Di tengah pengabaian dan “bisingnya” Aceh, muncul arakan bendera bulan bintang yang sempat menjadi simbol perlawanan pada pusat oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak itu, pengibaran bendera Bulan Bintang yang statusnya masih absurd secara konstitusi berlanjut, dan terus dijadikan simbol protes.
Oleh: Muhajir Al-Fairusy, Peneliti Budaya dan Agama.
Dalam The Interpretation of Cultures, Clifford Geertz, begawan antropologi budaya, memberi pemaknaan mendalam mengenai simbol bagi manusia. Simbol kebudayaan merupakan bentuk ekspresi penyampaian makna hidup dan pandangan dunia mereka.
Simbol tidak sebatas produk kebudayaan, melainkan menjelma menjadi suasana hati untuk bertindak. Apa yang disampaikan Geertz mungkin dapat dilihat dari ekspresi masyarakat Aceh yang memaknai bendera bulan bintang, dikibarkan di mana-mana dalam momen ritual Maulid.
Peristiwa yang mungkin masih membekas dalam ingatan publik, bagaimana selembar bendera yang sempat dilarang oleh negara tersebut berhasil berkibar di tengah kantor pemerintah dan di depan Masjid Raya Baiturrahman di tengah kawula pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Sebuah peristiwa perilaku kolektif, di mana simbol perlawanan oleh sebagian massa dimunculkan secara terang-terangan kepada pemerintah Indonesia di depan Masjid Raya Baiturrahman, masjid yang dimaknai luas bagian ikon perjuangan Aceh melawan Belanda.
Banjir bandang tahun 2025 benar-benar menghantam basis ekonomi rakyat, ditambah sikap acuh pusat yang tidak mau menetapkan Aceh dalam status bencana nasional. Kekecewaan ini disimpan rapi, lalu puncaknya menyerang simbol kenegaraan yang dianggap gagal memahami diri orang Aceh.
Tindakan merusak simbol negara memang dapat dimaknai pengkhiatan pada kedaulatan. Meskipun, dalam kajian sosial, ada celah yang perlu dilihat lebih dalam mengapa itu berlaku. Ada apa dengan Aceh, ungakapan kegelisahan yang diekspresikan banyak pihak melihat kondisi pascabanjir bandang, Aceh disebut provinsi paling ‘berisik’ menuntut pengakuan lebih dan status bencana nasional dibanding dua provinsi tetangga yang dinilai publik lebih “santun,” meskipun status ini kemudian diabaikan Jakarta.
Tapi demikianlah Aceh, cara mereka merespon kondisi sosial politik nasional, di tengah pengabaian dan “bisingnya” Aceh, muncul arakan bendera bulan bintang yang sempat menjadi simbol perlawanan pada pusat oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak itu, pengibaran bendera Bulan Bintang yang statusnya masih absurd secara konstitusi berlanjut, dan terus dijadikan simbol protes, termasuk dalam kasus penolakan tambang di Beutong Ateuh, Nagan Raya, dan peringatan Maulid Nabi yang berlangsung 100 hari di Aceh.
Setelah dua dekade lebih satu tahun damai, satu generasi baru tumbuh menjadi remaja, persoalan identitas keacehan tak kunjung tuntas. Sebagian masyarakat Aceh membungkus rapat identitas diri mereka, seperti mereka mewarisi cerita sejarah sejak masa Iskandar Muda hingga peperangan melawan Belanda. Mesin sejarah yang terus dihidupkan dan diulang-ulang bagi generasi yang terus berganti sebagai cermin melihat jati diri dan makna sebagai manusia Aceh.
Di Aceh, narasi sejarah masa lampau kejayaan Aceh tumbuh sebagai simbol abadi. Dunia boleh melaju ke depan dengan segenap perubahan sosialnya, tapi bagi Aceh, imajinasi masa lalu adalah ruang dan dunia yang tak pernah bisa digantikan.
Imajinasi keacehan ini serumpun dengan konsep komunitas terbayang yang seharunya menjadi Indonesia. Konsep melihat bayang diri komunitas Bennedict Anderson, dengan menempatkan Print capitalism (kapitalisme cetak), di mana industri media cetak dan pasar bebas membantu membentuk gagasan tentang bangsa sebagai “komunitas yang dibayangkan” (imagined communities) melalui penggunaan bahasa ibu yang seragam. Dalam konteks sekarang, peranan media sosial justru menjadi pemicu keacehan, simbol bendera terus menguat.
Sebagian besar orang Aceh, terutama mereka yang menjalani kehidupan sosial di akar rumput, dibiarkan hidup dalam ruang sejarah. Mengungkit masa lalu yang sudah terkubur ratusan tahun, karena hanya sejarah yang menjadi doomscrolling dan pelipur lara masyarakat di Ujung Sumatera ini merespon berbagai dinamika sosial dan entitas keindonesiaan.
Saat di belahan Indonesia lainnya, warga negara bergerak melakukan protes kenaikan harga BBM atau mengutuk sikap penguasa yang dinilai mengangkangi pancasila, di Aceh jutru protes dari masa ke masa adalah soal pengakuan identitas, tidak pernah berganti.
Jika ditelisik dalam ruang politik identitas, peristiwa pasca-damai Aceh setelah ‘perang’ berlangsung lama. Menunjukkan sebagian manusia Aceh gagal melakukan metamorfosa diri menjadi Indonesia. Meskipun, tubuh rakyat Aceh berpuluh tahun hidup dalam negara bangsa yang sudah hampir mencapai seabad sebagai kesatuan Republik Indonesia. Namun, entitas dan identitas keacehan sebagai jati diri selalu menyembul.
Dari imajinasi bawah sadar, pemakanaan Aceh dan Indonesia itu dilihat sebagai dua entitas yang tak pernah seragam. Kelompok inilah yang mewakili setiap peristiwa pengangkangan “menjadi Indonesia” tak pernah tuntas. Apalagi, kini, dalam banyak ritual setelah lagu Indonesia Raya, selanjutnya Hymne Aceh bergema, antara “Indonesia Merdeka” dan “Aceh Mulia” adalah dua entitas yang hidup dalam imajinasi orang Aceh.
Negara (Indonesia) perlu memahami persoalan sosial ini dari sudut pandang kultural, bukan semata struktural-politik. Provinsi ini selama puluhan tahun telah terjebak dalam pengakuan jati diri yang tak pernah selesai, perang, dan dikungkung oleh disparitas ekonomi yang tak pasti.
Kondisi ini, menjadikan sebagian orang Aceh tak memiliki identitas tegas pada dirinya. Meskipun, kondisi ini diratapi oleh wakil gubernur Aceh saat ia menemui massa pada tanggal 15 Agustus 2026 “…tidak ada keutungan dalam keributan, saat provinsi lain berlari, kita merangkak.” Tapi, bagi sebagian orang Aceh, kondisi disparitas ekonomi tak terlalu penting dibanding soal identitas yang tak kunjung tuntas. Apalagi narasi masa lalu pengangkangan dan pengingkaran janji antara pusat dan Aceh dijadikan pelecut memaknai relasi Aceh-Indonesia.
Imajinasi Keacehan dan Disparitas Ekonomi
Hampir seluruh wilayah di Indonesia, masyarakatnya sejak lama berdamai dengan entitas sebagai Rakyat Indonesia. Menjadi Indonesia adalah proses sejarah yang tak dapat ditampik, sebagaimana ikrar “berbangsa satu, bangsa Indonesia” yang selalu diulang-ulang setiap tanggal 28 Oktober.
Tapi, di Aceh, status dan identitas menjadi Indonesia seperti pasang surut bagi sebagian orang. Padaa saat bersamaan, kehidupan sosial-ekonomi di Aceh juga mengalami disparitas. Tingkat pengangguran berdasar data statistik mencapai 5,88 persen, dan kemiskinan mencapai 12,34 persen. Meskipun, data statistik tidak selamanya menggambarkan secara kongkrit bentuk kemiskinan dan pengangguran seperti apa yang dimaksud, adakalanya angka-angka ini tak didukung oleh kehidupan kultural makna kemiskinan.
Ekonomi di Aceh sebagaimana “kejayaan masa lampau terbayang” telah lama rapuh dan terseok sejak pasar lada paruh kedua abad ke-19 merosot, lalu perang berkepanjangan menentang Belanda pecah, dilanjutkan peristiwa DI/TII dan GAM, semuanya berakhir tuntas pada tahun 2005.
Setelah itu, Aceh memang berbenah perlahan dalam damai. Pun ibarat kapal rusak parah yang dapat tenggelam, perlu “naik dok” serius untuk dibenahi.
Sialnya, elite Aceh yang ditunjuk sebagai nahkoda, sebagian besar datang dari kelompok non-teknokratik dan cendikiawan setelah damai panjang. Kondisi ini terang setelah dua dekade, belum mampu sepenuhnya mengembalikan posisi Aceh sebagai kawasan yang pernah diperhitungkan. Sebaliknya, stigma banyak media menempatkan kawasan ini sebagai provinsi dengan level ekonomi dan pembangunan yang merangkak.
Saat bersamaan, ekspansi dan penjarahan alam Aceh atas nama investasi kian meningkat eskalasinya sejak damai. Kerusakan ekologi menjadi persoalan serius, dan tidak semua warga Aceh dapat menikmati kesejahteraan dari perut bumi mereka sendiri, hanya segelintir.
Sebagian hanya meratap melihat alam Aceh remuk dan lumat. Di tengah kondisi yang tidak menentu, masifnya pengibaran bendera bulan bintang justru hadir seperti eksperimen politik identitas keacehan. Rakyat dan aparat dibiarkan terbentur. Para elite yang dulunya melebur bersama bendera ini, justru kini banyak memilih diam tak bersuara, status hukumnya tidak jelas, hanya manusia akar rumput yang kini dipaksa oleh kondisj sosio-psikologis untuk mengibarkannya.
Sejak peristiwa banjir bandang, suhu cuaca di Aceh kerap panas menyengat. Kondisi yang bisa menyulut apapun dan siapapun. Aceh terkepung dalam belenggu ekonomi yang tak menentu, konflik lahan dan tambang kini menguat, di tengah riuhnya cakrawala politik nasional.
Tidak ada rekayasa sosial yang bisa memprediksi secara akurat jalan Aceh di masa depan, Aceh dikepung oleh imajinasi jati diri dan belenggu ekonomi yang melumat lingkungannya.
Discussion about this post