Bukan sekadar menjadi produsen komoditas lada, kebijakan perdagangan membuat Kerajaan Aceh menjadi poros pasokan lada Asia Tenggara selama berabad-abad di jalur rempah. Tulisan ini mengulas sejarah perdagangan lada Kerajaan Aceh yang membuatnya menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara.
TINJAUAN.ID | Aceh tidak semata-mata menjadi kerajaan kaya karena tanahnya subur dan menghasilkan rempah-rempah semisal lada sebagai komoditas perdagangan. Banyak wilayah Sumatra menghasilkan komoditas yang sama, tetapi tidak menjadi kekuatan maritim.
Kerajaan Aceh punya strategi ekonomi yang membedakannya dari kerajaan lain di Nusantara melalui kebijakan politik. Aceh menentukan siapa yang mengendalikan pasokan rempah, lewat pelabuhan mana barang dijual, siapa boleh membeli, dan dengan siapa Kerajaan Aceh bersekutu.
Anthony Reid, dalam Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680, menempatkan lada sebagai tulang punggung kebangkitan negara pesisir Sumatra, dengan Aceh sebagai yang paling berhasil mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi negara. Dominasi perdagangan itu pernah dimiliki Aceh, tetapi tidak mutlak dan tidak tanpa jeda.
Sejarah Jalur Rempah, Warisan Pasai dan momentum 1511
Fondasi awal sejarah perdagangan lada diletakkan sebelum Kerajaan Aceh berdiri. Samudra Pasai, yang dikunjungi Ibn Battutah pada 1345, sudah mencetak dirham emas sebagai alat tukar. Tomé Pires, dalam Suma Oriental (sekitar 1512–1515), mencatat Pasai dan Pedir (Pidie) sebagai pengekspor lada yang ramai didatangi pedagang Gujarat, Bengal, hingga Cina.
Titik baliknya adalah jatuhnya Malaka ke Portugis pada tahun 1511. pedagang Muslim yang menolak tunduk mengalihkan jalur dagangnya ke ujung utara Sumatra. Sultan Ali Mughayat Syah menyatukan Lamuri dan Pidie serta menaklukkan Pasai sekitar 1524, sehingga hampir seluruh sumber lada utara Sumatra berada di satu tangan (Meilink-Roelofsz, 1962).
Empat Kebijakan Dagang Kerajaan Aceh
Kerajaan Aceh menguasai hulu perdagangan komoditas lada. Aceh menjangkau pesisir barat Sumatra, ke Pariaman, Tiku, dan Indrapura, tempat lada dan emas Minangkabau turun ke laut (Kathirithamby-Wells, 1969). Di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636), ekspansi sampai ke Johor (1613), Pahang (1618), Kedah (1619), dan Perak (1620); Denys Lombard mengaitkannya dengan timah Perak dan lada Kedah. Dengan menguasai sumber produksi komoditas lada, Aceh menentukan volume dan harga di awal rantai pasok perdagangan.
Aceh melakukan strategi pemusatan perdagangan rempah. Lombard dan Reid menggambarkan upaya memusatkan penjualan ekspor lewat Bandar Aceh, dengan raja sebagai pedagang terbesar. Syahbandar mengatur kapal, bea masuk, timbangan, dan sengketa, mewarisi tradisi pelabuhan Melayu-Muslim seperti Malaka. Timbangan baku, kepastian hukum, dan koin emas yang dipercaya membuat pedagang asing mau datang. Pelaut Prancis Augustin de Beaulieu (1621) mencatat ketatnya pengawasan raja atas perdagangan.
Kerajaan Aceh juga melakujkan upaya diplomasi ke segala penjuru dan ke setiap kekuatan ekonomi dunia. Reid (1969) mencatat bahwa pada 1560-an Aceh menjalin hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah dan mengirim lada lewat Laut Merah, jalur yang menyaingi rute Portugis.
Aceh juga menukar lada dan emas dengan kain Gujarat dan Koromandel. Ketika Belanda dan Inggris datang, Sultan Iskandar Muda menerima keduanya tanpa membiarkan satu pun memonopoli akses, sehingga pembeli saling bersaing untuk mendapatkan pasokan komoditas perdagangan dari Aceh.
Kekuatan Kerajaan Aceh dengan armada militer yang kuat memungkinkan Aceh menguasai jalur laut rute perdagangan rempah. Armada galai melindungi jalur dagang dan menekan pesaing. Amirul Hadi (2004) menunjukkan bahwa legitimasi Islam, kekuatan militer, dan kontrol dagang saling menopang dalam negara Aceh abad ke-17.
Kerajaan Aceh Menjaga Dominasi
Setelah serangan ke Malaka yang gagal pada tahun 1629 dan jatuhnya Malaka ke VOC pada 1641, kekuasaan Sultan melemah. Perjanjian Painan 1663 menyerahkan pesisir barat Sumatra kepada VOC. Para sultanah memerintah pada paruh kedua abad ke-17, dan kekuatan bergeser ke orang kaya dan hulubalang yang menguasai pelabuhan lada (Takeshi Ito, 1984).
Meski terjadi perubahan politik, Kerajaan Aceh mampu beradaptasi. Pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ledakan lada baru di pesisir utara dan timur Sumatra terhubung dengan pedagang Penang, dan kawasan ini memasok porsi besar lada dunia (Reid, 1969; Lee Kam Hing, 1995). Dari tahun1520-an hingga Perang Aceh 1873, Aceh tetap menjadi aktor utama perdagangan lada di wilayah Selat Malaka, dengan puncaknya pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17.
Pelajaran Kebijakan dari Strategi Kerajaan Aceh Masa Lampau
Setidaknya ada tiga pelajaran yang bisa kita dapat dari kebijakan Kerajaan Aceh dalam menguasai jalur rempah dan rantai pasok perdagangan lada. Nilai ekonomi lahir dari kendali atas rantai dagang, bukan semata dari produksi bahan mentah; diplomasi yang beragam memperkuat posisi tawar produsen; dan institusi yang menjamin kepastian bagi pedagang sama pentingnya dengan armada militer.
Banyak daerah di Sumatra menanam lada, tetapi hanya Aceh yang menentukan ke mana lada itu mengalir. Dengan menguasai pesisir penghasil, mewajibkan penjualan lewat Bandar Aceh, dan memungut bea, Kerajaan Aceh mengambil bagian terbesar nilai tambah di titik tengah rantai pasok perdagangan lada.
Ketika Perjanjian Painan 1663 memindahkan pesisir barat Sumatra ke tangan VOC, Aceh mulai kehilangan kontrol. Pelajaran yang bisa kita ambil, produsen yang hanya menjual bahan mentah menerima harga dari pembeli, sedangkan yang menguasai jalur penjualan ikut menentukan harga.
Posisi tawar produsen ditentukan oleh jumlah pembeli yang bersaing. Aceh membuka jalur ke Gujarat dan Koromandel, ke Laut Merah dan Utsmaniyah, lalu ke Belanda dan Inggris, dan tidak membiarkan satu mitra pun mengunci akses. Selama pembeli saling bersaing, Aceh yang menetapkan syarat. Ketergantungan pada satu mitra, sebaliknya, mengubah produsen menjadi penerima syarat.
Institusi di Kerajaan Aceh juga berperan sama pentingnya dengan armada militer. Armada dapat melindungi jalur dan menekan pesaing, tetapi tidak membuat pedagang mau datang berulang kali.
Pekerjaan syahbandar yang adil, timbangan baku, koin emas yang dipercaya, dan kepastian hukum atas sengketa, pelabuhan yang aman dan dapat diprediksi menjadi hal yang menarik pedagang tanpa perlu dipaksa. Kerajaan Aceh menciptakan sistem perdagangan yang fair dan dipercaya oleh mitra dagang.
Daftar pustaka
• Hadi, Amirul. Islam and State in Sumatra. Leiden: Brill, 2004.
• Ito, Takeshi. “The World of the Adat Aceh.” Disertasi PhD, ANU, 1984.
• Kathirithamby-Wells, J. “Achehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663.” JSEAH 10(3), 1969.
• Lee Kam Hing. The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1824. Oxford UP, 1995.
• Lombard, Denys. Le Sultanat d’Atjéh au temps d’Iskandar Muda. EFEO, 1967; terj. Kerajaan Aceh, KPG, 2006.
• Meilink-Roelofsz, M.A.P. Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago. Nijhoff, 1962.
• Pires, Tomé. The Suma Oriental. Hakluyt Society, 1944.
• Reid, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce, 2 jilid. Yale UP, 1988–1993.
• Reid, Anthony. The Contest for North Sumatra. Oxford UP, 1969.
• Reid, Anthony. “Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia.” JSEAH 10(3), 1969.
• Reid, Anthony, ed. Witness to Sumatra. Oxford UP, 1995.
Discussion about this post