Dari Damai Menuju Sejahtera, Pesan Strategis SBY untuk Aceh

Oleh: Mirza Ferdian

Dua hari sebelum peringatan dua dekade perdamaian Aceh, sebuah pertemuan penting berlangsung di Cikeas, Jawa Barat. Dalam suasana hangat, Presiden RI ke-6, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima rombongan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta sejumlah tokoh, rektor, dan akademisi Aceh.

Pertemuan ini difasilitasi oleh Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya dan stafsusnya Rian Syaf yang saat ini membantu Presiden Prabowo dalam kabinet Merah Putih.

Saya beruntung, ditunjukkan langsung video ekslusif oleh sahabat saya Rian, bagaimana pertemuan dan dialog tersebut berlangsung. Sebuah momen yang sarat makna, bukan hanya karena sosok-sosok yang hadir, tetapi juga karena substansi pembicaraan yang sangat strategis bagi masa depan Aceh.

Pertemuan ini membahas dua isu sentral,  revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, dan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) yang akan berakhir pada 2027 nanti.

SBY, yang memegang peran sentral dalam proses damai Aceh 20 tahun lalu, memposisikan diri bukan sekadar sebagai mantan presiden ke-6, tetapi sebagai seorang Negarawan inisiator Perdamaian Aceh yang merasa memiliki tanggung jawab moral. Dengan nada lirih, ia mengingatkan bahwa jika almarhumah Ibu Ani Yudhoyono masih ada, beliau pun akan mendukung penuh niat tulus untuk terus memikirkan Aceh, baik diminta maupun tidak.

Pesan paling kuat yang saya tangkap dari video itu adalah penegasan SBY bahwa “Damai bukanlah tujuan akhir, tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat.”

Bagi SBY, damai hanyalah pintu masuk. Yang menentukan masa depan Aceh adalah apakah perdamaian itu mampu mengangkat ekonomi, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Ia menekankan bahwa revisi UUPA maupun perpanjangan dana otsus mungkin dilakukan, asal sesuai konstitusi. Namun, kuncinya adalah kejujuran dalam mengevaluasi capaian dua dekade terakhir, apa yang berhasil dan apa yang belum. Tidak dengan saling menyalahkan, tetapi dengan niat tulus untuk memperbaiki.

SBY seperti mengingatkan bahwa kali ini, Aceh lah yang meminta ke Jakarta, berbeda dengan proses damai dulu. Maka, semua usulan harus rasional, terukur, dan bebas dari narasi intimidatif.

Saya melihat secara konkrit, beliau seolah mengatakan dengan kondisi fiskal negara yang ketat, proposal yang nanti kita bawa ke pusat harus logis dan scientific yang menyuguhkan kajian dari berbagai perspektif khususnya pendekatan ekonomi ketimbang hanya melalui pendekatan hukum atau politik semata.

Sudah saatnya kita membuka diri menggandeng seluruh elemen, mulai dari akademisi, pakar ekonomi pembangunan, sosiologi dan hukum dari berbagai kampus di Aceh seperti USK dan UIN, bahkan jika diperlukan dari luar Aceh sekalipun seperti kampus UI, UGM dan kampus lainnya untuk menyusun roadmap pertumbuhan ekonomi Aceh.

Fokusnya jelas, menaikkan pendapatan per kapita, menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan memperkuat infrastruktur.

Menariknya lagi dalam video itu, SBY juga menyatakan kesediaannya untuk mendampingi Pemerintah Aceh bertemu Presiden Prabowo Subianto, yang ia sebut sebagai “pemimpin yang punya hati.” Namun ia memberi syarat, sebelum ke Jakarta, pemimpin Aceh harus menyepakati satu gagasan besar yang solid. Waktunya jangan terlalu lama, idealnya Agustus ini atau September paling lambat.

Ini menggarisbawahi pentingnya diplomasi yang rapi, dengan fondasi kesepakatan internal di Aceh sendiri, sebelum berbicara di tingkat nasional.

Dari rekaman yang saya saksikan, pertemuan ini lebih dari sekadar nostalgia dua dekade damai. Ini adalah ajakan untuk menatap 20 tahun ke depan dengan visi yang lebih konkret dan terukur.

SBY mengingatkan bahwa semua pihak punya tanggung jawab sejarah dan moral untuk memastikan perdamaian berujung pada kesejahteraan. “Dari proses damai yang panjang dan berliku ini, kita semua punya komitmen yang sama membawa Aceh dari damai menuju sejahtera,” tutupnya.

Pesan ini, jika diresapi, bukan hanya relevan untuk elite politik, tetapi untuk seluruh masyarakat Aceh bahwa damai hanyalah awal, kesejahteraan adalah tujuan. Dan untuk mencapainya, kita butuh niat tulus, rencana matang, dan kesatuan langkah.[]