Ketika diminta Soeharto jadi Gubernur Aceh yang baru, Muzakkir Walad bersedia asalkan disokong cendekiawan yang genial dalam menguntai ide-ide pembangunan perekonomian Aceh.
Oleh: Bisma Yadhi Putra, peneliti sejarah.
Soeharto langsung tancap gas sebagai penguasa baru usai menghancurkan lawan-lawannya secara keras dalam periode 1965-1966. Di tahun-tahun awal kepemimpinannya sebagai penjabat presiden (sebelum ditetapkan sebagai presiden), Soeharto bergerak cepat mereset Indonesia. Dengan cepat, ia menampilkan diri sebagai tipikal penguasa yang tak main-main dalam memusatkan seluruh kontrol di meja kerjanya.
Secara konsisten, Soeharto terus memperkuat kontrol itu dengan mengangkat gubernur-gubernur baru yang sepemikiran dalam kerja politik maupun pembangunan jangka panjang. Selain itu, Soeharto juga menyukai kepala daerah yang pernah berada di barisan ketentaraan seperti dia.
Di Aceh, semua kriteria itu menempel pada profil Abdullah Muzakkir Walad, seorang veteran dan bekas kepala sekolah di Aceh Besar. Walad cocok dengan keinginan Soeharto: cepat-cepat membentuk kepemimpinan Aceh dalam jangka panjang. Hal ini penting lantaran sebelumnya hanya dalam rentang waktu 9 bulan Soeharto sudah memberhentikan 2 orang dari posisi gubernur, yakni Nyak Adam Kamil pada Juni 1967 dan Hasbi Wahidy pada Maret 1968.
Ketika diminta Soeharto jadi Gubernur Aceh yang baru, Walad bersedia asalkan disokong cendekiawan yang genial dalam menguntai ide-ide pembangunan perekonomian Aceh. Semua orang yang punya keinginan begini pada masa tersebut pasti akan tersangkut dengan satu nama, yakni Profesor Abdul Madjid Ibrahim, Rektor Universitas Syiah Kuala.
Dengan daya kontrolnya atas birokrasi, enteng saja bagi Soeharto untuk memenuhi keinginan Walad. Tanpa berlama-lama, ia lekas menetapkan Walad sebagai gubernur baru pada 23 Maret 1968, dengan gaji pokok Rp9.500 per bulan. Penetapan ini boleh dibilang suatu gerak cepat karena Soeharto melakukannya lima hari sebelum ia secara resmi dilantik sebagai presiden baru.
Di jajaran orang-orang yang pernah memimpin Aceh, Abdullah Muzakkir Walad adalah Gubernur Aceh dengan periode berkuasa paling lama. Dia menjabat selama sepuluh tahun. Periode pertama mulai tahun 1968 sampai 1973 dan periode kedua dari 1973 hingga 1978. Selain Walad, belum ada satu orang pun yang berhasil jadi Gubernur Aceh selama dua periode genap.
Belajar Sambil Berjuang
Abdullah Muzakkir Walad lahir pada 30 Agustus 1920 (sepuluh bulan lebih awal dari Soeharto) di Desa Lubuk Sukon, Aceh Besar. Ia menamatkan pendidikan tingkat dasarnya di Hollandsch-Inlandsche Schoool (HIS) Sigli pada 1935. Sekolahnya berlanjut ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan lulus empat tahun kemudian.
Tahun 1941, dia sukses jadi jebolan Kweekschool Muhammadiyah Yogyakarta, sebuah sekolah dengan misi melahirkan generasi guru baru. Pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh di Kweekschool mengantarkan Walad ke posisi guru sekaligus kepala sekolah di Sekolah Rakyat VI. Lima tahun lamanya (1942-1946) dia mendidik di sekolah ini.
Selama menjadi guru Sekolah Rakyat, Walad melengkapi dirinya dengan pengalaman militer. Di tahun awal menjadi guru, ia sudah bergabung dengan Stadswacht, sebuah pasukan patroli perkotaan yang dibentuk militer Belanda. Dalam profilnya, Walad mencatat pengalaman ini sebagai kegiatan dalam “Pendidikan Semi Militer”. Termasuk ketika pada tahun 1943 dia mengikuti sekolah guru buatan pemerintah militer Jepang.
Karier militer Abdullah Muzakkir Walad boleh dibilang baru mentereng setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mula-mula, dalam jangka 1945-1946, dia dipercaya menjadi Kepala Kompi Lasykar Rakyat Kecamatan Ingin Jaya di Aceh Besar. Jabatan militer ini ia urus sambil memenuhi tanggung jawab mendidik anak-anak di sekolah.
Tahun 1952, di usianya yang ke-32, Walad mengakhiri karier ketentaraannya. Dia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, tetapi tak pernah berhenti mengurus Aceh serta meningkatkan kecakapan diri.
Orang Kepercayaan Soeharto
Seperti kebanyakan veteran, Walad menjalani kehidupan pensiun dengan berbisnis. Dari 1953 sampai 1960, dia menjadi Manajer NV Permai di Jakarta. Dalam periode 1961-1967, pengalamannya memimpin lembaga usaha terus bertambah. Salah satunya menjadi Direktur PT Panca Usaha, sebuah perusahaan daerah di Banda Aceh. Pengalaman-pengalaman ini membuat Soeharto kian yakin mengangkat Walad sebagai gubernur baru.
Boleh dibilang, pada masa Orde Baru-lah Walad mulai memanen posisi di berbagai lembaga pemerintah maupun korporasi. Bersamaan dengan jabatan Gubernur Aceh, dia juga diangkat sebagai anggota MPR Utusan daerah pada tahun 1972 dan 1977. Ketika eksploitasi minyak dan gas tengah membakar langit Aceh Utara, Walad ditunjuk sebagai Penasihat Mobil Oil Indonesia (1980-1987) dan Konsultan PT Arun LNG (1983-1987). Dua posisi ini ia raih usai sukses memberesi masalah ganti rugi tanah-tanah tempat proyek berlangsung.
Saat fasilitas-fasilitas PT Arun tengah dibangun, Walad berhasil menangani kerasnya protes-protes yang dinyaringkan banyak pihak. Ia memberikan penjelasan khas birokrat: “Di mana dilakukan usaha pembangunan pasti kerawanan akan timbul karena ada tanah yang harus diambil, rumah yang harus digeser, kuburan yang harus dibebaskan” (Tempo, 8 Februari 1975).
Sambil memastikan proyek migas berjalan lancar, Walad sibuk memperjuangkan keberlanjutan proyek perbaikan jalan lintas Lhokseumawe-Medan sepanjang 300 kilometer. Dia harus berkali-kali ke Jakarta untuk keperluan ini. Melelahkan, namun hasilnya manis (Tempo, 12 Juni 1976). Kepercayaan pemerintah pada Walad memudahkan kerja-kerjanya mengurus Aceh.
Soeharto sebetulnya sangat memercayai Walad bukan cuma karena kecakapan personal Walad. Kepercayaan ini juga berdiri di atas fondasi politis. Selain cakap sebagai seorang guru, kepala sekolah, tentara, dan pebisnis, Walad juga sebaris dengan Soeharto dalam hal anti-Sukarno. Sikap kritis terhadap Sukarno terus diperlihatkannya selama ia menjadi gubernur, masa ketika Sukarno sebetulnya sudah ambruk tanpa daya.
Saat berpidato di pembukaan acara Dies Natalis Unsyiah ke-VIII tanggal 9 Agustus 1969, di depan banyak orang Walad mencela sejarah kesewenang-wenangan rezim Sukarno: “Di masa lampau, terutama di masa Orde Lama, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dapat mempermainkan dan menginjak-injak hukum yang berlaku sehingga tidaklah mengherankan bahwa negara kita di masa itu telah beralih dari negara hukum menjadi negara hukuman. Sendi demokrasi menjadi amat rusak demi menegakkan kekuasaan segelintir orang”.
Kritik itu tentu ia bumbui dengan segenap puja-puji atas rezim Orde Baru-nya Soeharto. Walad yakin rezim yang ia bela adalah rezim yang akan “menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan”.
Nama Abdullah Muzakkir Walad kian besar berkat posisi-posisi strategis yang ia raih melalui kepercayaan Soeharto. Kepercayaan itu membuatnya bertambah masyhur dan terpandang. Namun, kita tak bisa mengabaikan dampak sebaliknya, yakni bagaimana Walad berhasil mewujudkan keinginan-keinginan Soeharto.
Kepintaran Walad mengurusi banyak program atau proyek nasional membuat kepentingan-kepentingan Soeharto di Aceh berhasil sempurna. Program transmigrasi, proyek migas, atau eksploitasi sumber daya hutan di Aceh bisa berjalan lancar karena Soeharto tak salah pilih gubernur. Singkatnya: Soeharto membuat Walad semakin tenar dan Walad membuat kekuasaan Soeharto kian mekar.
Discussion about this post