Setiap tahun, ratusan pelajar Indonesia berangkat menuju Beijing, Xiamen, Wuhan, hingga Kunming. Sebagian besar berbekal beasiswa dari pemerintah Cina. Apakah beasiswa ini murni kerja sama pendidikan, atau bagian dari strategi memperluas pengaruh geopolitik Cina di Indonesia?
Liputan khusus
TINJAUAN.ID | Setiap tahun, ratusan pelajar Indonesia berangkat menuju Beijing, Xiamen, Wuhan, hingga Kunming. Sebagian besar berbekal beasiswa dari pemerintah Cina. Di balik seremoni penyerahan admission letter yang rutin digelar Kedutaan Besar Cina di Jakarta, tersimpan pertanyaan yang lebih besar. Apakah beasiswa ini murni kerja sama pendidikan, atau bagian dari strategi memperluas pengaruh Cina di Indonesia?
Sejak 2023 hingga pertengahan 2026, pejabat Cina di Jakarta berulang kali menyebut angka yang hampir sama, lebih dari 15.000 pelajar Indonesia sedang menempuh studi di Cina.
Duta Besar China Lu Kang menyampaikannya pada 2023 saat penyerahan admission letter kepada penerima beasiswa.
Tiga tahun berselang, Atase Pendidikan Kedubes Cina Chen Wu menyebut angka serupa dalam Pameran Pendidikan Tinggi Cina 2026 di Jakarta. Konsistensi angka ini menunjukkan skala kerja sama yang sudah mapan, atau, seperti disoroti sejumlah media, menandakan belum ada data resmi yang diperbarui secara transparan soal berapa persisnya penerima beasiswa penuh maupun mahasiswa mandiri.
Secara global, pejabat China Scholarship Council (CSC) di Beijing pernah memaparkan bahwa sejak berdiri 30 tahun lalu, lembaga itu telah mendanai 350 ribu mahasiswa dan akademisi Cina untuk belajar di luar negeri, serta memberi beasiswa kepada lebih dari 250 ribu mahasiswa dan akademisi asing untuk belajar di Cina, sebagian diantaranya berasal dari Indonesia.
Lebih dari Sekedar Belajar Bahasa Mandarin
Dr. Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, lektor Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang juga meraih gelar doktornya di Xiamen University, mengamati pergeseran pola beasiswa Cina untuk pelajar Indonesia selama satu dekade terakhir. Ia mencatat bahwa beasiswa yang disediakan tidak hanya untuk belajar bahasa mandarin tapi sudah meluas. Kini mencakup ilmu alam hingga ilmu sosial, jauh berbeda dari era pascareformasi ketika anak muda Indonesia kebanyakan hanya belajar bahasa Mandarin.
Yeremia menilai, “perluasan pengaruh lewat beasiswa adalah ciri lazim kebijakan negara besar, dan hanya berhasil jika negara mitra, dalam hal ini Indonesia, menyambutnya.”
Ia bahkan berpendapat bahwa jika Indonesia ingin dipandang sebagai kekuatan regional, negara ini pun perlu menempuh instrumen diplomasi pendidikan serupa.
Pejabat Cina sendiri tidak menutupi bahwa beasiswa ini punya tujuan hubungan bilateral, bukan sekadar filantropi pendidikan. Chen Wu menyebut generasi muda merupakan masa depan bangsa sekaligus harapan persahabatan antara Cina dan Indonesia. Pernyataan yang mengulang pola retorika yang juga dipakai Lu Kang, yang menyebut pemuda merupakan kekuatan penting dalam membangun hubungan bilateral antara Cina dan Indonesia.
Penekanan serupa muncul di ranah bahasa. Duta Besar Cina untuk Indonesia, Wang Lutong, menyatakan bahwa Indonesia dan Cina memanfaatkan dengan baik mekanisme kerja sama pendidikan untuk menyelaraskan pendidikan bahasa Mandarin. Sebuah pernyataan yang secara eksplisit dikaitkannya dengan kebutuhan tenaga kerja bagi investasi Cina di Indonesia.
Dengan kata lain, pengajaran bahasa dan beasiswa disiapkan agar selaras dengan ekspansi ekonomi, bukan berdiri sendiri sebagai program budaya.
Confucius Institute: Pengaruh yang Membentur Sentimen Lokal
Instrumen soft power Cina yang paling awal masuk ke kampus Indonesia bukan CSC, melainkan Confucius Institute (kemudian di-rebranding menjadi “Pusat Bahasa Mandarin” atas permintaan pemerintah Indonesia, karena Khonghucu berstatus agama resmi di Indonesia dan pemerintah khawatir muncul kerancuan).
Sejak 2011, enam Confucius Institute berdiri lewat kerja sama dengan universitas seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Tanjungpura, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Universitas Hasanuddin saja tercatat mengirim sekitar 2.000 mahasiswa ke Cina dalam rentang 2011–2015.
Namun riset akademik menunjukkan hasil yang ambivalen. Kajian yang dimuat jurnal Sustainability (Theo & Leung, 2018) berdasarkan wawancara mendalam dengan 19 narasumber di lapangan mendokumentasikan berbagai “friksi”. Mulai dari kecurigaan soal nama institut hingga negosiasi panjang sebelum pemerintah Indonesia mengizinkan pendiriannya.
Analisis The Diplomat pada 2020 bahkan menyimpulkan bahwa sebagai alat soft power, Confucius Institute belum berhasil meredam sentimen anti-Cina di Indonesia, sebagian karena institut-institut ini hanya hadir di kota besar berkampus ternama, sementara sentimen anti-Cina justru lebih kuat di kota kecil dan wilayah yang jarang tersentuh program tersebut.
Media itu turut mencatat insiden di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, saat ratusan warga mendatangi hotel tempat menginap 170 turis Cina dan meminta mereka pulang.
Skeptisisme dari Kampus dan Media Indonesia
Tak semua pihak di Indonesia memandang derasnya beasiswa ini secara linier positif. Prof. Dr. Agus Setya Budi, Rektor Universitas Budi Luhur, mengaitkan minat anak muda pada beasiswa Cina dengan pergeseran ekonomi riil yang mereka saksikan sehari-hari.
“Dulu itu kan banyak sekali perusahaan industri Jepang, Amerika, Jerman di sekitar Jakarta. Kini, banyak sektor termasuk rumah sakit besar di kota-kota utama Indonesia mulai dikuasai investasi Cina,” terangnya.
Media dalam negeri pun mulai mempertanyakan hasil konkret dari puluhan ribu alumni beasiswa ini. Liputan yang mengiringi Pameran Pendidikan Tinggi Cina 2026 di Jakarta menyoroti bahwa di balik klaim duta persahabatan dari pihak Kedutaan Cina, manfaat nyata bagi pendidikan, riset, dan pembangunan SDM Indonesia masih perlu dibuktikan
Ini menyiratkan bahwa retorika soft power belum tentu sejalan dengan transfer pengetahuan atau nilai ekonomi yang terukur bagi Indonesia.
Respons Indonesia
Di sisi kebijakan, pemerintah Indonesia tidak berupaya membendung arus ini, justru melakukan hal sebaliknya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan secara aktif membuka skema co-funding dengan sejumlah universitas Cina, seperti kerja sama bidang teknik metalurgi dengan Northeastern University dan University of Science and Technology Beijing.
Skema ini meringankan beban pembiayaan LPDP sekaligus memperluas akses mahasiswa Indonesia ke kampus-kampus Cina. Hal ini menunjukkan sebuah bentuk hubungan simbiotik yang menempatkan Indonesia bukan sebagai objek pasif dari soft power Cina, melainkan mitra yang turut menentukan arah kerja sama.
KBRI Beijing pun aktif memfasilitasi promosi kampus Cina ke publik Indonesia. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Lestari Puspitaningsih, menyebut kegiatan semacam ini sebagai platform untuk memperkuat kerja sama akademik kedua negara, sebuah framing yang menempatkan Indonesia sebagai pihak yang turut proaktif, bukan semata penerima beasiswa.
Data dan pernyataan resmi mengonfirmasi bahwa beasiswa Cina ke Indonesia berjalan seiring kepentingan geopolitik yang lebih luas, yakni memperkuat citra positif Cina, mendukung kebutuhan tenaga kerja untuk investasinya, dan membangun jaringan generasi muda yang akrab dengan Cina.
Hampir semua kekuatan besar dunia menjalankan diplomasi pendidikan serupa seperti yang dilakukan Cina dengan tujuan pengaruh jangka panjang.
Yang membedakan konteks Indonesia adalah dua hal: pertama, sentimen publik yang masih ambivalen terhadap Cina membuat efektivitas soft power ini diperdebatkan, sebagaimana ditunjukkan riset soal Confucius Institute.
Kedua, sejauh ini pemerintah Indonesia memilih jalur kerja sama aktif (lewat skema co-funding LPDP) ketimbang menolak atau membatasi, sehingga hasil akhirnya akan sangat bergantung pada seberapa besar Indonesia mampu menegosiasikan manfaat balik, bukan sekadar menjadi penerima pasif dari agenda pengaruh negara lain.
Tudingan Amerika Serikat atas Cina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo secara resmi menetapkan Confucius Institute U.S. Center sebagai “foreign mission” Cina.
Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa Cina telah memanfaatkan keterbukaan Amerika untuk menjalankan upaya propaganda skala besar dan operasi pengaruh yang didanai dengan baik di negara itu, sebagaimana diberitakan Fox News.
Sementara itu, Senator Marco Rubio menyatakan kekhawatiran soal upaya agresif pemerintah Cina memakai Confucius Institute untuk memengaruhi analisis kritis atas sejarah dan kebijakan Cina saat ini. Senator Robert Menendez menyebutnya bagian dari tentakel pengaruh China.
Senator Chuck Grassley, dalam surat resmi ke puluhan kampus, mengutip badan intelijen AS yang menilai pemerintah Cina memakai Confucius Institute yang tertanam di institusi akademik sebagai alat propaganda, dan menyebut lembaga itu didanai oleh divisi pemerintah Cina yang menangani operasi pengaruh luar negeri.
Laporan Congressional Research Service mencatat tuduhan bahwa Confucius Institute berperan dalam upaya China memengaruhi opini publik luar negeri, merekrut “agen pengaruh” di kampus AS, dan terlibat spionase siber serta pencurian kekayaan intelektual, dikutip dari laman resmi Congress.gov.
Meski demikian, laporan yang sama mencatat panel akademik independen (NASEM) tidak menemukan bukti tingkat non-rahasia bahwa lembaga ini pernah terkait spionase atau pencurian kekayaan intelektual. Klaim spionase ini sendiri masih diperdebatkan.
Otoritas resmi Cina membantah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menyebut tudingan itu sebagai upaya mendemonisasi dan menstigma proyek kerja sama normal Cina-AS, dan meminta AS berhenti mempolitisasi pertukaran pendidikan.
Konteks Indonesia
Riset akademik (Theo & Leung, 2018) mencatat bahwa tuduhan serupa terhadap Confucius Institute secara global, mulai dari larangan diskusi topik 3T (Tibet, Taiwan, Tiananmen), sensor-diri kampus tuan rumah demi menjaga relasi dan pendanaan, hingga pemantauan diaspora Cina dan tuduhan spionase industri/militer, memang sebenarnya ada, dan sudah memicu sembilan penutupan Confucius Institute, lima di antaranya di AS dan Kanada.
Tapi dari penelusuran lebih lanjut, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Indonesia (BIN, Kemlu, DPR) yang secara spesifik menuduh beasiswa Cina maupun aktivitas Confucius Institute Cina sebagai alat spionase.
Kekhawatiran di Indonesia lebih banyak muncul sebagai bentuk sentimen publik anti-Cina dan pertanyaan media soal manfaat nyata beasiswa itu, bukan tudingan keamanan formal seperti di AS.[JS]
Discussion about this post