Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dapat dikategorikan sebagai program job creation atau penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya yang idenya berasal dari ekonom John Maynard Keynes. Bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih, program MBG menghasilkan lapangan kerja berbasis padat karya ala Keynesian.
TINJAUAN.ID | Publik dan pengamat boleh-boleh saja mengkritik besaran anggaran BGN terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), apalagi program-program pengadaan yang tak terkait langsung dengan penyediaan makanan untuk kegiatan program.
Namun jika kita bicara soal MBG–di luar masalah pemenuhan dan perbaikan gizi anak Indonesia yang jadi tujuan utama–jika kita coba klasifikasikan skema program ini di sisi lain, masuk dalam kategori program job creation atau penciptaan lapangan kerja berbasis padat karya yang idenya bisa ditarik berpunca dari pemikiran ekonom John Maynard Keynes. Bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih, program MBG menghasilkan lapangan kerja berbasis padat karya ala Keynesian, sebuah mazhab atau pendekatan dalam ilmu ekonomi.
Kebijakan penyediaan lapangan kerja padat karya ala Keynesian ini secara teoritis diperlukan di saat-saat tertentu, salah satunya ketika sektor swasta enggan berinvestasi (investment collapse) dan konsumsi rumah tangga melemah, sehingga diperlukan intervensi pemerintah sebagai substitusi belanja swasta.
Dengan demikian, masyarakat menganggur bisa bekerja dan otomatis konsumsi rumah tangga meningkat, atau daya beli (purchasing power) masyarakat meningkat, sehingga uang beredar untuk membeli produk konsumsi di pasar, mencegah penurunan daya beli.
Rumusnya kurang lebih seperti ini:
Pemerintah belanja padat karya
⬇️
Tenaga kerja mendapat upah
⬇️
Konsumsi meningkat
⬇️
Permintaan agregat naik
⬇️
Output dan lapangan kerja bertambah (efek multiplier)
Perihal Penciptaan Lapangan Kerja
Per Agustus 2025, sudah ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Simulasi neraca sosial ekonomi BPS memperkirakan bahwa injeksi dana MBG sebesar Rp43,28 triliun mampu menciptakan tambahan sekitar 1,2 juta lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen dan lapangan kerja sebesar 0,9 persen pada tahun 2025.
Sementara itu untuk Koperasi Desa Merah Putih, Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penciptaan 2 juta lapangan kerja baru melalui program Kopdes Merah Putih, sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih menyediakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
Kopdes Merah Putih dirancang melalui enam unit usaha strategis yang berfokus memutus rantai distribusi, mencakup agen pupuk, pangkalan gas elpiji 3 kg, agen sembako, layanan POS dan bantuan pemerintah, layanan perbankan, serta klinik.
Jika digabungkan, potensi total kedua program ini bisa mencapai 2–3 juta lapangan kerja (langsung dan tidak langsung), namun realisasi aktual per awal 2026 masih jauh di bawah angka tersebut, baru sekitar 290.000–400.000 lapangan kerja yang diproyeksi sudah tercipta.
Analisis Struktur Fiskal Negara
Jika anggaran MBG dan Kopdes Merah Putih dipermasalahkan karena menggerus anggaran pendidikan, atau harusnya dialokasikan untuk gaji guru, hal ini mungkin bisa saja diperbincangkan lebih lanjut.
Kemendikdasmen memang mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp8,035 triliun sebagai bagian dari efisiensi anggaran Presiden Prabowo. Namun, pos anggaran yang paling banyak dipotong antara lain ATK (dipangkas 90 persen), percetakan dan suvenir (75,9 persen), dan infrastruktur (59,1 persen). Tidak ada bukti faktual yang menunjukkan bahwa efisiensi mengorbankan nasib dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.
Yang perlu diperhatikan dalam hal ini, seandainya saja pemerintahan Prabowo mengalokasikan dana BGN dan Kopdes ini keseluruhannya untuk alokasi proyek infrastruktur (sebagaimana mega proyek infrastruktur masa Jokowi) maka dampak multiplier effect yang langsung dirasakan hingga mencapai rakyat kecil atau masyarakat lapis bawah akan sulit dirasakan, atau dampaknya akan lebih kecil.
Sementara idealnya di atas kertas, MBG dan Kopdes Merah Putih, program ini langsung berhubungan dengan lapisan masyarakat kelas bawah, masyarakat desa, petani, dan pedagang UMKM.
Melalui program MBG dan Kopdes, maka aliran dana yang berasal dari sumber fiskal pemerintah yang beredar di masyarakat kelas bawah lebih besar. Hal ini tidak akan dirasakan apabila kedua program ini dialihkan dananya ke program infrastruktur, yang mana dalam program infrastruktur, yang merasakan dampak langsung adalah kontraktor (umumnya level besar), perusahaan semen, besi, dan baja, dan pengusaha di bidang industri konstruksi lainnya.
Jika dana program ini dialihkan ke infrastruktur, sebagian uang pemerintah akan lari ke luar, karena selain semen yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri, besi, baja, dan beberapa material konstruksi lainnya di Indonesia masih diimpor dari luar negeri.
Berangkat dari komparasi tersebut, saya berani mengatakan bahwa kedua program ini jauh lebih berdampak ke masyarakat kelas bawah ketimbang mega proyek infrastruktur.
Jika ditemukan kejanggalan dalam penyelenggaraan program MBG dan Kopdes Merah Putih, misalnya dalam pengadaan barang yang tak berhubungan langsung dengan program terkait, hal ini tentu patut dikritik. Namun mempermasalahkan kedua program ini sejak awal, tanpa memperhatikan dan melakukan analisis komparatif dengan alokasi belanja negara pada program di sektor lain, maka hal ini adalah sebuah kekeliruan.
Besaran alokasi anggaran MBG di tahun 2025 dan 2026 sebagiannya dialokasikan pada belanja pada infrastruktur dasar prasarana penunjang.
Jika infrastruktur awal MBG dan Kopdes telah selesai dibangun dalam tahap awal pelaksanaan, tentu ke depan kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program ini pun seharusnya berkurang, atau dapat dinelanjakan untuk tujuan utama program ini, misalnya fokus untuk biaya makanan dalam program MBG. Dengan demikian, program dapat berjalan baik dan penggunaan anggaran juga turut bisa dialokasikan dengan bijak dan efisien.
Oleh: Jabal Ali Husin Sab, kolumnis di Tinjauan.id
Discussion about this post