Dr. Zaini Abdullah, 24 April 1940 – 13 Juni 2026
Oleh: Risman A. Rahman
Sabtu, 13 Juni 2026, pukul 12.40 WIB. Di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, seorang lelaki berusia 86 tahun menghembuskan napas terakhirnya. Ia adalah Dr. Zaini Abdullah — dokter, gerilyawan, diplomat, dan Gubernur Aceh ke-16. Masyarakat Aceh mengenalnya dengan panggilan sayang: Abu Doto.
Kepergiannya bukan sekadar kabar duka biasa. Yang pergi hari ini adalah salah satu penanda batas antara Aceh yang pernah berdarah dan Aceh yang berdamai.
Dari Beureunun ke Rimba Halimun
Zaini Abdullah lahir di Beureunun, Kabupaten Pidie, dari keluarga ulama dan pejuang. Ayahnya, Tgk. H. Abdullah Hanafiah, adalah tokoh yang ikut bergerak dalam pergolakan DI/TII bersama Daud Beureueh. Dari ayahnya itulah Zaini mewarisi dua hal sekaligus: ilmu dan keberanian menentang ketidakadilan.
Ia menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Sumatera Utara pada 1972. Untuk beberapa waktu ia menjadi dokter di puskesmas — tak pernah bermuka masam, selalu menggratiskan pasien yang tidak mampu, sering pergi tengah malam untuk mengobati warga. Tapi takdir tidak menyimpannya lama di belakang meja periksa.
Pada 1976, ketika Tengku Hasan Muhammad di Tiro memproklamasikan Gerakan Aceh Merdeka di Pidie, nama Zaini Abdullah telah lebih dahulu ada dalam lingkaran kepercayaan Hasan Tiro. Dalam kabinet pertama Aceh Merdeka, ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan — seorang dokter yang kini mengobati luka-luka yang jauh lebih besar dari yang tersedia di lemari obat mana pun.
Tahun-tahun sesudahnya adalah tahun pelarian dan gerilya. Ia masuk keluar hutan. Fotonya disebar ke pelosok desa. Ia diburu. Pada suatu malam di tahun 1981, ia meninggalkan Aceh melalui perjalanan darat ke Medan, lalu menyeberang ke Singapura dengan perahu nelayan — tiga hari tiga malam diombang-ambing laut, sebelum tiba di rumah Malik Mahmud di Bukit Timah. Dari sana, perjuangan berlanjut dari pengasingan.
Diplomat di Meja Perundingan
Ketika strategi perjuangan GAM bergeser dari rimba ke meja perundingan, Zaini Abdullah kembali bertugas dalam kapasitas baru. Ia menjadi salah satu penandatangan Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) di Jenewa, Swiss — kesepakatan gencatan senjata pertama antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia.
Setelah Deklarasi Stavanger di Norwegia, ia dipercaya mengemban jabatan Menteri Luar Negeri GAM. Dalam perundingan Helsinki 2005 yang menghasilkan MoU perdamaian pada 15 Agustus 2005, namanya kembali ada di garis terdepan delegasi. Ia bukan sekadar saksi perdamaian. Ia adalah bagian dari arsitekturnya.
Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Zaini Abdullah kembali ke Aceh dengan satu agenda: mewujudkan perdamaian yang bermartabat. Diusung Partai Aceh bersama Muzakir Manaf — mantan Panglima GAM yang lebih dikenal sebagai Mualem — pasangan ini memenangkan Pilkada Aceh 2012 dan dilantik pada 25 Juni 2012.
Abu Doto menjadi Gubernur Aceh ke-16, pemimpin dari kalangan mantan kombatan GAM yang memegang tampuk pemerintahan. Lima tahun masa jabatannya diwarnai berbagai dinamika: upaya menerjemahkan spirit MoU Helsinki ke dalam tata kelola pemerintahan, mendorong pelaksanaan UUPA No. 11/2006, serta merawat rekonsiliasi di tengah ketegangan politik yang tidak pernah sepenuhnya reda.
Menaklukkan Jakarta: Lahirnya BPMA
Salah satu warisan paling konkret dari kepemimpinan Abu Doto adalah kerja keras — dan keras kepala — yang berakhir pada lahirnya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Sejak awal menjabat, ia mendorong pembentukan lembaga yang selama ini diamanatkan UUPA tetapi tidak pernah diwujudkan pemerintah pusat. Proses itu panjang dan berliku. Ia harus menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, bernegosiasi dengan Kementerian Koordinator Maritim, menunggu pergantian kabinet, dan terus mendorong ketika pemerintah pusat tampak lamban. Pada satu kesempatan, Abu Doto sendiri yang menyebutnya dengan terang-terangan: ia melihat ada “pembiaran” dari Jakarta.
Tapi ia tidak berhenti. Pada 5 Mei 2015 — di penghujung masa jabatannya — pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. BPMA resmi lahir. Lembaga ini mengambil alih fungsi SKK Migas di wilayah Aceh dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM sekaligus Gubernur Aceh — sebuah konstruksi kelembagaan yang tidak ada presedennya di provinsi lain Indonesia.
PP 23/2015 adalah buah dari kegigihan seorang mantan gerilyawan yang tahu betul bahwa bernegosiasi dengan Jakarta membutuhkan stamina yang tidak kalah dari bergerilya di rimba.
Jenazah Abu Doto dimandikan di RSUDZA sebelum dibawa ke kediaman keluarganya di kawasan Geuceu, Banda Aceh. Sore ini, setelah salat Ashar, ia dijadwalkan dishalatkan di Masjid Raya Baiturrahman — jantung spiritual Aceh yang telah menyaksikan begitu banyak babak dalam sejarah panjang tanah ini.
Setelah itu, ia dibawa ke Trubue, Kecamatan Mutiara, Pidie — tanah yang darinya ia pertama kali belajar arti perlawanan.
Niazah, dan Cinta yang Bertahan Lebih Lama dari Perang
Tidak ada kisah Abu Doto yang lengkap tanpa menyebut nama Niazah A. Hamid — perempuan yang dinikahinya 47 tahun silam, yang lebih dikenal dengan panggilan Ummi.
Ketika Abu Doto bergerilya di rimba, Niazah ditahan bersama puluhan istri anggota Aceh Merdeka lainnya. Anak mereka, Niza Ratna, mengalami patah kaki akibat kecelakaan di saat yang bersamaan. Mereka disandera — dari Lueng Putu dipindahkan ke Lam Meulo, Pidie — sebagai tekanan agar suami-suami mereka turun gunung dan menyerah. Para pejuang tidak turun. Niazah tidak menyerah.
Ketika Abu Doto akhirnya menyeberang ke Eropa dan menetap di Swedia, Niazah menyusul setelah mendapatkan suaka politik dari UNHCR. Di sana ia mempersiapkan keperluan Wali Nanggroe Tengku Hasan di Tiro dan para pejuang GAM — perempuan Aceh yang menjadi tulang punggung gerakan dari negeri dingin yang jauh dari kampung halaman.
Saat ditanya apa yang paling ia rindukan dari suaminya, Niazah menjawab tanpa ragu: senyumannya. “Senyumannya adalah senyuman paling ikhlas yang pernah saya lihat,” katanya.
Dan ketika ada yang bertanya apakah ia akan kembali ke Swedia jika Abu Doto tidak lagi menjabat, Niazah menjawab dengan kalimat yang terasa seperti janji kepada tanah: “Saya orang Aceh. Saya lahir di sini, saya juga ingin dikuburkan di sini.”
Abu Doto hari ini telah pulang ke tanah Pidie. Semoga Ummi yang menanti di tanah yang sama, pada waktunya, benar-benar dikuburkan di sini pula — di tanah yang keduanya pilih untuk tidak pernah benar-benar tinggalkan.
Abu Doto pergi pada usia 86 tahun. Ia meninggalkan satu generasi yang tumbuh dalam damai — generasi yang mungkin tak sepenuhnya tahu betapa mahal harga dari kedamaian yang mereka hirup hari ini.
Dalam sejarah Aceh, nama-nama seperti Hasan Tiro, Malik Mahmud, dan Zaini Abdullah adalah titik-titik penanda di peta panjang sebuah bangsa yang keras kepala ingin dihormati. Dengan kepergian Abu Doto, titik itu tidak hilang. Ia hanya berpindah — dari halaman sejarah yang masih ditulis, ke halaman yang sudah selesai.
Selamat jalan, Abu Doto. Semoga Allah melapangkan kuburmu dan mengampuni segala khilafmu.
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. []
Discussion about this post