BANDA ACEH – Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh, merendam permukiman, merusak infrastruktur, memutus akses transportasi, hingga memaksa warga mengungsi. Ancaman ini diperkirakan belum berakhir. BMKG memprakirakan puncak musim hujan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Merespons kondisi tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 82 hari, terhitung 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kabupaten Pidie Jaya menjadi salah satu wilayah dengan dampak terbesar. Berdasarkan laporan BNPB pada 11 November 2026, banjir yang terjadi sejak 8 November melanda 43 gampong di lima kecamatan. Sebanyak 8.608 kepala keluarga (KK) atau 32.272 jiwa terdampak, dengan ribuan rumah terendam.
Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, menjelaskan banjir dipicu hujan lebat di kawasan hulu yang menyebabkan meluapnya sejumlah sungai.
“Hujan menyebabkan debit air di beberapa daerah aliran sungai meluap dan merendam permukiman penduduk,” kata Okta sebagaimana dikutip ANTARA, 10 November 2026.
Sungai yang meluap antara lain Krueng Meureudu, Krueng Putu, dan Krueng Jeulanga. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter hingga 1,5 meter. Selain permukiman, persawahan, tanggul, dan jaringan air bersih juga mengalami kerusakan.
Dampak paling dirasakan masyarakat di kawasan Meurah Dua. Kepala Desa Dayah Usen, Zulbahri, mengatakan sebagian warga harus meninggalkan rumah dan mengungsi ke huntara maupun rumah keluarga.
Warga membutuhkan bantuan air bersih, fasilitas MCK, serta kebutuhan dasar perempuan dan anak-anak.
“Kalau bisa dibantu buat pembersihan MCK, air bersih putus jaringan. Itu yang urgen,” ujarnya kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Banjir Meluas ke Sejumlah Kabupaten
Selain Pidie Jaya, banjir juga melanda Kota Subulussalam. BPBA melaporkan 23 desa di tiga kecamatan terdampak akibat meluapnya Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit. Sebanyak 2.255 rumah dilaporkan terendam.
Di Aceh Tenggara, banjir merendam 17 desa di tujuh kecamatan dan berdampak pada 503 KK. Sementara di Aceh Tamiang, banjir susulan melanda 11 desa di empat kecamatan dengan ketinggian air mencapai satu meter di sejumlah titik.
Aceh Barat juga mengalami banjir akibat luapan Krueng Meureubo yang merendam lima desa di dua kecamatan. Di Aceh Selatan, sedikitnya tiga desa terdampak dengan jumlah 794 jiwa.
Sementara itu, kondisi Gayo Lues menunjukkan dampak serius terhadap infrastruktur. Laporan BPBA pada 13 November menyebut delapan kampung di lima kecamatan terdampak banjir. Tiga jembatan dilaporkan putus total, masing-masing Jembatan Kong Bur, Aih Boboh, dan Cinta Maju.
Sebelumnya, BNPB mencatat bencana di Gayo Lues berdampak pada 126 KK atau 390 jiwa. Sejumlah rumah hanyut dan mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan.
Di Aceh Tamiang, BNPB juga melaporkan sekitar 100 rumah terdampak dan 150 jiwa mengungsi akibat banjir di Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, pada 12 November.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi menyebabkan air saluran meluap ke permukiman.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak banjir tidak berhenti pada rumah yang terendam. Kerusakan jembatan, jalan, jaringan air bersih, dan fasilitas umum berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi serta pelayanan masyarakat dalam waktu lebih panjang.
Mualem Tetapkan Siaga Darurat 82 Hari
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana dalam beberapa bulan mendatang.
“Penetapan ini sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” kata Mualem sebagaimana diberitakan ANTARA, 11 November 2026.
Selama masa siaga, pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan pemantauan wilayah selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana.
BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim, dan Dinas Pengairan juga diminta menyiagakan personel, peralatan, serta kebutuhan logistik untuk menghadapi kemungkinan bencana.
BMKG Peringatkan Puncak Hujan hingga Februari 2027
Ancaman berikutnya datang dari kondisi iklim. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa awal musim hujan 2026/2027 di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari dibandingkan kondisi normal.
Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Faisal dalam keterangan resmi BMKG, 10 November 2026.
BMKG juga mengingatkan pentingnya pemantauan peringatan dini cuaca, termasuk informasi nowcasting untuk tiga hingga enam jam ke depan.
Dengan ancaman hujan yang masih berlangsung, masa siaga 82 hari harus menjadi momentum memperkuat mitigasi. Pemerintah perlu memastikan tanggul kritis diperbaiki, sungai dan saluran air dievaluasi, jalur evakuasi tersedia, serta logistik dan layanan kesehatan menjangkau wilayah rawan.
Pengalaman banjir di Pidie Jaya, Gayo Lues, dan sejumlah daerah lainnya memperlihatkan bahwa kerentanan bencana tidak berakhir ketika air surut. Kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian, terganggunya pendidikan, dan keterbatasan air bersih dapat meninggalkan dampak berkepanjangan.[]
Discussion about this post