandidat maupun partai.”[]
Discussion about this post