TINJAUAN.ID | Limbah sawit sering dipandang sebagai beban pabrik, padahal kini diincar sebagai sumber energi dan bahan baku industri. Pertanyaannya, mampukah Aceh, dengan sekitar 470 ribu hektare kebun sawit, mengubahnya menjadi cuan? Dalam sesi Palmex Medan 2026, para pakar menjawab: peluangnya besar, tetapi volume limbah tidak otomatis menjadi nilai ekonomi.
Apa itu Biomassa Sawit
Biomassa sawit adalah sisa organik dari kebun dan pabrik kelapa sawit. Wujudnya berupa tandan kosong (TKKS), cangkang dan serat buah, batang, serta pelepah. Satu hektare kebun disebut menghasilkan sekitar 16 ton bahan kering per tahun, sedangkan limbah cair pabrik (POME) bisa diolah menjadi biogas. Dari setiap ton tandan buah segar, TKKS yang dihasilkan mencapai 22–23%, menjadikannya limbah padat terbesar.
Selama ini serat dan cangkang umumnya dibakar sebagai bahan bakar boiler pabrik, sedangkan TKKS lazim dipakai sebagai mulsa dan pupuk.
Kini TKKS dan cangkang diincar untuk pembangkit listrik, pelet, dan bioetanol. Satu ton biomassa kering diperkirakan menghasilkan sekitar 150 liter etanol.
Pada Agustus lalu, Kemdiktisaintek dan Pertamina menjajaki pilot bioetanol generasi kedua dari TKKS bersama Praj Industries India.
Peluang Besar Biomassa di Atas Kertas
Executive Director UN Global Compact Network Indonesia, M. Windrawan Inantha, memaparkan produksi TKKS 48,2–55,4 juta ton per tahun, serat mesokarp 24,1–36,1 juta ton, dan cangkang 11,4–16,9 juta ton. Pelepah diperkirakan 175–242 juta ton bahan kering, POME 120–181 juta meter kubik.
Pada diskusi Palmex sebelumnya, ia menyebut 150 juta ton biomassa kering per tahun dapat menghasilkan sekitar 50 TWh listrik, setara 15,7% kebutuhan listrik nasional.
Angka kotor itu tidak sama dengan volume yang dapat dipasok. Prof. Diana Chalil dari Universitas Sumatera Utara mencatat bahwa dari 46,16 juta ton TKKS nasional, hanya sekitar 23,08 juta ton berpotensi tersedia, karena sebagian sudah kembali ke kebun, diolah menjadi abu pupuk, atau dijual.
Untuk bioetanol, ongkos angkut jauh melampaui harga TKKS itu sendiri. “Lokasi pabrik pengolahan dan rancangan logistik menjadi penentu penting,” ujarnya kepada Antara.
Dari Riau, Jimmy Wilopo (Daemeter Consulting) menjelaskan Siak Pelalawan Landscape Programme, yang melibatkan sembilan perusahaan hulu-hilir dalam satu lanskap pasok dan menjaga hutan serta gambut yang tersisa.
Windrawan menambahkan bahwa rantai pasok biomassa lebih terfragmentasi dibanding CPO, sehingga risiko “persoalan traceability dan greenwashing” ikut membesar.
Posisi Aceh dalam Memanfaatkan Limbah Sawit Menjadi Biomassa
Aceh punya modal bahan baku. Provinsi ini mencatat 470.826 hektare sawit dengan produksi CPO sekitar 966 ribu ton per tahun, terluas di Nagan Raya (96 ribu hektare) dan Aceh Timur (73 ribu hektare).
Menurut peta jalan sawit berkelanjutan Pemprov Aceh, sekitar 52% kebun dikelola 250 ribu petani swadaya. Kebun yang tersebar dan dikelola kecil-kecil adalah tantangan klasik pengumpulan biomassa.
Ujian konkretnya ada di Aceh Tamiang, tempat PLTBm Tanjung Seumantoh dibangun. Targetnya 12 MW, dengan 9,8 MW yang akan dibeli PLN seharga Rp975/kWh, dan investasi disebut mencapai Rp300 miliar. Dokumen lingkungannya mencantumkan kebutuhan bahan bakar 108 ribu ton per tahun, termasuk sekitar 62.100 ton tandan kosong.
Berdasarkan data BPS 2022 yang dikutip Serambinews, TBS kebun rakyat Aceh Tamiang hanya menghasilkan sekitar 11.422 ton tandan kosong per tahun, dan sebagian sudah dipakai warga untuk kompos dan bahan bakar batu bata.
Ketua Prodi Magister Energi Terbarukan Universitas Malikussaleh, Adi Setiawan, mengingatkan soal emisi. Menurutnya, “belum ada PLTBm yang menggunakan alat pembakar yang tidak menghasilkan emisi”.
Ia juga menyebut PLTBm berbahan tandan kosong idealnya berjarak maksimal 20 km dari pabrik kelapa sawit. Konteks pasar pun penting: listrik Aceh pada 2024 tercatat surplus 255 MW, sehingga kebutuhan daya bukan satu-satunya alasan membangun pembangkit baru.
Jadi, bisakah Aceh mengoptimalkannya? Peluangnya nyata, tetapi para pembicara menekankan syaratnya. Nilai ekonomi baru terwujud bila teknologi, pasokan, logistik, kepastian pasar, dan jaminan keberlanjutan berjalan sebagai satu kesatuan.
Bagi Aceh, itu berarti memetakan volume yang benar-benar bisa dipulihkan per kabupaten, menghitung jarak ke pabrik, dan memastikan pembeli sebelum membangun fasilitas.
Discussion about this post