Sejak diberlakukannya dana Otsus Aceh selama 17 tahun, sejak 2008–2026 menunjukkan terjadinya sejumlah kasus korupsi di Aceh dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pada 2013–2017 saja, 293 terdakwa perkara Tipikor tercatat di Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan 261 di antaranya dinyatakan bersalah. Pada 2023–2024, terdapat 63 kasus dengan potensi kerugian negara Rp229,15 miliar.
Dari data kasus korupsi selama 17 tahun berlakunya Otsus di Aceh, kami coba menghimpun kasus-kasus korupsi dengan nilai fantastis pada periode tersebut.
Di balik statistik tersebut terdapat sejumlah perkara dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.
1. PSR Aceh Barat — Rp70,26 miliar
Salah satu yang terbesar adalah perkara Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Barat. Kejaksaan Tinggi Aceh pada Januari 2025 menyebut kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp70.263.120.000. Program tersebut menggunakan sumber dana BPDPKS dan APBA-P, dengan rentang program 2017–2020.
Nilai Rp70,26 miliar ini bahkan lebih besar dibandingkan akumulasi kerugian dari banyak perkara korupsi lainnya yang tercatat dalam database.
Perkara tersebut menjadi contoh bagaimana program yang dirancang untuk membantu peremajaan perkebunan rakyat dapat berubah menjadi persoalan hukum ketika pengelolaan anggarannya bermasalah.
2. Tiga perkara Kejati: Rp100,32 miliar
Pada 7 Januari 2025, Kejati Aceh mengumumkan tiga perkara atensi publik dengan total kerugian yang mencapai Rp100.319.865.446.
Nilai tersebut terdiri atas:
PSR Aceh Barat: Rp70,263 miliar; kasus BRA Aceh Timur: sekitar Rp15,7 miliar pada audit awal; dan kasus pengadaan tanah Makodim Aceh Tamiang dengan Rp6,43 miliar kerugian keuangan negara ditambah Rp7,91 miliar kerugian perekonomian negara.
Namun, angka ini juga menunjukkan mengapa laporan investigasi harus membedakan estimasi awal, hasil audit dan angka kerugian final berdasarkan putusan pengadilan.
Perkara BRA, misalnya, pada akhirnya menghasilkan kerugian negara final Rp15,3 miliar dalam putusan Pengadilan Tipikor.
3. BRA: Rp15,3 miliar dan uang pengganti Rp10 miliar
Perkara Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Aceh Timur menjadi salah satu contoh penting. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah. Pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara kepada mantan Ketua BRA Suhendri dan koordinatornya, Zulfikar.
Kerugian negara final ditetapkan Rp15,3 miliar dari pagu anggaran Rp15.713.864.890 yang bersumber dari APBA-P 2023.
Pada tingkat banding, hukuman Suhendri tetap sembilan tahun, tetapi uang penggantinya dinaikkan menjadi Rp10 miliar. Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi sehingga perkara berkekuatan hukum tetap.
Perkara ini menarik bukan hanya karena nilai kerugiannya, tetapi karena memperlihatkan perbedaan antara kerugian negara dan uang pengganti.
Kerugian negara Rp15,3 miliar tidak berarti seluruh jumlah tersebut otomatis kembali ke kas negara. Pada tingkat pertama, uang pengganti Suhendri dan Zulfikar hanya sekitar Rp2,6 miliar. Pada tingkat banding, kewajiban Suhendri kemudian dinaikkan menjadi Rp10 miliar.
Ini menjadi persoalan penting dalam mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi: vonis pidana bukan akhir dari persoalan apabila pemulihan aset belum maksimal.
4. Irigasi Sigulai: ketika DOKA masuk dalam perkara
Jika pertanyaannya secara khusus adalah apakah ada perkara yang secara eksplisit berkaitan dengan Dana Otsus, jawabannya: ada. Salah satunya adalah perkara pengadaan tanah Daerah Irigasi Sigulai di Simeulue.
Proyek dengan pagu sekitar Rp39,956 miliar tersebut secara eksplisit dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019.
Pada Juli 2026, Kejati Aceh menahan dua tersangka. Kerugian negara sementara disebut mencapai Rp2,2 miliar, dengan pengembalian awal Rp301,35 juta.
Kasus ini memiliki arti penting dalam diskursus Otsus karena berbeda dengan banyak perkara lainnya: sumber DOKA disebut secara eksplisit dalam proses penyidikan.
5. Jalan Samar Kilang: perkara DOKA sejak 2018
Database riset juga mencatat perkara Jalan Samar Kilang di Bener Meriah sebagai perkara yang bersumber dari DOKA.
Nilai yang dicatat dalam database mencapai sekitar Rp1,5 miliar, dengan perkara telah menghasilkan putusan terhadap terdakwa Erwinsyah dan Irwin.
Kasus ini menunjukkan bahwa penyimpangan terkait dana Otsus tidak hanya muncul pada program sosial atau belanja nonfisik, tetapi juga pada proyek infrastruktur.
6. Beasiswa Aceh: Rp14,32 Miliar
Sektor pendidikan juga tidak luput. Perkara pengelolaan beasiswa BPSDM Aceh 2021–2024 tercatat dengan kerugian negara Rp14,32 miliar.
Pada April 2026, Kejati Aceh menahan tiga pejabat BPSDM dalam perkara tersebut. Pada Juli 2026, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk proses penuntutan. Barang bukti yang disita mencapai Rp3,38 miliar dan US$2.400.
Kasus ini memperlihatkan bahwa sektor yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pun memiliki risiko korupsi ketika sistem pengawasan dan pengelolaannya gagal bekerja.
Proyek fisik menjadi titik rawan
Salah satu pola paling konsisten adalah munculnya proyek fisik dan pengadaan barang/jasa sebagai objek perkara.
Jalan, jembatan, jetty dan irigasi berulang kali muncul dalam database. Di antaranya Jalan Samar Kilang di Bener Meriah, Jetty Aceh Besar, Jembatan Kuala Gigieng di Pidie dan Irigasi Sigulai di Simeulue.
Pada 2022, perkara Jembatan Kuala Gigieng di Pidie tercatat menghasilkan uang pengganti Rp1,66 miliar untuk satu terdakwa, sementara pada tingkat banding empat terdakwa dinyatakan bersalah.
Pola ini penting karena proyek fisik memiliki rantai pengadaan yang panjang: perencanaan, penganggaran, tender, kontrak, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran dan serah terima. Setiap titik tersebut menciptakan ruang risiko.
Korupsi Lintas Aktor
Data juga menunjukkan bahwa pelaku tidak berasal dari satu kelompok.
Pada 2023, dari 79 tersangka/pelaku yang dicatat MaTA, terdapat 25 orang dari unsur swasta, 22 ASN, 17 pejabat pengadaan, serta 10 kepala desa/aparatur desa.
Pada periode 2013–2017, sebanyak 293 terdakwa masuk dalam monitoring perkara pengadilan. Sementara pada 2021–2022, 81 tersangka tercatat dalam 27 kasus.
Artinya, korupsi yang terlihat dari database bukan sekadar hubungan antara pejabat dan uang. Pola korupsi juga melibatkan jejaring antara birokrasi, pejabat pengadaan, aparatur pemerintahan, kontraktor atau pihak swasta, serta dalam sejumlah kasus aparatur desa.
Justru jika seluruh potongan data tersebut disusun berdasarkan periodenya, terlihat pola yang konsisten.
- 2013–2017: 293 terdakwa masuk monitoring perkara Tipikor, dengan 261 dinyatakan bersalah.
- 2021–2022: 27 kasus dan 81 tersangka.
- 2023–2024: 63 kasus, 143 tersangka/pelaku dan Rp229,15 miliar potensi kerugian negara.
- 2025: tiga perkara atensi publik Kejati Aceh diumumkan dengan total kerugian Rp100,32 miliar pada tahap penindakan, meskipun angka sejumlah perkara kemudian mengalami perubahan setelah proses hukum.
- 2026: perkara baru masih muncul, termasuk perkara pengadaan tanah Irigasi Sigulai yang secara eksplisit menggunakan DOKA 2019 dan perkara beasiswa BPSDM Aceh dengan kerugian terkonfirmasi Rp14,32 miliar.
Selama hampir dua dekade perjalanan Otsus, Aceh mengalami perluasan ruang fiskal dan pembangunan. Tetapi pada saat yang sama, data penegakan hukum menunjukkan korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk dan tingkatan.[]
Discussion about this post