Dari pernyataan tentang Daud Beureueh di Anjong Mon Mata hingga keputusan soal Blang Padang, ada benang merah yang menghuhungkan Aceh dan Yusril, seorang murid Osman Raliby yang bertaut batin dengan Aceh.
Oleh: Jabal Sab, kolumnis Tinjauan.id
Pada Juli 2025 di Anjong Mon Mata, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh layak menyandang gelar pahlawan nasional. Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi protokoler. Ia berakar pada sejarah yang panjang, sekaligus menjelaskan pertautan emosional antara Yusril dan Aceh.
Yusril adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang, partai yang lahir pascareformasi dengan membawa semangat Islam politik warisan Masyumi. Dalam disertasi doktoralnya, ia menulis tentang pemikiran politik Muhammad Natsir, tokoh utama Masyumi yang ia posisikan sebagai pemikir, patron ideologis, sekaligus teladan sikap politik.
Pada masa Orde Lama, Masyumi adalah simbol utama Islam politik. Politik Indonesia kala itu terfragmentasi dalam faksi-faksi ideologis: Islam, nasionalis, komunis, dan sosialis. Masyumi lahir dari tokoh-tokoh Islamis yang membawa semangat keislaman dalam pergerakan kemerdekaan.
Dalam lanskap itulah nama Daud Beureueh tak bisa dilepaskan. Ia adalah representasi Islam politik nasional untuk wilayah Aceh dan sangat dihormati di tingkat nasional. Ketika sebagian kelompok Islamis bergerak melawan Soekarno lewat Darul Islam, Daud Beureueh memilih bergabung dalam perlawanan itu. Salah satu pelopor gerakan tersebut, Kartosuwiryo, bukan orang asing bagi Soekarno. Ia pernah dekat dengan H.O.S. Cokroaminoto, guru politik mereka berdua, dan bersahabat dengan Soekarno sejak muda.
Nasib para tokoh Darul Islam pun berbeda-beda. Kartosuwiryo dieksekusi pada 1962, dan Kahar Muzakkar tewas dalam pengejaran pada 1965. Terhadap Aceh dan Daud Beureueh, pemerintah justru bersikap lebih lunak. Aceh diberi status Daerah Istimewa pada 1959, dan Daud Beureueh akhirnya kembali ke tengah masyarakat lewat jalur rekonsiliasi, bukan penghukuman. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan betapa Jakarta sejak lama menyadari bahwa Aceh tidak bisa ditundukkan semata dengan kekuatan.
Pertautan Yusril dengan Aceh tidak berhenti pada kesamaan afiliasi ideologis. Meski itu alasan yang paling kuat, ada lapisan personal yang sama pentingnya, yaitu Osman Raliby.
Osman Raliby lahir di Pidie, Aceh, pada 1915. Ia intelektual, tokoh pers, politikus Masyumi, sekaligus akademisi. Yusril menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia dan masuk pada 1976, di lingkungan yang kini dikenal sebagai Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan FISIP. Pada masa itu Osman Raliby mengajar di UI, antara lain di bidang ilmu politik dan kajian Islam.
Yusril yang aktif di HMI dan menonjol dalam kajian pemikiran Islam serta tata negara direkrutnya sebagai asisten dosen untuk dua mata kuliah yang tergolong unik pada zamannya: studi keislaman, serta Propaganda Politik dan Perang Urat Saraf.
Relasi guru dan murid itu bukan perkara kecil. Seorang intelektual Aceh turut membentuk cara berpikir salah satu ahli hukum tata negara paling berpengaruh di Indonesia. Jejak itulah yang boleh jadi menjelaskan mengapa Yusril tampak punya kedekatan batin dengan Aceh, lebih dari sekadar kedekatan politik.
Kini, di penghujung 2026, kedekatan itu menemukan momentumnya melalui kebijakan yang dibuat Yusril. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril mengambil langkah penting dalam polemik tanah Blang Padang di Banda Aceh.
Setelah meminta arahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyampaikan bahwa Presiden menyetujui lahan itu dikembalikan ke fungsi historisnya sebagai tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman. Pengelolaannya kelak diserahkan kepada takmir masjid sebagai nazir wakaf, sementara Kodam Iskandar Muda akan mendapat lahan pengganti yang dibiayai negara.
Polemik ini sudah lama bergulir. Lahan Blang Padang sebagian dikuasai TNI AD pascatsunami 2004, sementara Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan MUI menegaskan statusnya sebagai tanah wakaf. Yusril sendiri sebelumnya menawarkan jalur isbat wakaf melalui Mahkamah Syar’iyah Aceh agar penyelesaiannya punya kepastian hukum, bukan sekadar keputusan politik.
Bagi Aceh, ini lebih dari urusan sebidang tanah. Blang Padang adalah ruang yang memuat ingatan kolektif tentang kesultanan, masjid, dan hubungan rumit antara pusat dan daerah. Mengembalikannya kepada fungsi wakaf berarti mengakui lapisan sejarah yang selama ini terabaikan.
Tentu, sejarah akan menilai keputusan ini dari pelaksanaannya. Apakah proses isbat berjalan tuntas, apakah tata kelola nazir transparan, dan apakah lahan pengganti benar-benar terwujud. Namun arah yang diambil sudah jelas, dan berpihak pada Aceh.
Dari pernyataan tentang Daud Beureueh di Anjong Mon Mata hingga keputusan soal Blang Padang, ada benang merah yang menghuhungkan Aceh dan Yusril, seorang murid Osman Raliby yang bertaut batin dengan Aceh.










Discussion about this post