Wali Nanggroe Aceh Tegaskan Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Profesional, Berkeadilan, dan Berintegritas

Banda Aceh – Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Menurut Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, pemberantasan korupsi merupakan amanat konstitusi yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum hendaknya dilaksanakan secara independen, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), menghormati hak asasi manusia, serta terbebas dari segala bentuk intervensi maupun kepentingan di luar hukum.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Aceh, untuk terus membangun budaya integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan perkara yang sedang ditangani, berdasarkan keterangan resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara bagi sejumlah pembangkit listrik pada periode tertentu.

Proses tersebut saat ini masih berada pada tahap penyidikan sehingga seluruh pihak perlu menghormati mekanisme hukum yang sedang berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe berharap seluruh rangkaian proses penegakan hukum dapat berjalan secara independen, objektif, dan berkeadilan hingga memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum yang berintegritas diyakini akan semakin memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan sejahtera.[]