MEULABOH – Penguatan demokrasi Aceh membutuhkan keterwakilan politik yang inklusif, partai lokal yang kuat, serta pemilih yang cerdas. Tiga persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Kuliah Umum bertajuk “Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Aceh: Kepemiluan, Partisipasi Publik, dan Representasi Politik” yang diselenggarakan Laboratorium Governansi dan Kebijakan Publik (GKP), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Teuku Umar (UTU), Kamis (19/11/2026), di Aula Cut Nyak Dhien, UTU.
Kuliah umum menghadirkan Cut Asmaul Husna, S.Ag., M.M., Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP UTU, Rachmat Hidayat, S.Sos., M.Si., CHRM., Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KIP Kota Banda Aceh, serta Saiful Asra, M.Soc.Sc., Dosen Sosiologi FISIP UTU. Diskusi dipandu oleh moderator Reza Fahlevi, S.I.P., M.P.A.
Cut Asmaul Husna menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen Aceh. Ia memaparkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRA pada 2024 hanya 8,97 persen, masih jauh dari target afirmasi 30 persen.
Jumlah perempuan terpilih juga terus menurun, dari 12 orang pada 2014, menjadi 9 orang pada 2019, dan 7 orang pada 2024. Menurutnya, kondisi ini tidak sekadar mencerminkan persoalan kapasitas individu, tetapi juga hambatan struktural, budaya patriarki, tingginya biaya politik, serta terbatasnya akses perempuan ke ruang pengambilan keputusan. Karena itu, partai politik dan pemangku kepentingan perlu memperkuat kaderisasi serta membuka kesempatan kepemimpinan yang setara.
Saiful Asra mengulas penurunan perolehan kursi partai politik lokal di DPRA selama empat pemilu. Proporsinya turun dari 49,2 persen pada 2009 menjadi 40,7 persen pada 2014, 34,5 persen pada 2019, dan 30,8 persen pada 2024. Tren ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan partai lokal sebagai bagian dari kekhususan politik Aceh.
Ia menekankan perlunya penguatan kelembagaan, kaderisasi, regenerasi kepemimpinan, dan akuntabilitas agar partai lokal tetap relevan serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Rachmat Hidayat menegaskan bahwa pemilu tidak boleh dipahami sebatas prosedur memilih pemimpin. Pemilu semestinya menjadi sarana menghadirkan kepemimpinan dan kebijakan yang menjawab persoalan publik. Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi politik dan kecerdasan dalam menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta program kandidat.
Politik uang, hoaks, disinformasi, dan polarisasi harus dihadapi melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Partisipasi bermakna, menurutnya, bukan sekadar hadir di TPS, melainkan keterlibatan sadar dalam mengawal demokrasi.
Melalui kuliah umum ini, Kepala Laboratorium GKP Prodi IAN FISIP UTU, Fadli Afriandi MA, mendorong kampus menjadi ruang penguatan literasi politik dan kesadaran kritis masyarakat untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas.[]












Discussion about this post