Kota Banda Aceh adalah motor utama penggerak ekonomi Aceh. PDRB dan pertumbuhan ekonomi kota ini nilainya di atas rata-rata angka provinsi. Namun struktur ekonomi Banda Aceh berbeda dengan provinsi Aceh keseluruhan. Banda Aceh perlu pendekatan pengembangan ekonomi dan industri yang spesifik.
TINJAUAN.ID | Banda Aceh tetap menjadi motor utama perekonomian Provinsi Aceh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku kota ini tumbuh dari Rp14.644,29 miliar pada 2020 menjadi Rp18.177,78 miliar pada 2024, pertumbuhan yang menegaskan posisi Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa keuangan di ujung barat Indonesia.
Indikator kesejahteraan turut menunjukkan tren positif. PDRB ADHB per kapita Banda Aceh mencapai Rp104,26 juta per tahun pada 2025, jauh melampaui kabupaten/kota lain di Aceh. Posisi kedua ditempati Nagan Raya dengan Rp74,57 juta. Rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) per kapita kota ini dalam lima tahun terakhir tercatat 5,96 persen, naik dari 3,39 persen pada periode lima tahun sebelumnya.
Struktur ekonomi Banda Aceh berbeda dari pola provinsi. Jika perekonomian Aceh secara keseluruhan masih didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan (31,16 persen dari PDRB provinsi pada triwulan II 2026), Banda Aceh justru ditopang sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebagai penyumbang terbesar. Konsekuensi logis dari statusnya sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat birokrasi.
Pada level provinsi, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen (yoy) pada triwulan II 2026, naik dari 4,09 persen pada triwulan sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan PDRB Aceh atas dasar harga berlaku pada triwulan II 2026 mencapai Rp69,69 triliun. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,36 persen, disusul jasa keuangan dan asuransi 12,32 persen, didorong percepatan rehabilitasi pascabanjir dan penyaluran program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis.
Namun momentum ini masih rapuh. Kajian Fiskal Regional Aceh triwulan I 2026 mencatat bahwa ekspor barang dan jasa justru terkontraksi 4,28 persen akibat pelemahan permintaan global dan gangguan produksi pascabencana, sementara sektor pertanian — kontributor terbesar PDRB — hanya tumbuh 0,35 persen. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa ketahanan ekonomi Aceh masih sangat bergantung pada belanja pemerintah dan investasi domestik, bukan pada sektor produktif yang bertumpu pada daya saing riil.
Melirik Peluang bagi Banda Aceh
Bagi Banda Aceh, ketergantungan pada belanja pemerintah membawa risiko sekaligus peluang. Di satu sisi, dominasi sektor administrasi pemerintahan membuat ekonomi kota ini relatif stabil terhadap guncangan komoditas dibanding daerah penghasil sumber daya alam. Di sisi lain, hal ini membatasi ruang pertumbuhan jangka panjang jika tidak diimbangi diversifikasi yang berbagam ke sektor jasa bernilai tambah tinggi.
Pariwisata dan ekonomi kreatif muncul sebagai kandidat kuat sentra pertumbuhan baru. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh mencatat kunjungan wisatawan ke Aceh melonjak dari 6,9 juta pada 2022 menjadi 12,9 juta pada 2024, dengan target 10 juta kunjungan dipertahankan pada 2025 melalui 42 agenda wisata dan budaya dalam kalender Khazanah Piasan Nanggroe.
Destinasi ikonik Banda Aceh: Masjid Raya Baiturrahman dan Museum Tsunami, disebut sebagai modal utama pengembangan wisata halal, sebuah niche yang belum banyak digarap kota lain di Indonesia.
Sektor jasa keuangan syariah juga menawarkan ruang ekspansi. Dalam Aceh Sharia Economic & Investment Outlook 2026,
Direktur Eksekutif KDEKS Aceh Prof. Syahrizal Abbas menekankan pentingnya instrumen keuangan sosial Islam, termasuk wakaf, sebagai kekuatan ekonomi baru.
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, menambahkan bahwa Aceh membutuhkan sentra pertumbuhan baru di luar sektor primer. Sektor pariwisata, industri hilir, dan ekonomi kreatif disebut sebagai katalis paling realistis, dengan Indeks Konsumsi Muslim BSI menunjukkan sektor kecantikan dan gaya hidup halal sebagai segmen yang tumbuh cepat.
Tantangan struktural tetap membayangi. Pertumbuhan ekonomi Aceh secara umum masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,61 persen, sementara angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi justru naik meski ekonomi tumbuh lebih tinggi pada triwulan II 2026.
Pemerintah Aceh menargetkan pertumbuhan 5,4 persen pada 2026 dengan menekan kemiskinan ke kisaran 10,60 persen, salah satunya melalui optimalisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo di Banda Aceh yang menurut Bappeda Aceh secara potensi bisa dimasuki kapal-kapal besar, termasuk kapal internasional, namun masih terkendala kapasitas kolam labuh.
Dengan demikian, bertumpu pada tiga pilar: stabilitas sebagai pusat administrasi dan jasa, keunggulan komparatif di pariwisata religi-sejarah yang sulit direplikasi daerah lain, dan posisi sebagai simpul keuangan syariah provinsi.
Ketiganya saling menopang, belanja pemerintah menjaga ekonomi kota tetap stabil di tengah guncangan, sementara warisan religius dan sejarah membuka jalur pertumbuhan yang tidak bergantung pada siklus anggaran maupun harga komoditas.
Yang membedakan Banda Aceh dari sekadar tumbuh karena belanja pemerintah adalah kemampuannya mengubah modal budaya dan religius (cultural dan religious heritage) menjadi sektor produktif yang menyerap tenaga kerja secara luas dan menciptakan potensi bisnis baru.
Masjid Raya Baiturrahman dan Museum Tsunami selama ini lebih banyak berfungsi sebagai destinasi kunjungan musiman yang ramai saat momen tertentu seperti Ramadan, bukan sebagai basis ekosistem ekonomi yang bergerak sepanjang tahun.
Padahal, di balik satu kunjungan wisata religi terdapat rantai nilai yang jauh lebih panjang: kuliner halal, penginapan syariah, transportasi lokal, kerajinan dan suvenir, jasa pemandu, hingga produk turunan seperti pakaian muslim dan kosmetik halal yang disebut BSI Institute sebagai segmen dengan pertumbuhan konsumsi tercepat.
Konversi warisan budaya menjadi sektor produktif inilah yang menjadi ujian sesungguhnya bagi Banda Aceh. Selama ini pendekatan yang dominan masih berorientasi pada kalender event — puluhan agenda wisata dan budaya diluncurkan setiap tahun melalui Khazanah Piasan Nanggroe, namun keberlanjutan dampak ekonominya terhadap pelaku usaha kecil dan menengah belum terukur secara sistematis.
Tanpa penguatan rantai pasok lokal, sertifikasi halal bagi UMKM, dan pembiayaan syariah yang menjangkau usaha mikro, pertumbuhan kunjungan wisatawan — dari 6,9 juta pada 2022 menjadi 12,9 juta pada 2024 di level provinsi — hanya menaikkan angka statistik tanpa memperluas basis lapangan kerja formal di kota ini.
Posisi Banda Aceh sebagai simpul keuangan syariah memberi instrumen untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Wakaf produktif dan pembiayaan berbasis syariah, sebagaimana ditekankan Prof. Syahrizal Abbas dari KDEKS Aceh, berpotensi diarahkan langsung membiayai pelaku usaha di sekitar kawasan wisata religi — mulai dari renovasi penginapan kecil hingga modal kerja pedagang kuliner — sehingga pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak berhenti sebagai statistik PDRB semata, melainkan bersirkulasi ke ekonomi riil warga kota.
Jika ketiga pilar ini dikelola sebagai satu kesatuan strategi, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri di dinas berbeda, Banda Aceh punya peluang keluar dari pola pertumbuhan yang selama ini terlalu bertumpu pada belanja pemerintah.
Tantangannya bukan lagi soal ketersediaan modal budaya dan religius, melainkan soal kemauan dan kapasitas kelembagaan untuk mengonversinya menjadi lapangan kerja dan unit usaha baru.
Discussion about this post