KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta sinkronisasi data pemulihan di wilayah terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (15/5/2026).
Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris bersama para asisten, para Kepala OPD dan jajarannya, unsur Posko Satgas Pusat, Ditjen Otonomi Daerah, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Satgas PRR Sumatera, Imran, menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan kawasan terdampak, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga hunian masyarakat. Namun, proses tersebut membutuhkan dukungan data yang akurat dan terintegrasi dari pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, laporan perkembangan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) masih perlu ditingkatkan agar progres pemulihan dapat dipantau bersama dan memudahkan intervensi pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan.
Selain itu, Satgas PRR juga mendorong percepatan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah ada guna mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Satgas turut menekankan pentingnya diaktifkan kembali posko penanganan bencana sebagai pusat koordinasi dan pelaporan data satu pintu agar komunikasi lintas sektor berjalan lebih efektif dan terarah seperti masa awal bencana.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pemulihan pascabencana hidrometeorologi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu dilibatkan secara maksimal dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar dapat membantu dan memantau proses pembangunan yang diharapkan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.
“Koordinasi dan komunikasi harus diperkuat agar pemerintah daerah mengetahui secara jelas program-program yang berjalan dan dapat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu juga berharap masyarakat terdampak bencana dapat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat bisa berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.
“Kita berharap masyarakat terdampak bencana ini ikut diberdayakan dalam proses pemulihan agar mereka juga memperoleh manfaat ekonomi dari program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang dilakukan pasca bencana tsunami dulu,” harapnya.
Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar siap mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan data, koordinasi terpadu lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan program di lapangan demi mempercepat pemulihan masyarakat dan daerah terdampak.(**)
Discussion about this post