Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengajak mahasiswa untuk memperkuat nalar kritis, meningkatkan literasi digital, dan menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Menurutnya, kemampuan menyaring informasi sebelum sharing atau membagikannya menjadi salah satu kunci menjaga kualitas demokrasi di era digital.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Aceh saat mengisi Kuliah Umum Gelora Kebangsaan X yang digelar Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Himadikwara) di Auditorium FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Kota Banda Aceh, Kamis, 15 Oktober 2026.
Kuliah umum tersebut mengusung tema “Demokrasi di Era Algoritma: Menjaga Identitas Bangsa dan Menangkal Hoaks.” Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh juga memperkenalkan dan menggelorakan salam dan tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yakni “Salam Polisi, Polisi Bersama Masyarakat.”
Dalam pemaparannya, Irjen Pol. Ruddi menjelaskan bahwa algoritma bukan sekadar teknologi yang mengatur arus informasi di ruang digital, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat melihat persoalan, menerima sudut pandang, dan menentukan isu yang menjadi perhatian publik. Karena itu, tantangan demokrasi saat ini bukanlah menolak perkembangan teknologi, melainkan memastikan penggunaannya tetap berada dalam kendali nalar kritis.
“Algoritma dapat memengaruhi informasi yang kita lihat, sudut pandang yang kita terima, dan isu yang menjadi perhatian publik. Tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi memastikan algoritma tidak menggantikan nalar kritis dalam berpikir dan mengambil keputusan,” ujar Abituren Akabri 1996 itu.
Ia juga menyoroti fenomena hoaks yang mudah menyebar dan dipercaya masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga dengan kebiasaan pengguna dalam menerima, menafsirkan, dan membagikan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
“Informasi yang sesuai dengan keyakinan kita atau dikemas dengan judul provokatif sering kali lebih mudah memancing reaksi. Ketika kita langsung membagikannya tanpa memeriksa kebenarannya, kita justru ikut memperluas penyebaran hoaks. Ingat, mudah viral bukan berarti benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, algoritma dapat membuat pengguna terus terpapar informasi dan opini yang serupa, sehingga kesempatan untuk melihat sudut pandang pembanding menjadi semakin terbatas. Dalam situasi tersebut, masyarakat perlu membiasakan diri berhenti sejenak sebelum bereaksi, memeriksa sumber informasi, serta membandingkannya dengan sumber lain yang tepercaya.
Menurutnya, perubahan yang berlangsung cepat juga menuntut masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan pegangan nilai. Dinamika dunia yang digambarkan melalui konsep VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) dan BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), menunjukkan pentingnya kejernihan berpikir, ketahanan menghadapi ketidakpastian, dan kebijaksanaan dalam merespons perkembangan zaman.
“Di tengah perubahan yang serba cepat dan kompleks, kita membutuhkan jeda untuk berpikir, nalar kritis untuk menilai informasi, serta nilai-nilai kebangsaan sebagai pegangan. Jangan mudah percaya dan jangan terburu-buru membagikan sesuatu. Verifikasi terlebih dahulu agar kita tidak menjadi bagian dari masalah di ruang digital,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Kapolda menegaskan bahwa menjaga ruang digital yang aman dan demokratis membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Polri, kata dia, hadir bersama masyarakat melalui edukasi, respons terhadap berbagai persoalan, serta penegakan hukum yang dilaksanakan secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dalam membangun budaya literasi digital. Sebagai kelompok terdidik dan calon pendidik, mahasiswa memiliki peluang besar untuk menularkan kebiasaan berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, serta membangun dialog yang sehat di tengah perbedaan pendapat.
“Mahasiswa bukan sekadar pengguna media digital, tetapi juga pelopor literasi, penjaga nalar kritis, dan penggerak persatuan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh di kampus harus bisa dibawa ke ruang kelas, keluarga, dan masyarakat agar semakin banyak orang yang bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Kapolda Aceh berharap mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, menjunjung etika dalam berkomunikasi, serta tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memecah belah persatuan. Demokrasi yang sehat, menurutnya, memberi ruang bagi perbedaan pendapat sekaligus menuntut tanggung jawab dalam menyampaikan dan menerima informasi.
“Berbeda boleh, menguji informasi wajib, dan menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Jangan biarkan algoritma menentukan cara kita berpikir. Gunakan teknologi dengan nalar kritis, etika, dan semangat kebangsaan,” demikian, tutup Kapolda Aceh.
Sementara itu, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP USK), Dr. Amiruddin, mengatakan bahwa kuliah umum tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan FKIP, khususnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
Namun, ia mengaku bangga karena baru sekitar empat bulan bertugas, Kapolda Aceh telah hadir dan mengisi kuliah umum di FKIP PPKn. Menurutnya, hal itu menunjukkan besarnya perhatian dan kecintaan Kapolda Aceh terhadap mahasiswa. Ia juga menyampaikan bahwa FKIP USK siap bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga ketenteraman serta mendukung berbagai upaya lain melalui sinergi antarlembaga.
“Terlebih, sejumlah jurusan di FKIP memiliki keterkaitan dengan tugas Polri, khususnya Polda Aceh, sehingga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas,” demikian, kata Dr. Amiruddin.[]
Discussion about this post