BANDA ACEH – Sebuah video yang memperlihatkan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, Sabtu, 21 November 2026, bersama sejumlah tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) di Meuligoe Wali Nanggroe beredar dan menjadi perhatian.
Dalam video tersebut, Malik Mahmud tampak berdiri bersama sejumlah tokoh KPA, termasuk Darwis Jeunieb. Mereka terlihat berfoto bersama sambil memegang sejumlah bendera, termasuk bendera Bintang Bulan yang menjadi simbol historis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Suasana dalam video memperlihatkan pertemuan berlangsung dalam nuansa kebersamaan. Sejumlah orang tampak membawa bendera berukuran kecil, sementara bendera Bintang Bulan terlihat di bagian belakang kelompok tersebut.
Beredarnya video ini memunculkan pertanyaan mengenai agenda dan konteks pertemuan tersebut. Apakah pertemuan itu sebatas silaturahmi dan konsolidasi antartokoh KPA, atau terdapat pembahasan lain terkait dinamika politik dan perdamaian Aceh? Atau pertemuan ini terkait dengan momentum Milad GAM ke-50 pada 4 Desember 2026 mendatang? Belum ada pihak yang memberikan pernyataan.
Di salah satu pesan whatsapp yang beredar, disebutkan bahwa agenda tersebut terkait dengan rapat persiapan Milad GAM Ke-50 tahun. “PYM Wali Nanggroe Aceh bersama Panglima KPA Se-Aceh bermusyawarah tukar pendapat bagaimana baiknya terkait pengibaran bendera Aceh tanggal 4 Desember 2026. Semoga tidak ada agi kejadian seperti di Pulo Keunari-Tiro,” sebut pesan tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai agenda khusus pertemuan, siapa saja pihak yang hadir secara keseluruhan, maupun pesan yang disampaikan Wali Nanggroe dalam kesempatan tersebut.
Simbol Sejarah dan Perjalanan Perdamaian Aceh
Bendera Bintang Bulan memiliki keterkaitan historis dengan perjalanan panjang konflik Aceh. Isu mengenai simbol tersebut juga menjadi bagian dari dinamika implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005.
Dalam perjalanan perdamaian Aceh, KPA menjadi salah satu wadah penting bagi mantan kombatan GAM setelah berakhirnya konflik bersenjata.
Sementara itu, Wali Nanggroe memiliki kedudukan sebagai lembaga pemersatu masyarakat Aceh dan salah satu institusi yang memiliki peran historis dalam menjaga kesinambungan perdamaian.
Beredarnya video terbaru ini kembali menarik perhatian terhadap hubungan antartokoh KPA dan lembaga Wali Nanggroe, terutama di tengah dinamika politik dan polemik simbol bendera bulan bintang di Aceh.
Publik kini menantikan penjelasan mengenai maksud pertemuan tersebut serta pesan yang ingin disampaikan melalui dokumentasi kebersamaan dengan bendera Bintang Bulan.[]












Discussion about this post