Musda Partai Golkar Aceh menuai polemik. Perdebatannya adalah siapa yang layak dicalonkan: antara kader murni, kader asli Aceh atau calon ketua berdasarkan diskresi ketua umum.
Menjelang Musyawarah Daerah pemilihan Ketua Umum DPD I Golkar Provinsi Aceh, sejumlah nama besar muncul ke permukaan. Momentum Musda kali ini adalah momen krusial bagi Golkar Aceh yang menentukan nasib perkembangan partai ke depan.
Di tengah persaingan politik Aceh yang semakin ketat, Golkar Aceh butuh tokoh besar, punya popularitas yang besar, serta jejaring dan daya jelajah politik yang kuat hingga di level nasional. Yang tak kalah penting adalah restu dewan pengurus pusat, khususnya Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Sejumlah nama dibincangkan dalam bursa calon Ketum Golkar Aceh. Mulai dari Andi Sinulingga, politisi DPP Golkar di Jakarta, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRA Ali Basrah Pasaribu, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan, hingga mantan calon gubernur Aceh 2024 Bustami Hamzah.
Ali Basrah yang menjabat wakil ketua DPRA dikenal punya kedekatan hubungan dengan sejumlah anggota DPRA. Bisa saja Ketua DPRA Zulfadhli berkemungkinan diajak oleh Ali untuk meyakinkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mendukungnya.
Namun dari keseluruhan anggota fraksi Golkar di DPRA, belum ada indikasi kuat bahwa seluruh keseluruhan anggota DPRA akan mendukung Ali Basrah. Apalagi jika Ketua DPD I Partai Golkar sekarang, T.M. Nurlif memberikan arahan tertentu kepada para anggota fraksi, tentu peta konstelasi jelang Musda akan berubah.
Andi Sinulingga adalah kader DPP Golkar yang punya pengalaman panjang di pusat dan merupakan tokoh aktivis kenamaan. Ia juga dikenal memiliki kharisma yang kuat serta jejaring HMI dalam tubuh Golkar yang bisa memperkuat posisinya. Belum lagi ikatan terhadap jaringan HMI muda yang simpatik dengan ketokohan Andi HS, dapat diyakinkan untuk mendukungnya.
Namun sepertinya Andi memiliki sedikit halangan yang terbatas oleh jarak dan tempat, untuk meyakinkan DPD II Partai Golkar di kabupaten/kota untuk diyakinkan memilihnya, terlebih karena keberadaannya di Jakarta dan berjarak dengan pengurus Golkar yang ada di Aceh, terlebih DPD II.
Meski demikian, lewat lobi-lobi KAHMI dan HMI upaya pemenangan Andi tak tertutup peluang. Apalagi telah beredar video Andi Sinulingga menemui Ketum Bahlil sambil mengantarkan Mie Aceh. Sebuah simbol semiotika yang bisa bermakna bahwa hal tersebut bagian dari meminta restu Ketum Bahlil terkait Muda Golkar Aceh.
Teuku Raja Keumangan (TRK) yang merupakan bupati Nagan Raya dan mantan wakil ketua DPRA periode lalu punya track record yang baik. Apalagi Abang kandungnya T. Zulkarnaini atau Ampon Bang adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar asal Aceh yang terpilih 2024 lalu.
Pergerakan TRK terlihat masif, setelah ia tampil di media dengan sejumlah kader Golkar, salah satunya adalah Khalid, anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Golkar dan Ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh Sabri Badruddin. Foto bersama di media ini adalah simbol semiotika sebuah dukungan.
TRK bukan tak punya halangan, kekuatan dan upaya untuk meyakinkan pengurus DPD II lain di luar wilayah Barat Selatan Aceh, masih belum benar-benar teruji dapat dilakukan oleh TRK. Setidaknya dari pergerakan TRK hingga saat ini.
Sementara Bustami Hamzah, mantan calon gubernur dalam pilkada Aceh 2024 yang berhasil meraih 1.227.249 suara atau 46,99 persen suara. Ini merupakan jumlah pemilih yang besar. Jika hasil Pilgub dijadikan tolak ukur, popularitas dan elektabilitas Bustami Hamzah sebagai seorang politisi cukup besar dan potensial.
Di sisi popularitas, elektabilitas dan penerimaan publik, Bustami Hamzah punya keunggulan tersendiri. Apalagi Ketua Umum DPD I Partai Golkar Aceh T.M. Nurlif adalah ketua timses pemenangannya di Pilgub.
Ada satu tantangan bagi Bustami dalam upaya menciptakan jalan menuju pucuk pimpinan Golkar Aceh, ia bukanlah berasal dari kader organik Golkar Aceh. Hal ini memancing beberapa pihak di internal Golkar berkomentar terkait pengusulannya menjadi calon ketua DPD I Partai Golkar.
Hal tersebut mungkin saja bukan akhir dari segalanya. Ada jalan upaya diskresi Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia yang dapat membuka pintu bagi Bustami untuk ikut bertarung dalam Musda Golkar Aceh. Diskresi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjadi harapan terakhir Bustami untuk maju dalam Musda Golkar Aceh.
Kemampuan lobby Bustami dalam senyap saat bergerilya meraih jabatan PJ Gubernur , serta mesin politik yang baru saja ia konsolidasikan saat Pilkada kemarin, bisa saja menjadi modal untuk menggolkan tujuannya di Musda.
Namun apakah hal tersebut bisa ia lakukan di Partai Golkar? Partai yang sampai saat ini meski begitu cair dalam hal keputusan dan kebijakan partai, namun menghargai proses kaderisasi dari bawah untuk meraih jabatan puncak.
Politik adalah hal yang dinamis. Setiap kandidat calon ketua tentu tidak akan diam dan pasti melakukan manuver politik. Walhasil, ke depan kita akan menyaksikan persaingan sengit yang menarik untuk memperebutkan kursi Golkar Aceh 1.
Akankah ruang dibuka untuk calon ketua umum di luar kader? Akankah keputusan berada di tangan ketua umum di Jakarta? Atau kader di daerah diberikan keluwesan dan kewenangan sendiri menentukan ketuanya di daerah tanpa intervensi berarti dari Jakarta? Menarik untuk terus memantau sembari melihat akhir dari polemik Musda ini.
Oleh: Jabal Ali Husin Sab, pengamat politik.
Discussion about this post