BANDA ACEH – Potensi besar gas alam di Blok Andaman kembali menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya cadangan energi yang diyakini dapat mengubah peta ekonomi Aceh dan Indonesia, berbagai pihak mengingatkan agar Aceh tidak hanya menjadi daerah penghasil, tetapi juga menjadi pemain utama yang memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya tersebut.
Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Sinergitas Pengembangan Blok Andaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Kemandirian Ekonomi Bangsa” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) di Aula Kampus USK, Selasa (28/7/2026).
Diskusi menghadirkan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal, Kepala Bidang Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Budi Darma, akademisi UIN Ar-Raniry Idaryani, Staf Khusus Gubernur Aceh Faisal Rizal Hasan, serta Ketua Komisi III DPRA Nurchalis. Kegiatan tersebut dipandu oleh Saifullah Abdulgani sebagai moderator.
Masing-masing narasumber memaparkan pandangannya terkait peluang dan tantangan pengembangan Blok Andaman dari sudut pandang yang berbeda.
Pemerintah Aceh yang diwakili Kabid Migas Dinas ESDM Aceh dan Staf Khusus Gubernur Aceh menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengadvokasi kepentingan Aceh agar memperoleh manfaat optimal dari beroperasinya gas Blok Andaman, baik dari sisi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pembangunan daerah.
Sementara itu, DPRA sebagai lembaga pengawas kebijakan Pemerintah Aceh menyampaikan berbagai saran dan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh agar pengelolaan Blok Andaman berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh.
Di sisi lain, BPMA membeberkan peran dan langkah yang dilakukan sebagai lembaga pengawas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas di Aceh dalam memastikan pengelolaan sektor migas berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat bagi daerah.
Kalangan akademisi juga turut memberikan kritik dan masukan terhadap dinamika pengembangan Blok Andaman. Berbagai pandangan disampaikan agar pengelolaan sumber daya energi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat Aceh.
Diskusi publik tersebut diikuti oleh mahasiswa, dosen, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta berbagai elemen masyarakat lainnya yang turut memberikan perhatian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya migas di Aceh.
Dekan FISIP USK Hamdani mengatakan, diskusi yang digelar pihaknya bertujuan untuk melahirkan rekomendasi sebagai jalan keluar atas polemik pengelolaan gas Blok Andaman yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, FISIP USK memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan dalam melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“FISIP USK menggelar diskusi ini karena memiliki tanggung jawab moral sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menghadirkan ruang dialog yang berbasis ilmu pengetahuan sebagai landasan melahirkan kebijakan publik yang komprehensif, rasional dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Hamdani.
Ia berharap diskusi publik tersebut mampu melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Blok Andaman.
Pengembangan Blok Andaman dinilai bukan hanya berbicara tentang investasi dan produksi gas, tetapi juga menyangkut masa depan Aceh dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, legislatif, akademisi, dan masyarakat menjadi hal yang penting agar potensi energi besar tersebut benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Aceh sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional.[]
Discussion about this post