Penemuan cadangan gas raksasa di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman) semestinya menjadi angin segar bagi daerah yang ironisnya masih menyandang status dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatra.
Tawaran pengelolaan yang disodorkan oleh Jakarta dalam bentuk Plan of Development (PoD) yang condong pada pengolahan di atas laut (offshore) menggunakan skema FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pada cadangan gas raksasa di Teluk Tangkulo, South Andaman pada Maret 2026 justru menjadi alarm keras.
Keputusan Pemerintah Aceh untuk menolak skema tersebut dan menuntut pengolahan di darat (onshore pipelining) menuju KEK Arun bukanlah sekadar urusan teknis geologis atau kalkulasi angka di atas kertas.
Ini adalah sebuah upaya politik-ekonomi otonom yang sah. Langkah Gubernur Mualem yang menolak menghadiri jumpa pers bersama sebelum SKK Migas menyepakati reuni PoD adalah sinyal diplomasi yang lugas dan berani. Sebuah gambaran keberpihakan dari Pemerintah Aceh, bahwa kenyamanan rakyat Aceh tidak boleh ditukar dengan karpet merah bagi kenyamanan investor.
Sikap tegas ini tidak boleh dibiarkan sekedar menjadi heroisme elitis yang berjuang sendirian di ruang negosiasi. Ia harus dikawal secara ketat oleh seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan terutama, generasi muda Aceh.
Bagi kita yang merawat ingatan kolektif, memori tentang kejayaan eksploitasi Lapangan Gas Arun puluhan tahun lalu masih menyisakan luka asimetris yang menganga. Miliaran dolar devisa dikeruk untuk menopang industrialisasi pusat dan mempertebal kantong investor asing, sementara Aceh pasca-kejayaan migas justru ditinggalkan dalam jerat kemiskinan struktural.
Secara teoritis, apa yang membayangi Blok Andaman hari ini adalah ancaman nyata dari “Kutukan Sumber Daya Alam” (Resource Curse) sebuah paradoks ekonomi politik yang dikemukakan oleh ekonom dan profesor geografi ekonomi asal Inggris bernama Richard M. Auty.
Teori ini menjelaskan bahwa di mana wilayah yang melimpah ruah kekayaan alamnya justru mengalami pertumbuhan yang lambat, tata kelola yang korup, dan kesejahteraan masyarakat yang stagnan karena ekonominya terkonsentrasi pada sektor ekstraktif yang tidak menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.
Jika skema offshore (FPSO) dipaksakan, ketakutan terbesar kita akan mewujud secara sempurna: gas disedot di tengah laut, diproses di atas kapal, dikapalkan langsung ke pasar internasional, dan rakyat Aceh hanya diberi hak untuk menatap kerlap-kerlip lampu kapal dari tepi pantai. Terisolasi total dari multiplier effect ekonomi darat.
Namun, di tengah bayang-bayang pesimisme historis tersebut, ada satu variabel krusial yang membedakan Aceh hari ini dengan Aceh di masa lalu.
Pemuda Aceh hari ini bukan lagi generasi yang gagap membaca geopolitik energi, dan mereka tidak akan membiarkan kekayaan alamnya menguap begitu saja di tengah laut.
Anak-anak muda Aceh saat ini telah bertransformasi menjadi generasi yang melek literasi ekonomi, hukum, dan tata kelola kebijakan publik. Mereka tidak lagi bisa dinafikan atau sekadar disuap dengan retorika “pembangunan” yang semu. Lewat ruang-ruang akademik, diskusi kritis, hingga penguasaan teknologi, generasi baru ini memahami secara detail bagaimana instrumen dana bagi hasil, hak partisipasi (participating interest), hingga integrasi industri hilir beroperasi.
Ketakutan akan terulangnya Resource Curse justru menjadi bahan bakar bagi optimisme baru. Kesadaran kritis yang merata di kalangan mahasiswa dan profesional muda Aceh menjadi garansi kuat bahwa Blok Andaman tidak akan dikelola dengan cara-cara lama yang opak dan eksploitatif. Generasi inilah yang nantinya akan berdiri di garda terdepan, bukan sekedar sebagai buruh kasar, melainkan sebagai teknokrat, analis, pengambil kebijakan, dan pengusaha yang siap mengintegrasikan potensi gas Andaman ke dalam ekosistem KEK Arun secara transparan dan inklusif.
Jakarta dan para investor harus memperbarui kacamata pandang mereka. Pemuda Aceh hari ini tidak akan membiarkan kekayaan alam mereka dibawa pergi lewat jalur laut, meninggalkan sisa emisi di udara dan kemiskinan yang mengakar di daratan.
Blok Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi yang dipimpin oleh kapasitas intelektual lokal, sebab Aceh memiliki hak mutlak,dan kini memiliki kapasitas penuh, untuk sejahtera dari hasil buminya sendiri.
Oleh: T. Auliya Rahman
Penulis adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Syiah Kuala (USK). Saat ini sedang melanjutkan studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Discussion about this post