Jakarta — Senin sore, 14 September 2026, Istana Negara kembali menjadi panggung pelantikan seorang Menteri Keuangan baru. Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dan langsung mengambil sumpah Suahasil Nazara yang hingga siang itu masih menyandang jabatan Wakil Menteri Keuangan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.
Ini menandai kursi Menteri Keuangan ketiga yang berpindah tangan sejak Prabowo dilantik Oktober 2024: dari Sri Mulyani Indrawati, ke Purbaya Yudhi Sadewa, kini ke Suahasil, hanya setahun enam hari sejak Purbaya sendiri dilantik.
Prosesnya berlangsung nyaris tanpa jeda. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menceritakan detik-detik Purbaya ditelepon saat masih memimpin pembahasan RAPBN 2027 bersama DPD. “Katanya ada urusan penting dipanggil ke Istana oleh Pak Mensesneg. Tapi kan Pak Purbaya lagi bicara, enggak pegang HP, akhirnya kita putus tidak dilanjut di rapat.”
Kurang dari satu jam kemudian, Suahasil sudah berdiri di Istana untuk mengucap sumpah jabatan.
Janji Suahasil Lahirkan Kebijakan Berdampak
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Suahasil menyampaikan, “Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.”
Ia juga memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen.
Suahasil turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tetapi juga melalui komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.
Terkait efisiensi, Suahasil menegaskan, “efisiensi APBN tidak semata-mata dimaknai sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus memastikan setiap anggaran yang digunakan menghasilkan keluaran yang maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Rekam Jejak Panjang Suahasil Nazar di Jantung Kemenkeu
Kalau Purbaya datang dari luar, Suahasil adalah kebalikannya. Darah dagingnya sudah menyatu dengan birokrasi Kementerian Keuangan selama lebih dari satu dekade.
Lahir di Jakarta, 23 November 1970, jalur akademiknya klasik-linear: Sarjana Ekonomi UI (1994), Master of Science dari Cornell University (1997), lalu Ph.D. Ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign (2003).
Ia sempat menjadi dosen FEB UI sejak 1999 dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009, sebuah gelar yang menempatkannya sejajar dengan teknokrat-akademisi lain yang biasa mengisi pos-pos strategis ekonomi Indonesia.
Tapi yang membedakan Suahasil bukan gelarnya, melainkan berapa lama ia sudah berada di dalam sistem yang kini harus ia pimpin.
- 2009–2015, ia sudah masuk lingkaran kebijakan fiskal lewat Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal dan Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah.
- 2016, ia dipercaya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) — posisi yang membuatnya jadi arsitek di balik layar untuk kebijakan makro-fiskal nasional.
- 2019, di era Jokowi, ia naik menjadi Wakil Menteri Keuangan mendampingi langsung Sri Mulyani — hubungan kerja yang bertahan hampir tujuh tahun.
- 2024, saat pemerintahan berganti ke Prabowo, kepercayaan itu tak putus.Ia kembali dilantik sebagai salah satu dari tiga Wakil Menkeu (bersama Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu), tetap bertahan bahkan ketika kursi Menkeu di atasnya berganti dari Sri Mulyani ke Purbaya.
Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum naik jabatan, Suahasil masih duduk sebagai bagian dari tim yang sama dengan Purbaya, ikut membahas RAPBN 2027 bersama DPR. Ia bukan pendatang yang harus belajar dari nol. Ia sudah lebih dulu tahu di mana letak setiap masalah anggaran negara tersimpan.
Kenapa Purbaya Harus Pergi
Istana sendiri irit bicara. Mensesneg Prasetyo Hadi hanya menyebut ini murni hak prerogatif Presiden tanpa merinci alasan. Tapi di luar Istana, sejumlah ekonom mulai merangkai potongan masalah yang menumpuk selama setahun kepemimpinan Purbaya.
Yang paling sering disebut adalah pecahnya koordinasi internal antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Direktur Celios, Bhima Yudistira, membeberkan akar soalnya.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah… restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy,” terang Bhima.
Bhima juga menuding dua kebijakan sebagai blunder fatal. Pengalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) ke APBN, dan efisiensi anggaran daerah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia nilai terlalu ugal-ugalan.
“Dua kebijakan ini berdampak pada beban utang pemerintah jangka panjang dan merusak tata kelola anggaran,” katanya.
Ditambah lagi ketegangan dengan Bank Indonesia soal intervensi rupiah saat sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS pada Juni 2026, serta isu penyimpangan anggaran MBG yang membuat Purbaya mencopot dua pejabat tinggi eselon I di Kemenkeu.
Namun tak semua membaca ini sebagai hukuman. Ekonom senior INDEF, Tauhid Ahmad, melihatnya sebagai penyegaran biasa. “Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini.”
Bayang-Bayang Sri Mulyani dan Sorotan dari Lingkaran Lama
Kedekatan Suahasil dengan Sri Mulyani menjadi bumbu politik tersendiri. Reaksi paling ramai justru datang dari Yustinus Prastowo, mantan Staf Khusus era Sri Mulyani yang kini menjabat Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Cuitannya di X viral seketika. “Terima kasih telah menyelamatkan Kemenkeu dan bangsa Indonesia, Pak Presiden.”
Ia bahkan menyinggung gaya kepemimpinan Purbaya yang disebutnya bernuansa “koboi”, pernyataan yang memicu ratusan komentar warganet karena dianggap terlalu tendensius terhadap pejabat yang baru saja dicopot.
Dukungan politik formal datang dari Komisi XI DPR. Wakil Ketuanya, Fauzi Amro, menilai keputusan Prabowo sudah tepat mengingat rekam jejak Suahasil. “Sosok yang tepat, sosok yang solusi, sosok yang harapan bagi semua orang bisa memperbaiki sistem fiskal.”
RAPBN 2027 dan Kepercayaan Pasar
Bulan madu Suahasil kemungkinan besar akan singkat. Kepala Macroeconomics and Finance Center INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai rekam jejaknya justru jadi modal utama. “Pergantian Purbaya ke Suahasil relatif menjamin kontinuitas karena Suahasil memahami arsitektur APBN dan institusi Kemenkeu.”
Tapi modal itu harus segera dibuktikan lewat kebijakan nyata. Belanja negara yang menembus Rp4.000 triliun, ditambah alokasi MBG yang diproyeksikan sekitar Rp240 triliun pada 2027, menuntut keseimbangan yang tidak mudah antara agresivitas program prioritas dan disiplin fiskal.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menyorot faktor risiko eksternal, terutama potensi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Timur Tengah yang bisa membebani impor BBM. Namun ia optimistis soal timing transisi ini.
“Keuntungan utamanya adalah masa transisi yang relatif kecil pada saat pemerintah sedang menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN 2027,” katanya.
Fundamental makro memang masih relatif bersahabat. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 tercatat 5,45%, inflasi terkendali. Tapi kondisi baik hari ini bukan jaminan ujian besok akan mudah dilalui.
Pergantian ketiga dalam waktu kurang dari dua tahun ini menunjukkan pola yang makin jelas di pemerintahan Prabowo. Ketika tekanan fiskal dan sorotan publik menumpuk, Istana memilih kembali ke figur. yang sudah teruji lama di sistem, bukan pendatang baru.
Rekam jejak panjang Suahasil di BKF, sebagai Wamenkeu dua era presiden, dan kedekatannya dengan arsitektur APBN menjadi jaminan sementara bagi pasar. Tapi seperti disepakati hampir semua ekonom, kredibilitas itu baru akan benar-benar diuji saat RAPBN 2027 mulai dieksekusi di lapangan.[]
Discussion about this post