BANDA ACEH — Proses pemulihan pemerintahan dan kehidupan masyarakat pascabencana di Aceh menunjukkan perkembangan, tetapi sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan khusus.
Berdasarkan update Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana per 30 Agustus 2026, dari 18 kabupaten/kota yang dipantau di Aceh, 10 kabupaten/kota dinyatakan normal, satu mendekati normal, dan tujuh lainnya masih memerlukan atensi khusus.
Tujuh wilayah yang masih masuk kategori perlu atensi khusus tersebut adalah Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Data tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap berbagai indikator pemulihan, mulai dari pemerintahan, fasilitas kesehatan dan pendidikan, akses jalan serta jembatan, kegiatan ekonomi, rumah ibadah, kebutuhan dasar, normalisasi sungai, persawahan, perikanan, hingga penanganan korban dan pengungsi.
Bireuen Masih Menghadapi Kerusakan Infrastruktur
Salah satu daerah yang memperlihatkan persoalan cukup kompleks adalah Kabupaten Bireuen.
Data mencatat masih terdapat kerusakan pada jalan dan jembatan. Pada jalan kabupaten, tercatat 48 rusak ringan, 8 rusak sedang, dan 22 rusak berat. Sementara pada jalan desa terdapat 265 titik/ruas rusak berat.
Untuk jembatan, Bireuen mencatat 41 jembatan rusak berat. Sejumlah jembatan memang telah kembali berfungsi menggunakan jembatan Bailey, termasuk Jembatan Krueng Tingkeum dan Jembatan Teupin Mane. Jembatan Krueng Tingkeum juga sedang dibangun kembali secara permanen.
Dampak bencana juga masih terasa pada sektor pertanian. Data mencatat 2.620 hektare sawah rusak ringan dan 677 hektare rusak sedang, sementara data kerusakan berat masih menunggu pembaruan dari dinas terkait.
Sektor perikanan tambak juga terdampak luas. Dalam data Bireuen tercatat sekitar 2.614,95 hektare rusak ringan, 1.321,02 hektare rusak sedang, dan 1.007,36 hektare rusak berat. Pematang dan saluran tambak masih terdampak sedimentasi lumpur, meskipun sebagian tambak mulai menghijau dan memasuki proses perbaikan.
Pidie Jaya: 21 Jembatan Putus Total
Persoalan infrastruktur juga menonjol di Pidie Jaya. Data Satgas mencatat 33 jalan kabupaten rusak ringan dan 86 rusak berat, sementara sejumlah ruas jalan telah dapat dilalui secara fungsional meskipun struktur jalannya masih membutuhkan perbaikan.
Yang paling serius adalah kondisi jembatan. Tercatat 26 jembatan rusak berat, satu rusak sedang, dan tiga rusak ringan. Dari jumlah tersebut, 21 jembatan disebut putus total. Salah satu jembatan nasional yang rusak berat adalah Jembatan Krueng Meureudu.
Dampaknya tidak hanya menyangkut konektivitas. Enam tempat ibadah di Pidie Jaya juga masih tercatat rusak berat. Enam mushala tertimbun sehingga aktivitas ibadah dilakukan menggunakan tenda darurat.
Pada sektor pendidikan, sejumlah sekolah juga masih terdampak. Empat SMA/SMK tercatat rusak berat dan terdapat kegiatan belajar mengajar yang masih berlangsung di tenda darurat.
Aceh Tamiang Menghadapi Persoalan Air dan Pertanian
Di Aceh Tamiang, pemulihan kebutuhan dasar dan sektor pertanian menjadi perhatian penting.
Data mencatat jaringan distribusi listrik masih mengalami kerusakan ringan, sementara sejumlah instalasi PDAM mengalami kerusakan. Tiga instalasi PDAM masuk kategori rusak berat dan empat rusak sedang. Kondisi air bersih disebut masih krisis di sejumlah lokasi, sehingga masyarakat sementara menggunakan tangki dan mobil pemadam untuk mendapatkan pasokan air.
Normalisasi Sungai Tamiang juga masih berjalan. Dari target normalisasi sedimen sepanjang 200 kilometer, pengerukan baru mencapai 8 kilometer, dengan progres pekerjaan sekitar 7 persen.
Tekanan terbesar terlihat pada sektor pertanian. Data mencatat kerusakan lahan sawah dalam beberapa kategori, dengan total 400,611 hektare rusak ringan, 1.917,1 hektare rusak sedang, dan 477,38 hektare rusak berat.
Data pembaruan juga menunjukkan sejumlah kawasan sawah yang mengalami kerusakan berat dan masih berlumpur belum diperbaiki dan belum dapat ditanami kembali. Di antaranya di Kecamatan Bendahara 1.024 hektare, Karang Baru 1.117 hektare, Banda Mulia 819 hektare, Manyak Payed 466 hektare, serta Seruway 322 hektare.
Aceh Tengah Masih Menghadapi Persoalan Jembatan
Di Aceh Tengah, persoalan konektivitas menjadi salah satu titik perhatian. Data mencatat 266 jembatan rusak berat, sembilan rusak sedang, dan satu rusak ringan. Kerusakan tersebut mencakup jembatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga jembatan desa dan lingkungan.
Salah satu jembatan di Desa Waq, Kecamatan Linge, hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sehingga berdampak terhadap distribusi logistik ke lima desa. Beberapa jembatan provinsi juga menjadi prioritas karena berfungsi sebagai penghubung antara Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Pemulihan Belum Berarti Rehabilitasi Selesai
Gambaran dalam laporan Satgas menunjukkan satu hal penting. Berfungsinya kembali layanan dasar tidak selalu berarti kerusakan telah selesai dipulihkan.
Sejumlah daerah sudah kembali menjalankan pemerintahan, sekolah, aktivitas ekonomi, transportasi, dan pelayanan masyarakat. Namun, pada saat yang sama, kerusakan fisik masih tercatat dan sebagian membutuhkan rehabilitasi maupun rekonstruksi permanen.
Di Pidie Jaya, misalnya, akses jalan kabupaten sudah dapat beroperasi secara normal secara fungsional, tetapi struktur jalan masih membutuhkan perbaikan.
Kondisi serupa terlihat di Bireuen. Sejumlah akses jembatan telah dibuka menggunakan konstruksi sementara, tetapi pembangunan permanen masih berlangsung.
Dengan demikian, fase pemulihan Aceh kini tidak hanya menyangkut menghidupkan kembali layanan publik, tetapi juga memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sampai tuntas. Laporan 30 Agustus 2026 sendiri menempatkan pemulihan dalam kerangka “Build Back Better – Safer – Sustainable”.
Catatan redaksi: angka dan klasifikasi dalam berita ini mengikuti dokumen Satgas per 30 Agustus 2026. Dokumen tersebut memuat data 18 kabupaten/kota di Aceh dan indikator pemulihan lintas sektor.
Discussion about this post