Setelah 68 Detik Lagu Prang Sabi Menggema di Masjid Raya Baiturrahman

Oleh: Fadhli Espece, Balai Inovasi & Analisis Strategik.

Pekik Merdeka dari Ujung Pulau Sumatera

TINJAUAN.ID | 68 detik setelah menggema di halaman Masjid Raya Baiturrahman, lagu Prang Sabi terpaksa harus dihentikan. Di bawah menara masjid, sekelompok peserta aksi membentangkan bendera Bintang Bulan. Panitia berusaha menertibkan, sesaat kemudian, acara kembali dilanjutkan dan lagu Prang Sabi dinyanyikan ulang dari awal. Senandung lagu Prang Sabi itu merupakan proses peralihan dari agenda zikir ke orasi-orasi politik. Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, rombongan masyarakat Aceh yang datang dari berbagai wilayah telah mengerumuni halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Hari itu, aliansi ulama Aceh menyelenggarakan acara Zikir Doa Tolak Bala dengan tajuk Aksi Bela Nanggroe dan Syariat.

Lirik lagu Prang Sabi yang dinyanyikan tepat pukul 09.00 WIB hari itu bukan versi populer yang dinyanyikan oleh Cut Niken. Dalam banyak aksi pascadamai, biasanya para demonstran Aceh menggunakan lagu Prang Sabi versi lima bait tersebut. Namun pagi itu, tambahan 2 bait lainnya telah membuat suasana menjadi berbeda. Sebagian peserta terlihat kikuk sebab beberapa bait lama yang hampir tidak pernah dinyanyikan lagi kini kembali menggema di halaman Masjid Raya. Lagu Prang Sabi versi 7 bait ini sempat dipopulerkan oleh Joel Pasee pada 2018, meskipun tidak lengkap hingga 11 bait, muatan politis versi 7 bait ini lebih dari cukup untuk membagunkan bulu kuduk orang yang menyanyikannya.

Di bawah terik matahari, lagu Prang Sabi bergema selama 7 menit 48 detik. Durasi yang panjang ini terjadi karena ada pengulangan yang disengaja khusus pada bait pertama. Selama hampir 8 menit itu, bait pertama lagu Prang Sabi diulang sebanyak 5 kali di antara bait-bait lainnya. Pengulangan bait pertama ini signifikan karena isinya bermakna tentang tasbih, tahmid, tauhid, dan identitas politik Aceh. Lantunan lagu ini secara tidak langsung telah berfungsi dalam membangkitkan kesadaran Aceh dan menghubungkannya dengan sejarah masa lalu. Puncaknya adalah di penghujung bait terakhir yang berbunyi: Di kamoe Aceh lah Aceh darah pejuang… pejuang… Neubrie beumeunang ya Allah… Aceh mulia. Ketika pemandu mengulang lirik tersebut untuk yang kedua kalinya sebagai penutup, tanpa perlu bersepakat, seluruh peserta serentak mengganti diksi Aceh Mulia menjadi Aceh Merdeka. Sejak saat itu, semua luapan emosional praktis keluar dari peserta demonstrasi.

Pukul 09.17 WIB, dua peserta aksi di sebelah selatan halaman Masjid Raya yang tidak saling kenal mulai saling menyapa. Mereka saling bertanya dari arah mana mereka bergerak. Arah disini maksudnya asal kabupaten. Satu menjawab Aceh Timur, sedangkan yang lain tidak sempat menjawab asal daerah langsung menyela dengan ungkapan “Bangsa Aceh nyoe, meunyoe singoh tayu mat, singoh dimat lom”. Dari perawakan dan gestur tubuh, keduanya kira-kira berusia 50-55 tahun. Kebanyakan peserta aksi adalah mereka yang sudah berusia tidak lagi muda. Saya tidak tahu postingan kampanye dan narasi propaganda yang mana yang telah mendorong mereka untuk hadir dan terlibat langsung dalam aksi tersebut.

Di sebelah halaman yang berbeda, pekik “merdeka” dari satu sudut dibalas dengan pekik yang sama dari sudut yang lain. Tidak ada yang mampu menahannya. Euforia massa aksi menemukan momentumnya. Lagu Prang Sabi dan terik matahari telah membakar semangat. Tepat setelahnya, lantunan syair Yakob Taillah yang menggugat pembonsaian hak dan kewenangan Aceh dalam MoU Helsinki semakin membangkitkan kesadaran publik. Tidak mungkin padam, gelora perlawanan sudah terlanjur dikobarkan. Penyelenggara tidak lagi punya kontrol terhadap pekik merdeka dan pengibaran bendera Bintang Bulan. Jika di permulaan bendera hanya dibentangkan dengan tangan, setelah pekik “merdeka” yang saling sahut dari satu sudut ke sudut lainnya, 6 helai bendera Bintang Bulan sudah berkibar di atas tiang pintu dalam halaman depan Masjid Raya, bersanding mesra dengan sehelai bendera Perserikatan Bangsa-bangsa. Sejak saat itu, geliat bendera telus menjalar dan menyebar. Puncaknya ketika pengibaran Bintang Bulan di tiang bendera halaman masjid yang diawali dengan pelucutan bendera Merah Putih. Detik-detik setelahnya adalah kisah tentang tragedi, konfrontasi, dan letusan senjata api.

Kekuatan Organik

Topik yang hampir tidak ada yang menjadikannya sebagai unit analisis adalah bagaimana kekuatan militan itu dapat berhimpun dalam skala yang cukup besar di Hari Damai Aceh. Jauh sebelum pelaksanaan agenda, negara yang diwakili oleh alatnya terkesan cemas, khawatir, dan kalangkabut. Di atas kertas, pihak penyelenggara dengan jelas dapat diketahui sosok-sosok dan basis gerakannya. Namun ketika gerakan ini disambut oleh publik, negara kelabakan dan kesulitan dalam mengidentifikasi pola dan motif pergerakan yang akan berlangsung di lapangan. Pasalnya, kampanye yang beredar di masyarakat melalui media sosial (khususnya TikTok) tidak semuanya sama dengan apa yang dikampanyekan oleh penyelenggara. Dalam perspektif aksi massa, pergerakan ini telah bertransformasi menjadi gerakan organik. Masyarakat bisa menciptakan isu sendiri secara sporadis tanpa struktur komando yang memberikan perintah dan itu terjadi sangat artikulatif. Inilah yang menjadi kekuatan paling menakutkan dari aksi tersebut.

Maka tidak heran, peserta aksi yang hadir pada hari itu adalah mereka yang rata-rata sudah berusia di atas 30 tahun. Tidak satu pun terlihat jas almamater kampus yang sering digunakan oleh gerakan mahasiswa di Aceh. Tampaknya, aksi ini tidak terkoneksi dengan jaringan mahasiswa secara kelembagaan. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa ikut serta berpartisipasi sebagai inisiatif dan kesadaran personal, bukan kelembagaan. Mereka yang rata-rata berusia 30 tahun ke atas adalah orang-orang yang datang dari dari berbagai kabupaten/kota, seperti Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Utara, Abdya, Aceh Jaya dan daerah-daerah lainnya, termasuk dari Banda Aceh dan Aceh Besar. Keberagaman usia dan asal daerah peserta aksi menjadi kekuatan lain dari gerakan, yang disebut oleh Muslim Ath-Thahiry sebagai gerakan rakyat.

Beberapa hari sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan dayah di Aceh mengaku diminta untuk membuat pernyataan mengenai Aksi Bela Nanggroe dan Syariat. Mereka diminta untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak ikut pada aktivitas yang memprovokasi perdamaian. Aksi tersebut, meskipun berlabel zikir dan doa bersama, dicurigai memiliki agenda terselubung. Ada semacam kekhawatiran dan upaya untuk membendung kehendak masyarakat dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasinya di Banda Aceh. Kekhawatiran tersebut muncul karena kampanye di media sosial berubah menjadi kampanye organik.

Kehendak yang bergulir secara organik adalah kehendak yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Meskipun panitia telah menyampaikan niat dan tujuannya, respon organik dari masyarakat sangat beragam. Oleh sebab itu, siapapun tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan. Inilah yang menyebabkan adanya pihak yang hendak membendung arus gerakan massa. Hal ini dikonfirmasi oleh Muslim Ath-Thahiry selaku koordinator aksi. Dalam kata sambutannya, ia mangaku bahwa aksi tersebut mendapatkan banyak tekanan dan intimidasi. Namun karena dukungan yang sangat massif, aksi tersebut dapat diselenggrakan sesuai dengan ketentuan.

Apa yang membuat gerakan ini sulit dipetakan dan kemudian dianggap sebagai ancaman adalah karena gerakan ini tidak lagi punya tokoh sentral dan tidak memusatkan kekuasaan pada satu figur tertentu. Konsekuensi logis dari kampanye organik adalah distribusi kekuasaan, dan desentralisasi kekuasaan ini menjadi kekuatan utama dalam gerakan. Kampanye organik telah menggerakkan massa dari berbagai wilayah dengan motif dan agenda yang tidak terkontrol dan mustahil bisa dikendalikan, bahkan oleh koordinator aksi sekalipun. Dampaknya, kekuasaan tidak lagi terpusat pada panggung utama di bawah komando koordinator aksi.

Kekuatan tersebut ditopang oleh tidak hadirnya akun official sebagai saluran resmi informasi publik. Pada awalnya, publik hanya mendapatkan informasi yang berseliweran bahwa “ada aksi pada 15 Agustus 2026 di Banda Aceh”. Informasi ini berkembang secara sporadis. Oleh sebab tidak adanya saluran resmi, informasi tersebut direproduksi dan diamplifikasi secara bebas oleh masyarakat umum. Masyarakat memperoleh beragam informasi dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Apalagi, kehadiran Artificial Intellegent telah membuka akses kepada siapa saja untuk membuat apa saja, termasuk mereproduksi flyer dan seruan aksi. Publik memperoleh informasi tergantung pada algoritma isu apa yang diciptakan dan sampai kepadanya. Akhirnya, orang-orang datang ke Banda Aceh membawa aspirasi dan tujuan yang tidak semuanya sama, tergantung saluran informasi mana yang berhasil menggerakkan mereka ke pusat kota Banda Aceh. Tentu saja, kondisinya akan berbeda jika panitia memiliki akun official yang menyajikan informasi resmi kepada publik. Artinya, pusat kampanye hanya bersumber dari satu pintu yang dapat menjadi acuan dan pegangan peserta aksi.

Maka dari itu, apa yang terjadi di Banda Aceh adalah produk orkestrasi masyarakat digital yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Gerakan pencopotan bendera Merah Putih dan lambang Garuda merupakan tindakan spontan dari kekuatan organik, tanpa melalui teklap atau perancanaan yang mapan sebagaimana aksi-aksi konvensional yang terorganisir. Gerakan-gerakan semi-sporadis seperti ini memang tidak pernah bisa diprediksi dan tidak mudah untuk dipetakan, dan karena itulah ia menjadi kekuatan yang paling menakutkan.