JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bergulir. Di satu sisi, pemerintah memperluas program sosial, mencatat investasi triliunan rupiah, memperkuat cadangan pangan, serta menjalankan agenda pendidikan dan perumahan dalam skala nasional. Di sisi lain, persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, efektivitas belanja negara, dan kepercayaan publik masih menjadi pekerjaan rumah.
Evaluasi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan tidak cukup hanya bertumpu pada kritik ataupun klaim keberhasilan. Penilaian perlu melihat capaian yang dapat diukur, manfaat yang telah diterima masyarakat, serta persoalan yang belum terselesaikan.
Pemerintah menampilkan dua tahun pertama sebagai periode pelaksanaan berbagai program prioritas di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, dan hilirisasi industri. Namun, ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan hanya jumlah program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar program tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi Bertahan, Daya Beli Jadi Ujian
Dari sisi makroekonomi, Indonesia mempertahankan pertumbuhan yang relatif kuat. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester I 2026, menurut data yang dikutip The Jakarta Post dalam evaluasi dua tahun pemerintahan.
Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang di tengah ketidakpastian perdagangan global dan tekanan ekonomi internasional. Namun, pertumbuhan ekonomi agregat tidak otomatis berarti seluruh rumah tangga mengalami peningkatan kesejahteraan.
Ekonom Economist Intelligence Unit (EIU), Qi Hang Tay, mempertanyakan apakah percepatan pertumbuhan tersebut dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan baru.
“Namun, apakah pertumbuhan PDB yang lebih tinggi itu dapat disebut sebagai sebuah pencapaian masih bisa diperdebatkan,” kata Tay kepada The Jakarta Post.
Ia menilai stabilitas makroekonomi Indonesia sebagian besar merupakan kelanjutan dari tren sebelumnya, sementara perubahan struktural dan perbaikan pendapatan rumah tangga masih perlu diperkuat.
Pandangan kritis itu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dinilai bersama perkembangan upah riil, penciptaan lapangan kerja formal, harga kebutuhan pokok, kemiskinan, dan distribusi pendapatan.
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Ri’fan, juga mengingatkan pentingnya membedakan indikator makroekonomi dari pengalaman masyarakat sehari-hari.
“Jangan sampai secara makroekonomi kita baik-baik saja, tetapi secara mikroekonomi justru tidak baik-baik saja. Sebab, yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itulah yang membentuk persepsi mereka,” ujarnya dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober 2026 di Jakarta.
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan memastikan hasil pertumbuhan lebih terasa dalam kehidupan rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan pekerja dengan penghasilan tidak tetap.
Investasi Rp3.923 triliun, 5,48 juta Tenaga Kerja Terserap
Salah satu indikator positif berasal dari realisasi investasi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama periode Oktober 2024 hingga September 2026.
Investasi tersebut dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Data itu diumumkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada 19 Oktober 2026.
Dari total investasi tersebut, penanaman modal dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen, sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
Sebanyak 51,8 persen investasi berada di luar Jawa, senilai Rp2.031 triliun, sementara 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun berada di Jawa.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan investasi terus berlangsung dan distribusi modal secara geografis tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. Investasi dapat memperluas kapasitas produksi, mendorong pembangunan industri, serta membuka peluang kerja di daerah.
Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja perlu dibaca secara hati-hati. Data agregat itu belum menjelaskan secara lengkap berapa banyak pekerjaan yang bersifat formal, berapa tingkat upahnya, dan seberapa besar tenaga kerja lokal memperoleh manfaat langsung.
Karena itu, keberhasilan investasi perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang meningkatkan keterampilan pekerja, memperkuat industri pemasok domestik, dan menciptakan pekerjaan dengan pendapatan serta perlindungan yang memadai.
Ketahanan Pangan: Cadangan Beras Mencapai 5,2 Juta Ton
Ketahanan pangan menjadi salah satu bidang yang ditonjolkan pemerintah selama dua tahun pertama.
Badan Pangan Nasional melaporkan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 5,17 juta ton per 1 Juli 2026. Pada Agustus 2026, pemerintah kembali melaporkan stok sekitar 5,25 juta ton.
Pemerintah juga menyatakan delapan komoditas pangan mencapai kondisi swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Capaian tersebut penting karena cadangan pangan yang memadai memberi pemerintah instrumen untuk menjaga pasokan, melaksanakan intervensi pasar, dan menghadapi gangguan produksi atau distribusi.
Namun, swasembada berdasarkan proyeksi neraca pangan tidak berarti seluruh persoalan pangan telah selesai. Ketersediaan nasional perlu dibedakan dari keterjangkauan harga, distribusi antardaerah, pendapatan petani, dan ketahanan pasokan setiap komoditas.
Pemerintah masih perlu memastikan bahwa stok besar di tingkat nasional berjalan seiring dengan harga yang terjangkau bagi konsumen dan harga jual yang layak bagi produsen.
Sektor Pendidikan: 265 Sekolah Rakyat dan 51 Sekolah Unggul Garuda
Di bidang pendidikan, pemerintah menjalankan dua program dengan sasaran berbeda. Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan Sekolah Unggul Garuda untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah berkualitas.
Sekretariat Kabinet melaporkan bahwa 265 Sekolah Rakyat telah hadir, dengan sekitar 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah kembali memperoleh akses pendidikan. Pemerintah juga menyebut 30.000 sekolah telah direnovasi dan 288.180 layar interaktif telah didistribusikan untuk mendukung pembelajaran.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa agenda pendidikan tidak hanya menyasar fasilitas fisik, tetapi juga akses belajar dan pemanfaatan teknologi. Sekolah Rakyat berpotensi membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk memperoleh pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.
Meski demikian, angka 265 Sekolah Rakyat tidak boleh serta-merta diartikan bahwa seluruhnya merupakan gedung baru yang dibangun dari nol. Status operasional, penggunaan bangunan yang sudah ada, dan jumlah peserta didik aktif perlu dibedakan dalam evaluasi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono menyampaikan pada 14 Oktober 2026 bahwa terdapat 51 Sekolah Unggul Garuda, terdiri atas empat SMA Unggul Garuda Baru dan 47 SMA Unggul Garuda Transformasi.
Empat sekolah dalam kategori Garuda Baru merupakan bagian dari pembangunan sekolah baru, sedangkan 47 sekolah lainnya masuk skema transformasi. Dengan demikian, angka 51 tidak berarti pemerintah telah membangun 51 gedung sekolah baru.
Kebijakan ini memiliki tujuan strategis untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dan mempersiapkan talenta unggul. Tantangannya adalah memastikan kualitas pengajaran, ketersediaan guru, pemerataan fasilitas, serta akses yang adil bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Renovasi puluhan ribu sekolah dan distribusi perangkat digital juga perlu dinilai melalui kondisi fasilitas setelah perbaikan, pemanfaatan perangkat oleh guru dan siswa, serta perubahan hasil belajar. Keberhasilan pendidikan pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah bangunan atau perangkat yang disalurkan.
Program Perumahan: Bantuan Meningkat, Target Besar Belum Tercapai
Perumahan menjadi bidang lain yang menunjukkan besarnya ambisi pembangunan pemerintah, sekaligus memperlihatkan tantangan antara target dan realisasi.
Dalam laporan dua tahun pemerintahan, pemerintah menyebut realisasi fisik Program 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit hingga 13 Juni 2026.
Untuk menilai capaian perumahan secara lebih lengkap, perlu dibedakan antara rumah subsidi yang memperoleh pembiayaan, rumah baru yang dibangun, dan rumah tidak layak huni yang direnovasi.
Pada 2025, penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.868 unit. Hingga 14 Oktober 2026, penyaluran FLPP tercatat 180.600 unit atau 51,6 persen dari target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026.
Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah mencatat perbaikan 45.073 unit rumah pada 2025. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp8,59 triliun untuk menyasar 400.000 rumah tidak layak huni. Angka 400.000 merupakan target program, bukan jumlah rumah yang sudah selesai diperbaiki.
Peningkatan alokasi untuk perbaikan rumah merupakan upaya memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian bahan bangunan dan penggunaan tenaga kerja.
Namun, target tiga juta rumah tetap menuntut percepatan pelaksanaan, ketersediaan lahan, pembiayaan, dan keterjangkauan harga. Penyaluran kredit perumahan juga tidak identik dengan pembangunan rumah baru oleh pemerintah karena melibatkan pembiayaan melalui skema yang sudah berjalan.
Evaluasi perlu menunjukkan secara transparan berapa unit yang dibangun, berapa yang direnovasi, berapa keluarga yang menerima manfaat, serta apakah rumah tersebut berada di lokasi yang terhubung dengan pekerjaan, sekolah, dan layanan dasar.
APBN dan Kualitas Pelaksanaan Jadi Ujian
Besarnya program prioritas membawa konsekuensi terhadap pengelolaan anggaran negara. Dalam evaluasi fiskal yang dikutip dari CSIS, defisit APBN tercatat 2,81 persen dari produk domestik bruto pada 2025. Hingga September 2026, defisit tercatat 1,24 persen, sedangkan proyeksi akhir tahun berada pada 2,85 persen. Angka terakhir merupakan proyeksi, bukan realisasi final.
Dari perspektif pemerintah, belanja sosial dapat menjadi investasi pembangunan manusia jika tepat sasaran. Program pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan memiliki potensi memberikan manfaat jangka panjang.
Sebaliknya, kritik fiskal menekankan bahwa program besar harus tetap sejalan dengan kemampuan penerimaan negara, pembayaran bunga utang, dan kebutuhan belanja publik lainnya.
Pemerintah perlu memastikan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang sepadan, apakah program menghindari kebocoran, dan apakah pembiayaannya berkelanjutan.
Pemerintah perlu memperkuat audit, membuka data realisasi dan hasil program, serta memastikan bahwa perluasan program tidak mengurangi kemampuan negara membiayai layanan dasar lainnya.
Tantangan Tahun Ketiga Prabowo-Gibran
Dua tahun pertama Prabowo–Gibran memperlihatkan sejumlah capaian yang dapat dicatat. Mulai dari investasi Rp3.923,2 triliun, penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan mencapai 5,48 juta orang, perluasan MBG hingga puluhan juta penerima, cadangan beras sekitar 5,2 juta ton, 265 Sekolah Rakyat, 51 Sekolah Unggul Garuda dalam dua kategori, perluasan cek kesehatan gratis menjangkau 75 juta jiwa, serta peningkatan alokasi perbaikan rumah.
Angka-angka tersebut memberikan dasar untuk mengakui bahwa pemerintah telah menjalankan program dalam skala besar. Namun, capaian yang berbeda jenis tidak langsung menjadi bukti bahwa seluruh persoalan masyarakat telah teratasi.
Pada tahun ketiga, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara anggaran dan hasil. Dalam pendidikan, ukurannya adalah kualitas belajar dan pemerataan akses.
Dalam kesehatan, keberhasilan perlu terlihat dari tindak lanjut pemeriksaan dan perbaikan kondisi kesehatan.
Dalam perumahan, yang penting ialah jumlah hunian layak yang benar-benar tersedia dan dapat dijangkau.
Dalam ekonomi, ukuran akhirnya adalah pekerjaan berkualitas, peningkatan pendapatan riil, dan berkurangnya kerentanan rumah tangga.
Dua tahun pertama Prabowo–Gibran menunjukkan kapasitas pemerintah memperluas program dan menggerakkan sumber daya nasional. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa skala besar tersebut menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata, tata kelola yang lebih baik, dan kepercayaan publik yang lebih kuat.
Discussion about this post