Oleh: Dr. Anggawira, M.M., M.H.*
TINJAUAN.ID | Keputusan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama untuk memperbarui mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU patut diapresiasi sebagai terobosan kelembagaan yang konstruktif. Mekanisme ini tidak meniadakan demokrasi, tetapi berusaha meningkatkan kualitasnya dengan memadukan aspirasi peserta, tradisi musyawarah, meritokrasi, serta kebijaksanaan para ulama.
Berdasarkan mekanisme yang disepakati, pemilihan Ketua Umum PBNU pertama-tama ditempuh melalui musyawarah mufakat oleh peserta muktamar. Apabila mufakat tidak tercapai, peserta tetap memegang peranan penting dengan menjaring maksimal lima calon. Lima nama dengan dukungan terbesar kemudian diserahkan kepada Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) untuk dipilih sebagai Ketua Umum PBNU.
Model ini menghadirkan keseimbangan antara mandat populer dan kebijaksanaan institusional. Peserta muktamar tetap menjadi sumber legitimasi karena menentukan siapa saja yang layak masuk ke dalam lima besar. Namun, keputusan akhirnya tidak hanya didasarkan pada jumlah suara, melainkan juga penilaian yang lebih mendalam oleh para ulama yang dipercaya memiliki integritas, kematangan, dan pemahaman terhadap kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, mekanisme tersebut bukan pengurangan hak suara, melainkan pembagian peran yang lebih proporsional. Peserta memberikan legitimasi, sementara AHWA melakukan penilaian akhir berdasarkan kapasitas, integritas, rekam jejak, kemampuan menjaga persatuan, serta kesesuaian calon dengan arah perjuangan NU.
Demokrasi Tidak Berhenti pada Voting
Selama ini, demokrasi sering disederhanakan menjadi sekadar pemungutan suara. Siapa yang memperoleh suara paling banyak dianggap otomatis sebagai pihak yang paling layak memimpin. Padahal, popularitas dan elektabilitas tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas dan kualitas kepemimpinan.
Seorang Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan manajerial, keluasan jaringan, kematangan komunikasi, pemahaman terhadap tradisi dan nilai-nilai ke-NU-an, serta kecakapan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ia juga harus mampu membangun hubungan harmonis antara syuriyah dan tanfidziyah, pusat dan daerah, serta generasi senior dan generasi muda.
Di sinilah mekanisme baru tersebut menjadi relevan. Popular vote tetap berjalan sebagai sumber legitimasi, tetapi memperoleh sentuhan akhir berupa wisdom vote—pertimbangan rasional, moral, dan kebijaksanaan dari orang-orang yang dipercaya.
Mekanisme ini juga dapat mengurangi kecenderungan pemilihan yang terlalu transaksional. Dalam sistem yang sangat kompetitif, organisasi berpotensi terseret ke dalam kontestasi yang menguras energi, membentuk faksi berkepanjangan, dan menempatkan kemenangan elektoral di atas kepentingan organisasi.
Keterlibatan AHWA membuka ruang agar persaingan tetap berada dalam koridor adab, persaudaraan, dan kemaslahatan jam’iyah. Pemilihan tidak semata-mata menjadi arena perebutan kekuasaan, tetapi proses menemukan figur terbaik untuk memikul amanah organisasi.
Mengembalikan Musyawarah sebagai Jalan Utama
Hal lain yang patut diapresiasi adalah ditempatkannya musyawarah mufakat sebagai pilihan pertama. Ini menunjukkan bahwa NU tidak sekadar mengadopsi demokrasi prosedural, tetapi mengembangkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Islam dan budaya bangsa.
Musyawarah bukan berarti menghindari perbedaan. Sebaliknya, musyawarah mengakui adanya perbedaan, kemudian mengelolanya melalui dialog, kebesaran hati, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Voting tetap tersedia ketika mufakat tidak tercapai. Namun, voting digunakan sebagai instrumen penjaringan, bukan satu-satunya ukuran kebenaran dan kelayakan. Inilah bentuk kedewasaan organisasi: aspirasi mayoritas dihormati, tetapi kebijaksanaan dan kemaslahatan jangka panjang tetap dijaga.
Mekanisme ini juga memperlihatkan bahwa demokrasi tidak harus memiliki satu model yang seragam. Setiap organisasi mempunyai sejarah, nilai, struktur, dan kebutuhan yang berbeda. NU memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk membangun sistem kepemimpinannya berdasarkan karakter dan khazanah organisasinya.
Belajar Pula dari Muhammadiyah
Tradisi pemilihan pimpinan di Muhammadiyah juga memberikan pelajaran penting. Muktamar memilih 13 anggota Pimpinan Pusat dari calon-calon yang telah melalui proses penyaringan. Selanjutnya, 13 anggota terpilih tersebut bermusyawarah untuk mengusulkan dan menentukan Ketua Umum, yang kemudian ditetapkan oleh forum muktamar.
Dalam model tersebut, dukungan peserta tetap menjadi dasar legitimasi. Namun, jabatan Ketua Umum tidak otomatis diberikan kepada orang yang memperoleh suara individu terbanyak. Para pimpinan terpilih kembali bermusyawarah untuk menentukan figur yang dinilai paling mampu memimpin secara kolektif.
NU dan Muhammadiyah memiliki tradisi, struktur, dan karakter organisasi yang berbeda. Karena itu, mekanismenya tidak harus sama. Namun, keduanya memperlihatkan satu kesamaan penting: pemilihan pemimpin tidak semata-mata dipandang sebagai kompetisi mencari suara terbanyak, tetapi sebagai proses menemukan figur terbaik untuk memikul amanah.
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut memberikan contoh bahwa demokrasi dapat berjalan bersama musyawarah, kepemimpinan kolektif, adab organisasi, dan meritokrasi. Perbedaan tidak harus berakhir dengan keterbelahan, sedangkan kemenangan tidak boleh menjadi tujuan tunggal dari sebuah proses pemilihan.
Model seperti ini layak dipelajari lebih jauh sebagai inspirasi bagi pemilihan pemimpin di Indonesia, bukan hanya di lingkungan organisasi, tetapi juga dalam proses rekrutmen kepala daerah.
Tentu, penerapannya tidak dapat disalin secara mentah karena pemilihan kepala daerah berada dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
Namun, semangat dasarnya dapat diadopsi: rakyat tetap menjadi sumber legitimasi, tetapi kualitas calon harus dijamin melalui proses seleksi yang lebih serius, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Demokrasi daerah saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari politik biaya tinggi, dominasi popularitas, pragmatisme pencalonan, politik transaksional, hingga munculnya figur yang memiliki elektabilitas tetapi belum tentu mempunyai kapasitas pemerintahan yang memadai.
Akibatnya, proses politik sering kali lebih banyak menguji kemampuan membangun citra dan menghimpun sumber daya dibandingkan kemampuan memahami persoalan serta merumuskan kebijakan untuk masyarakat.
Ke depan, dapat dipikirkan mekanisme seleksi berlapis sebelum calon kepala daerah ditawarkan kepada rakyat. Partai politik atau gabungan partai politik harus membuka proses penjaringan yang transparan. Para kandidat perlu diuji dari sisi integritas, rekam jejak, pemahaman terhadap kondisi daerah, kemampuan manajerial, dan kualitas visi serta programnya.
Panel independen yang terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, profesional, dan unsur lain yang memiliki kredibilitas dapat memberikan penilaian terbuka terhadap kualitas calon. Hasilnya bukan untuk mengambil alih kedaulatan rakyat, tetapi menjadi bahan pertimbangan publik agar masyarakat tidak memilih hanya berdasarkan popularitas, baliho, kekuatan modal, atau sentimen sesaat.
Dengan desain seperti ini, pemilihan langsung tetap dapat dipertahankan, tetapi didahului proses yang memastikan figur yang masuk ke surat suara telah memenuhi standar kepemimpinan tertentu. Legitimasi rakyat dan kualitas kandidat tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru harus dipadukan.
Menempatkan Merit System sebagai Fondasi
Indonesia membutuhkan sistem rekrutmen pemimpin yang lebih berorientasi pada kualitas. Merit system dalam konteks kepemimpinan berarti memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, integritas, prestasi, pengalaman, dan rekam jejak—bukan semata-mata berdasarkan kedekatan, keturunan, kekuatan modal, atau popularitas.
Kepemimpinan publik tidak boleh hanya dipandang sebagai hasil kompetisi elektoral. Memimpin daerah membutuhkan kemampuan menyusun kebijakan, mengelola anggaran, membangun birokrasi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas sosial, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Karena itu, calon kepala daerah idealnya memiliki kompetensi minimum yang terukur. Masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang objektif mengenai kemampuan, integritas, program, dan rekam jejak setiap kandidat. Demokrasi yang berkualitas bukan hanya memberikan hak memilih, tetapi juga memastikan rakyat mempunyai pilihan yang berkualitas.
Inilah relevansi pelajaran dari NU dan Muhammadiyah. Aspirasi pemilih tetap dihormati, tetapi proses pemilihan tidak berhenti pada penghitungan suara. Terdapat ruang bagi musyawarah, penilaian kapasitas, kepemimpinan kolektif, serta pertimbangan terhadap kebutuhan organisasi dan masyarakat dalam jangka panjang.
Mekanisme NU melalui AHWA akan semakin kuat apabila disertai tata kelola yang terbuka dan dapat dipercaya. Proses pemilihan anggota AHWA, kriteria penilaian calon, pencegahan konflik kepentingan, serta proses pengambilan keputusan perlu dijelaskan secara memadai kepada peserta dan warga NU.
Transparansi tidak berarti membuka seluruh dinamika internal yang bersifat sensitif. Namun, organisasi harus memastikan bahwa keputusan diambil secara independen, bertanggung jawab, dan semata-mata untuk kemaslahatan jam’iyah.
Anggota AHWA memikul amanah yang sangat besar. Mereka bukan sekadar pemegang suara, melainkan penjaga kepercayaan peserta muktamar. Keputusannya harus terbebas dari tekanan, kedekatan pribadi, dan kepentingan jangka pendek.
Prinsip yang sama harus diberlakukan apabila semangat mekanisme ini dikembangkan dalam rekrutmen kepemimpinan publik. Panel atau lembaga penyaring calon harus independen, kriterianya terukur, prosesnya transparan, dan hasil penilaiannya dapat diakses masyarakat. Tanpa transparansi, mekanisme penyaringan justru berisiko dipersepsikan sebagai oligarki baru.
Dari NU dan Muhammadiyah untuk Indonesia
Keputusan Muktamar NU menunjukkan keberanian melakukan evaluasi terhadap mekanisme organisasi. Perubahan aturan bukanlah kemunduran selama dilakukan secara sah, partisipatif, dan diarahkan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan.
NU sedang memberikan pelajaran bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi harus mampu melahirkan pemimpin terbaik, menjaga persatuan setelah pemilihan, dan memastikan organisasi tetap bergerak menuju tujuan besarnya.
Bersama tradisi pemilihan Muhammadiyah, mekanisme ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pengembangan demokrasi Indonesia. Kita membutuhkan demokrasi yang tetap menghormati suara rakyat, tetapi tidak mengabaikan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kebijaksanaan.
Pada akhirnya, pemilihan bukan sekadar proses menentukan siapa yang paling populer. Pemilihan adalah jalan untuk memastikan amanah jatuh kepada orang yang tepat—bukan hanya yang paling banyak memperoleh suara, tetapi yang paling layak, paling mampu, dan paling dibutuhkan.
Dari NU dan Muhammadiyah, Indonesia dapat belajar membangun demokrasi yang lebih dewasa: demokrasi yang beradab, berkualitas, dan berbasis meritokrasi. Sebab, masa depan organisasi maupun daerah tidak cukup diserahkan kepada pemimpin yang hanya mampu memenangkan pemilihan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, kematangan, serta kemampuan nyata dalam menjalankan kepemimpinan dan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
*Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Pusat, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
Discussion about this post