Utang Pemerintah Aceh Rp885,88 Miliar, Rp416,98 Miliar Berasal dari RSUDZA

BANDA ACEH – Kewajiban jangka pendek Pemerintah Aceh pada akhir 2025 mencapai sekitar Rp885,88 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 yang tercatat sekitar Rp849,44 miliar. Rp416,98 Miliar Berasal dari utang RSUDZA.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, kewajiban jangka pendek tidak identik dengan pinjaman atau utang bank. Di dalamnya terdapat berbagai kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu relatif pendek.

Salah satu komponen terbesar yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah utang belanja.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025, BPK mencatat utang belanja Pemerintah Aceh sebesar Rp655,22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp416,98 miliar atau 63,6 persen merupakan utang belanja RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA).

Dengan demikian, persoalan utang Pemerintah Aceh pada 2025 tidak semata-mata berkaitan dengan pembiayaan pembangunan atau pinjaman jangka panjang. Sebagian signifikan justru berupa kewajiban atas belanja yang sudah dilaksanakan tetapi belum dibayar.

Pertanyaan pentingnya kemudian, utang belanja Rp655,22 miliar tersebut digunakan untuk membiayai apa?

BPK secara khusus mengungkap persoalan pada RSUDZA. Rumah sakit tersebut memiliki utang belanja sekitar Rp416,98 miliar yang berasal dari kegiatan belanja tahun berjalan.

BPK menyatakan pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUDZA belum memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit. Manajemen kas juga belum mampu mencegah terjadinya gagal bayar atas kegiatan belanja sehingga RSUDZA tidak mampu menyelesaikan pembayaran belanja tahun berjalan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu optimalisasi program dan kegiatan pelayanan RSUDZA pada 2026.

Artinya, setidaknya untuk komponen Rp416,98 miliar tersebut, persoalannya berkaitan dengan belanja operasional dan kegiatan pelayanan rumah sakit yang telah menimbulkan kewajiban pembayaran.

Ini berbeda dengan utang yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pinjaman. Berdasarkan temuan BPK yang dipublikasikan, angka tersebut lebih tepat dibaca sebagai utang belanja/kewajiban kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa, bukan sebagai pinjaman pembangunan.

RSUDZA Menjadi Titik Persoalan Terbesar

Besarnya kewajiban RSUDZA menjadi perhatian karena rumah sakit merupakan layanan publik yang tidak dapat menghentikan operasional meskipun menghadapi persoalan arus kas.

Obat-obatan, bahan medis habis pakai, jasa pelayanan, pemeliharaan peralatan, utilitas dan berbagai kebutuhan operasional harus tetap dipenuhi.

Persoalannya muncul ketika belanja dilakukan tanpa diimbangi kemampuan kas yang memadai.

BPK secara eksplisit menyebut bahwa manajemen kas RSUDZA tidak mampu mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja. Karena itu, masalah tersebut bukan hanya persoalan administrasi pencatatan utang, tetapi juga berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengendalian belanja dan manajemen kas rumah sakit.

Apakah Ini Berarti Aceh Krisis Fiskal?

Kenaikan kewajiban jangka pendek dari sekitar Rp849,44 miliar menjadi Rp885,88 miliar tidak dengan sendirinya menunjukkan Pemerintah Aceh mengalami krisis fiskal.

Bahkan, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Aceh Tahun 2025. Namun, WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan bebas dari persoalan. BPK sendiri memberikan catatan mengenai utang belanja, terutama pada RSUDZA.

Karena itu, persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh adalah mengapa kewajiban tersebut muncul dan apakah pemerintah memiliki kapasitas kas yang cukup untuk menyelesaikannya tanpa mengganggu pelayanan publik.

Di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan struktur fiskal Aceh.

Kemampuan Aceh membiayai kebutuhan pemerintahannya masih dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai program prioritas lainnya.

Dana Otonomi Khusus juga tidak lagi berada pada pola penerimaan seperti periode awal pelaksanaannya.

BPK dalam pemeriksaan 2025 bahkan menyoroti bahwa pengelolaan Dana Otsus masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain monitoring dan evaluasi yang belum optimal serta masih terdapat output kegiatan yang belum fungsional atau terbengkalai.

Dalam situasi seperti itu, kenaikan kewajiban jangka pendek perlu dibaca sebagai bagian dari persoalan yang lebih luas: seberapa sehat arus kas Pemerintah Aceh dan seberapa disiplin setiap satuan kerja merencanakan belanjanya?

Yang Perlu Dibuka ke Publik

Angka Rp885,88 miliar seharusnya tidak berhenti sebagai headline mengenai “utang Aceh”. Publik membutuhkan rincian. Berapa bagian kewajiban jangka pendek yang merupakan utang belanja? Berapa kewajiban yang berasal dari RSUDZA dan perangkat daerah lainnya? Belanja tersebut digunakan untuk barang dan jasa apa saja? Berapa yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga Berapa umur utang tersebut? Berapa yang sudah dibayar pada 2026? Bagaimana rencana penyelesaian sisanya? Apakah kewajiban tersebut berulang dari tahun ke tahun?

Pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara kewajiban rutin yang bersifat sementara dengan persoalan ketidakmampuan struktural mengendalikan belanja dan arus kas.

Persoalan utang Aceh bukan hanya tentang besar kecilnya angka Rp885,88 miliar. Yang lebih penting adalah mengetahui untuk apa kewajiban itu muncul, siapa yang harus dibayar, mengapa pembayaran tertunda, dan apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk menyelesaikannya tanpa mengorbankan pelayanan publik.

BPK sendiri menyatakan persoalan pada RSUDZA berpotensi mengganggu optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada 2026. Karena itu, penyelesaian utang belanja bukan hanya persoalan neraca, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik.[]