Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
No Result
View All Result
Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
Home News Daerah

Lembaga Wali Nanggroe Susun Rancangan Aturan Pengelolaan Hutan dan Pertambangan Aceh

TINJAUAN ID by TINJAUAN ID
July 2, 2026
Reading Time: 2 mins read
0
Lembaga Wali Nanggroe Susun Rancangan Aturan Pengelolaan Hutan dan Pertambangan Aceh

Banda Aceh – Lembaga Wali Nanggroe mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan dan Hutan Adat di Aceh serta Pertambangan Aceh melalui rapat koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat sipil, dan unsur legislatif.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Keurukon Katibul Wali, Kamis (2/7/2026), dipimpin Kamaruddin Andalah S.Sos., M.Si. Ketua Majelis Tuha Lapan yang merupakan bagian dari Majelis Syura Wali Nanggeoe.

Turut hadir perwakilan Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, BKSDA, BPN, BPKH, WWF, Flora and Fauna International (FFI), JKMA, WALHI Aceh, Komisi VII DPRA, Majelis Adat Aceh (MAA), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kamaruddin mengatakan penyusunan rancangan peraturan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan, hutan adat, dan sektor pertambangan di Aceh dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Peraturan Wali Nanggroe tentang hutan dan hutan adat ini sangat dibutuhkan dan sudah lama dinantikan masyarakat Aceh. Tujuannya agar pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana,” kata Kamaruddin.

Berbagai masukan yang disampaikan peserta FGD menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya regulasi tersebut. Selain memberikan kepastian aturan bagi masyarakat adat, peraturan itu juga diharapkan menjadi instrumen perlindungan terhadap kawasan hutan, satwa liar, serta sumber daya alam yang berada di dalamnya.

“Kita ingin masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Satwa dan habitatnya tetap terjaga, sementara hasil hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPRA, , menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Lembaga Wali Nanggroe dalam menyusun rancangan peraturan tersebut.

“Kami dari Komisi VII DPRA menyambut baik inisiatif ini. Pengelolaan hutan dan pertambangan harus dilakukan secara baik dan terukur. Kehadiran regulasi ini nantinya diharapkan dapat memperkuat peran pawang hutan, mukim, dan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya,” kata Ilmiza.

Ilmiza juga menyoroti pentingnya regulasi tersebut sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Ia mencontohkan sejumlah kejadian banjir dan kerusakan kawasan hutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebagai peringatan bahwa tata kelola sumber daya alam harus diperkuat.

Selain itu, Komisi VII DPRA turut menyoroti persoalan pertambangan ilegal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh, termasuk di kawasan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

“Dulu air di kawasan itu sangat jernih, tetapi setelah adanya aktivitas tambang ilegal warnanya berubah menjadi keruh dan kekuningan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada aturan yang kuat dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Ia berharap rancangan Peraturan Wali Nanggroe yang sedang disusun dapat menjadi salah satu payung hukum yang memperkuat perlindungan lingkungan, memperjelas peran masyarakat adat, serta mendorong pengelolaan hutan dan pertambangan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.[]

Tags: AcehlingkunganWali Nanggroe
ShareTweetSendShare

Related Posts

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci
Daerah

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci

November 21, 2026
Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?
Daerah

Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?

November 21, 2026
HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan
Daerah

HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan

November 20, 2026
Gubernur Mualem Intruksikan Percepat Penyediaan Lahan Integrasi dan Penataan HGU
Daerah

Tanah Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

November 20, 2026
Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Daerah

Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

November 19, 2026
Program Beut Kitab Bak Sikula Diapresiasi, Dinilai Perkuat Karakter Islami Generasi Muda Aceh Besar
Daerah

Program Beut Kitab Bak Sikula Diapresiasi, Dinilai Perkuat Karakter Islami Generasi Muda Aceh Besar

November 19, 2026
Next Post
Gempa Kembar Venezuela, Gubernur Mualem Sampaikan Belasungkawa Mendalam

Gempa Kembar Venezuela, Gubernur Mualem Sampaikan Belasungkawa Mendalam

Said Malawi: Profesional Migas Berpengalaman Internasional, Layak Memimpin BPMA

Said Malawi: Profesional Migas Berpengalaman Internasional, Layak Memimpin BPMA

Discussion about this post

Recommended Stories

Atasi Krisis Air Bersih, Syech Muharram Tinjau Sumber Air Leupung Sekaligus Rencanakan Bangun Bendungan

Atasi Krisis Air Bersih, Syech Muharram Tinjau Sumber Air Leupung Sekaligus Rencanakan Bangun Bendungan

October 11, 2026
Bupati Aceh Besar Syech Muharram Harap Kadin Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Pencari Proyek

Bupati Aceh Besar Syech Muharram Harap Kadin Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Pencari Proyek

November 3, 2025

Mengapa orang kaya semakin kaya – bahkan selama krisis global?

December 30, 2022
  • Dataset
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • TINJAUAN.ID
  • Pedoman Media Siber
Email: redaksi@tinjauan.id

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!

No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Sejarah
  • Editorial
  • Pojok Ekraf

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!