Di bawah Laut Andaman tersimpan potensi 11 Triliun Kaki Kubik gas. Pertaruhannya bukan sekadar angka produksi — melainkan apakah Aceh akan menjadi pusat industri, atau kembali sekadar menjadi pipa penyalur kekayaan milik orang lain.
ANALISIS | TINJAUAN.ID
Untuk memahami mengapa Pemerintah Aceh begitu keras mempertahankan posisinya, kita harus terlebih dahulu memahami luka yang ditinggalkan era gas Arun.
Selama lebih dari tiga dekade, PT Arun NGL mengoperasikan salah satu kilang LNG terbesar di dunia dari Blang Lancang, Lhokseumawe. Kota itu dijuluki “kota petrodolar.” Namun ketika cadangan gas menipis dan kilang berhenti beroperasi pada 30 September 2015, yang tersisa hanyalah pabrik-pabrik yang tutup satu per satu: PT AAF bangkrut sejak 2003, PT KKA berhenti 2007, PT PIM 1 sempat mati suri.
Lhokseumawe yang pernah gemerlap kini menyimpan kenangan pahit tentang bagaimana kekayaan bumi bisa datang dan pergi tanpa meninggalkan fondasi industri yang berkelanjutan.
Aset infrastruktur fisik memang tidak hilang. PT Perta Arun Gas (PAG) — yang mewarisi operasi kilang dengan menyerap 76 persen mantan karyawan Arun NGL — kini mengoperasikan tiga fasilitas regasifikasi dengan kapasitas hingga 405 MMSCFD, mengelola lima tangki LNG, dan bercita-cita menjadi Asia’s LNG Hub Leader in 2030.
KEK Arun Lhokseumawe pun sudah berdiri dengan lahan luas, pelabuhan, utilitas, dan ekosistem industri yang menunggu untuk diisi kembali. Inilah aset yang tidak boleh sia-sia untuk kedua kalinya.
Besarnya Cadangan Gas Blok Andaman
Pada Mei 2024, mata pengeboran Mubadala Energy menembus kedalaman 3.400 meter di Laut Andaman, sekitar 65 kilometer dari pantai utara Sumatera. Yang mereka temukan bukan sekadar gas — melainkan lebih dari 2 TCF cadangan terkonfirmasi di Tangkulo-1, disusul penemuan Lapangan Layaran. Total potensi Blok South Andaman diperkirakan mencapai 11 TCF, menjadikannya salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir.
Mubadala bergerak cepat: FID ditargetkan Juni 2026, first gas kuartal keempat 2028. Pada November 2025, mereka menandatangani Heads of Agreement dengan PLN Energi Primer Indonesia untuk pasokan gas yang memprioritaskan Sumatera Utara dan Aceh.
Namun persoalan sesungguhnya bukan pada angka produksi, melainkan pada rancangan teknis. Mubadala mengusulkan FPSO — fasilitas pengolahan mengambang di laut. Gas siap jual langsung dialirkan melalui pipa Arun-Belawan ke Sumatera Utara, Dumai, dan Pulau Jawa.
Bagi Pemerintah Aceh, konsep ini mengulang kesalahan lama dengan cara berbeda: kekayaan bumi Aceh kembali diangkut keluar tanpa menyentuh tanah Aceh secara berarti. Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah tegas — meminta Menteri ESDM menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo melalui Surat Gubernur Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026, hingga tercapai kesepakatan tertulis dengan Mubadala.
Argumen First Principles: Di Mana Nilai Tercipta?
Debat ini sesungguhnya bukan soal teknis semata. Ia adalah debat ekonomi-politik mendasar: di mana multiplier effect dari kekayaan gas ini akan menetes ke bawah?
Nilai ekonomi gas tidak melekat pada molekulnya saat masih di reservoir. Nilai itu tercipta bertingkat: dari produksi ke pemrosesan, ke transportasi, ke konversi (LNG, LPG, petrokimia, listrik), ke rantai pasok, ke jasa industri, hingga ke pendapatan fiskal daerah. Setiap tahap pemrosesan yang berlokasi di Aceh berarti tenaga kerja di Aceh, pajak daerah di Aceh, vendor lokal di Aceh, dan industri turunan di Aceh.
Dalam skenario FPSO penuh, pemrosesan terjadi di atas kapal dengan awak internasional dan pengadaan barang dari luar negeri. Gas siap jual memang memberi manfaat nasional dan fiskal pusat — tetapi Aceh hanya mendapat percikan kecil dari manfaat yang seharusnya bisa jauh lebih besar.
Posisi Pemerintah Aceh bertumpu pada tiga pilar argumen yang kuat.
Pertama, mandat perencanaan nasional. RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12/2025) secara eksplisit menempatkan kawasan Lhokseumawe dan Arun-Lhokseumawe sebagai lokasi prioritas nasional dengan arah hilirisasi lanjutan gas bumi. Desain FPSO penuh justru berpotensi bertentangan dengan amanat RPJMN itu sendiri.
Kedua, aset existing yang bernilai. Infrastruktur ex-Arun NGL — lima tangki LNG, tiga fasilitas regasifikasi, pelabuhan, utilitas, dan SDM berpengalaman migas — adalah modal yang sudah terbentuk. Membangun ORF/OPF di KEK Arun bukan berarti membangun dari nol; sebagian besar fondasi sudah ada, yang secara langsung menekan CAPEX.
Ketiga, risiko sosial yang nyata. Apabila gas Mubadala mengalir langsung sebagai gas siap jual ke jaringan pipa nasional, bisnis regasifikasi PAG terancam kehilangan volume secara drastis — berujung pada idle asset, hilangnya pendapatan BUMD, dan risiko PHK massal. Biaya sosial ini harus dihitung, bukan diabaikan.
Kajian LPEM dan Pertarungan Metodologi
Di sinilah letak strategisnya FGD yang dilakukan LPEM FEB UI pada Mei 2026 atas penugasan Mubadala. Kajian “Potensi Kontribusi Ekonomi dan Sosial Proyek Gas Tangkulo” dimaksudkan menghitung manfaat proyek. Namun Pemerintah Aceh dengan tepat mempertanyakan: manfaat dari skenario mana?
Kajian yang hanya menghitung skenario FPSO adalah kajian konfirmasi, bukan analisis yang adil. Pemerintah Aceh meminta perbandingan setara antara dua skenario — FPSO versus onshore processing + hilirisasi KEK Arun — berikut perhitungan opportunity cost apabila opsi onshore tidak dipilih. Ini bukan permintaan berlebihan. Ini standar minimal analisis kebijakan yang baik.
Titik Temu
Kebuntuan ini tidak harus berakhir dengan pemblokiran investasi. Desain phased development menawarkan jalan tengah yang rasional: Tangkulo sebagai fase pertama dengan offshore separation minimal, lalu gas mengalir melalui pipeline ke ORF/OPF di KEK Arun untuk pemrosesan darat dan integrasi dengan fasilitas PAG. Fasilitas darat dirancang expandable untuk Lapangan Layaran dan potensi penemuan berikutnya. PoD I tidak mengunci desain jangka panjang — ia membuka, bukan menutup, opsi hilirisasi masa depan.
Yang dibutuhkan adalah komitmen tertulis dalam PoD: klausul alokasi gas untuk industri Aceh, peran PAG/PEMA dalam infrastruktur pengolahan, target tenaga kerja lokal dan TKDN, serta peta jalan investasi hilir di KEK Arun. Bukan janji lisan — melainkan komitmen hukum yang bisa dieksekusi.
Sejarah memberi Aceh pelajaran mahal: sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Gas Andaman adalah kesempatan kedua — dan mungkin kesempatan terakhir dalam generasi ini — untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya memproduksi dan mengekspor, melainkan membangun ekosistem industri berbasis gas yang berkelanjutan dengan akar tertancap di tanah Aceh.
Langkah Gubernur Aceh yang meminta penundaan PoD bukan tindakan anti-investasi. Ia adalah permintaan agar investasi dilakukan dengan benar. Di era transisi energi global, ketika gas alam menjadi jembatan menuju energi bersih, momentum ini tidak akan datang dua kali.
Aceh tidak meminta belas kasihan. Aceh meminta keadilan yang dapat diukur dalam angka dan diikat dalam perjanjian. Itu adalah hak yang wajar — dan fondasi yang lebih kokoh untuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.[]
Discussion about this post