TINJAUAN.ID | Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 meninggalkan satu tanda tanya besar. Ia tidak melepas kursi Menteri ESDM. Ia memegang keduanya, di samping posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Apakah Bahlil telah menjadi “The New Luhut?”
Posisi Bahlil di dua kementerian strategis sekaligus seolah mengingatkan kita tentang mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menduduki beberapa posisi penting di kabinet Jokowi. Posisi strategis ini menjadikan Bahlil memegang kunci ekonomi sumber daya di dalam lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Apa nilai tawar yang dimiliki Bahlil dan jaringan modal seperti apa yang ia punya?
Posisi Bahlil memang menyerupai Luhut Binsar Pandjaitan, tetapi basis kuasanya berbeda. Luhut berkuasa karena kepercayaan personal Presiden. Bahlil berkuasa karena ia memegang dua hal sekaligus: kendali birokrasi sumber daya dan kendali atas partai pemilik 102 kursi DPR.
Luhut menapaki Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, lalu sejak 2019 Menko Kemaritiman dan Investasi. Pada 2016 ia sempat menjadi Plt. Menteri ESDM, jabatan yang kini dipegang Bahlil. Kemenko Marves mencatat puluhan penugasan langsung Presiden sejak 2019, dari proyek strategis nasional hingga program prioritas.
Luhut tampil sebagai problem solver. Ia turun ketika investor macet atau krisis harus diredam. Kuasanya bersumber dari akses, bukan dari partai.
Bahlil berbeda. Ia Menteri ESDM sejak Agustus 2024, sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan sebelum itu Ketua Umum HIPMI. Pada Agustus 2026 Prabowo menyebutnya bukan hanya menteri tetapi “mitra politik” karena ia ketua umum partai besar. Pernyataan itu menunjukkan hubungan keduanya bukan hanya hierarki birokrasi, melainkan juga hubungan antara presiden dan pemimpin partai koalisi.
Luhut dan Bos Tambang: Kuasa Lewat Jaringan
Memahami Luhut berarti memahami jaringannya. Ia membangun bisnis lewat Toba Sejahtra, yang menaungi tambang batu bara di Kalimantan Timur melalui TBS Energi Utama (dahulu Toba Bara Sejahtra), lalu berekspansi ke kendaraan listrik dan energi terbarukan.
Luhut menyatakan telah mengurangi keterlibatan operasionalnya, namun kritik konflik kepentingan terus menyertai, sebab ia pada saat yang sama mengoordinasikan kebijakan minerba, DMO, harga batu bara, dan hilirisasi nikel.
Lingkar bisnisnya beririsan dengan figur seperti Edwin Soeryadjaya, Garibaldi “Boy” Thohir, dan Sandiaga Uno, jaringan Saratoga-Adaro. Ini bukan klaim kepemilikan, ada kepentingan ekonomi-politik di sini. Pemain besar energi dan tambang bertemu di lingkar sosial-bisnis yang sama dengan pengambil kebijakan.
Peran paling menentukan Luhut ada di nikel. Larangan ekspor biji nikel 2020 dan masuknya modal China ke Morowali dianggap dikoordinasikan dari mejanya.
Ia menjadi pintu utama investasi China, dari kereta cepat Jakarta-Bandung hingga ekosistem baterai. Nilai ekspor produk nikel olahan melonjak, tetapi smelter didominasi investor China bersama pengusaha nasional seperti kelompok Harita.
Jejak Bisnis Bahlil di Dunia Tambang
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut Bahlil mendirikan PT Rifa Finance pada 2010 dan memiliki 10 perusahaan holding, antara lain PT Cendrawasih, PT Ganda Nusantara, PT MAP Surveillance, PT Mapsource Mining, dan PT Pandu Selaras. Bidang usahanya mencakup perkebunan, properti, logistik, pertambangan, dan konstruksi. Fakta ini pernah diungkap Tempo.
Dalam hal tambang nikel, PT Meta Mineral Pradana memegang dua izin konsesi seluas 470 dan 165,5 hektare di Konawe Utara; sahamnya 90 persen dimiliki PT Bersama Papua Unggul dan 10 persen PT Rifa Capital. JATAM menyebut Bahlil sebagai pengendali utama Bersama Papua Unggul dengan kepemilikan 90 persen.
Rifa Capital disebut mengeksplorasi 39 ribu hektare batu bara di Fakfak, Papua Barat, dan 11 ribu hektare nikel di Halmahera. Status izin dan produksinya belum jelas dari sumber yang tersedia.
Dalam sektor konstruksi dan proyek pemerintah, Papua Unggul tercatat memenangkan lelang pembangunan Jalan Bofuer-Windesi bersama Kementerian PUPR, dan bergerak juga di perdagangan, instalasi listrik, telekomunikasi, dan mekanikal. PT Dwijati Sukses juga disebut sering terlihat di situs lelang proyek pemerintah.
Saat dilantik menjadi Menteri ESDM pada Agustus 2024, Bahlil mengatakan ia sudah tidak menjadi pengurus perusahaannya, meski bisnisnya tetap berjalan, dan tidak lagi aktif sebagai pengusaha sejak menjabat sebagai Kepala BKPM.
Golkar dan Konglomerat: Partai Tempat Bernaung Para Pemodal
Untuk membaca Bahlil, kita perlu membaca Golkar. Partai ini lahir sebagai mesin politik Orde Baru dan selamat dari peristiwa reformasi 1998 berkat jaringan modalnya.
Ketua umumnya hampir selalu figur dengan kepentingan usaha besar: Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Setya Novanto, Airlangga Hartarto. Kasus PLTU Riau-1 menyeret Sekjen Idrus Marham dan pengusaha tambang Johannes Kotjo. Pola ini konsisten. Golkar bukan sekadar penerima donasi pemilik modal, pengurusnya rata-rata didominasi oleh pemilik modal.
Literatur akademik membantu membaca fenomena ini. Jeffrey Winters melihat oligarki Indonesia sebagai kekuasaan berbasis upaya melanggengkan kekayaan. Vedi Hadiz dan Richard Robison menunjukkan bagaimana jaringan oligarki Orde Baru beradaptasi dengan demokrasi elektoral.
Slater menyebut sistem partai pasca-Soeharto sebagai kartel kolusif, ketika hampir semua partai masuk pemerintahan dan oposisi menipis. Marcus Mietzner dan Edward Aspinall menambahkan sisi biaya politik. Pemilu mahal membuat partai bergantung pada donatur pemodal.
Bahlil menambah satu dimensi, yakni kader pengusaha muda dari jaringan HIPMI-Kadin yang kini berada di kendali partai, berdampingan dengan generasi pengusaha sebelumnya.
Kebijakannya juga memperluas patronase. Konsesi tambang untuk ormas keagamaan lewat PP 25/2024, lalu perguruan tinggi dan UMKM lewat revisi UU Minerba 2025. Di luar itu, sorotan atas latar bisnisnya dan kebijakan pencabutan serta pemulihan izin tambang 2022 saat ia memimpin BKPM tetap menjadi catatan, meski sebagian tudingan telah ia bantah.
Prabowo Mengikat Bahlil?
Mengapa Prabowo memberi Bahlil kewenangan seluas itu? Penjelasan paling masuk akal adalah manajemen koalisi. Golkar adalah mitra terbesar kedua setelah Gerindra. Memberi ketua umumnya kendali atas sektor paling bernilai membuat partai itu punya taruhan besar atas keberhasilan pemerintah, sekaligus mengikat loyalitasnya. Ini terkesan seperti kooptasi, bukan penyerahan.
Prabowo juga tidak menaruh seluruh peta di satu tangan. Danantara memegang modal untuk proyek hilirisasi. Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Kejaksaan menjadi alat tekan terhadap pelaku tambang dan sawit.
Luhut tetap di Dewan Ekonomi Nasional. Lingkar keluarga dan militer Presiden, termasuk jaringan bisnis Hashim Djojohadikusumo, punya ruang sendiri di sumber daya. Maka Bahlil adalah salah satu pusat gravitasi, bukan satu-satunya, dan strukturnya lebih mirip penyeimbangan daripada sentralisasi.
Menko idealnya menjadi koordinator yang berjarak dari kementerian teknis. Di kasus Bahlil, ia mengoordinasikan kementerian yang ia pimpin sendiri. Bahlil menyebut sekitar 90 persen investasi hilirisasi berada di sektor ESDM, sehingga koordinasinya di atas kertas, menjadi pengawasan atas kewenangannya sendiri.
UU Kementerian Negara tidak melarang menteri memimpin partai, jadi rangkap ini sah secara formal. Masalahnya lebih kepada soal etis dan struktural. Pejabat yang menerbitkan izin dan menentukan kebijakan sumber daya juga memimpin organisasi yang hidup dari dukungan pengusaha di sektor sumber daya.
Ada lima indikator layak dipantau publik, yaitu: keterbukaan data penerima izin, konsesi, dan insentif fiskal hilirisasi; pemisahan keputusan ESDM dari proses koordinasi Kemenko; realisasi investasi dan serapan tenaga kerja lokal; penerimaan negara dan daerah dari smelter dan kawasan industri; nasib penerima konsesi ormas dan UMKM, pengelola atau sekadar perantara izin.
Bahlil belum sepenuhnya menjadi The New Luhut, dan mungkin tidak akan sama. Luhut adalah operator kepercayaan. Bahlil adalah politisi yang diikat Presiden lewat jabatan. Persamaannya ada pada satu hal, keduanya berdiri di titik temu kekuasaan politik dan modal sumber daya.[]
Discussion about this post